Dinsos DKI Pastikan Bansos COVID-19 Sudah Dihentikan Warga menunjukkan uang bantuan sosial tunai atau BST usai mengambil di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa (20/7/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

MerahPutih.com - Dinas Sosial DKI Jakarta menyebutkan bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga terdampak COVID-19 sudah dihentikan.

Sekarang bantuan sosial yang ada dalam program Kementerian Sosial hanya berbentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Bu Mensos bilang saat ini hanya Bansos PKH dan BPNT, kita ikut kebijakan pemerintah pusat untuk BST tersebut dihentikan dan kami sudah buat pengumumannya," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/9).

Baca Juga:

PBESI dan Komunitas Esports Gelar Vaksinasi dan Bansos

Premi menyebutkan, PKH dan BPNT tersebut memang program rutin yang dijalankan oleh Kementerian Sosial dengan penyaluran oleh pemerintah daerah. Program tersebut sudah berjalan sejak sebelum pandemi COVID-19.

Terkait dengan kemungkinan dilanjutkannya program BST, Premi menyebutkan, hal tersebut harus ada kebijakan dari pemerintah pusat sendiri.

"Jadi untuk BST itu kita tunggu saja kebijakan pemerintah pusat, karena meski sumber dananya dari pusat dan APBD, kalau Kemensos-nya enggak ada, berarti DKI-nya juga enggak ada," kata Premi seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Kementerian Sosial tak lagi melanjutkan penyaluran BST COVID-19 karena hanya diberikan pada saat kedaruratan saja.

"BST cuma dua bulan. Jadi kan kemarin awal 2021 cuma empat bulan Januari sampai April, ditambah dua bulan karena PPKM darurat, Mei dan Juni," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/9).

Petugas mendokumentasikan distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) secara pintu ke pintu di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta, Minggu (25/7/2021). . ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa. (ANTARA/RENO ESNIR)
Petugas mendokumentasikan distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) secara pintu ke pintu di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta, Minggu (25/7/2021). (ANTARA/RENO ESNIR)

Risma menegaskan, penyaluran BST hanya disebabkan jika terjadi kegawatdaruratan di masa pandemi COVID-19.

"Sudah, saya enggak berani. Itu emang BST penyalurannya disebabkan untuk pandemi," ujar dia.

Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu jaring pengaman sosial untuk keluarga miskin agar dapat memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi, meningkatkan gizi serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil serta penyandang disabilitas berat dan lanjut usia.

Selain itu, meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga miskin agar terhindar dari risiko sosial dalam masa pandemi.

Bantuan sosial PKH disalurkan setiap bulan secara non-tunai ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui e-warong/agen bank, ATM dan Teller Bank dan dapat diambil menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Baca Juga:

Bansos PPKM Kota Bandung Dinyatakan Rampung

Sementara, BPNT yaitu bantuan sosial kepada masyarakat yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan sosial yang disalurkan secara non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya, melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program sembako.

Dengan program sembako, indeks bantuan yang semula Rp 110.000 per KPM per bulan naik menjadi Rp 150.000 per KPM per bulan. Selain itu, program sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli seperti sayur-mayur, buah-buahan, beras, kacang-kacangan, telur, daging sapi dan lain-lain. (*)

Baca Juga:

Bansos COVID-19 Tahap 7 dan 8 DKI Tunggu Arahan Pempus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Walkot Cimahi Ditangkap KPK, PDIP Jabar Sebut Ajay tidak Makan Uang Rakyat
Indonesia
Walkot Cimahi Ditangkap KPK, PDIP Jabar Sebut Ajay tidak Makan Uang Rakyat

permasalahan hukum yang menjerat Ajay Muhammad itu bukan terkait APBD dan tidak terkait dengan proyek negara serta tidak terhubung dengan uang rakyat.

Anies Tetap Catat dan Laporkan Angka Kematian COVID-19
Indonesia
Anies Tetap Catat dan Laporkan Angka Kematian COVID-19

Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI (Distamhut) ada peningkatan pemakaman pada Maret 2020 mencapai 4.377 pemakaman.

Dua Pelaku Tawuran Berujung Kematian di Menteng Ditangkap
Indonesia
Dua Pelaku Tawuran Berujung Kematian di Menteng Ditangkap

Korban terjatuh saat dikejar pelaku

Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan
Indonesia
Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan

Tidak hanya perorangan, delik aduan pencemaran atau fitnah juga dapat dibuat oleh lembaga berbadan hukum

Polres Majalengka Lakukan Penyekatan di Sejumlah Obyek Wisata
Indonesia
Polres Majalengka Lakukan Penyekatan di Sejumlah Obyek Wisata

"Kita melakukan tindakan penyekatan pengunjung yang masuk dan penutupan sementara lokasi wisata sebagai upaya tindakan preventif dan persuasif guna mencegah penyebaran COVID-19," kata Sumari

Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buat Nambah Kas Negara
Indonesia
Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buat Nambah Kas Negara

"Tidak elok jika aset milik negara dipakai oleh pihak swasta memperkaya diri, terlebih Indonesia masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Upaya Kemensetneg ini, kami yakin bisa mempercepat pemulihan kondisi ekonomi karena negara mendapat pemasukan alternatif," tuturnya.

Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.032 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.032 Jiwa

Dengan positivity rate 8,4 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.032 jiwa.

Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp5.889 Triliun
Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp5.889 Triliun

ULN pemerintah bulan Januari 2021, tumbuh lebih rendah mencapai 210,8 miliar dolar AS atau tumbuh 2,8 persen (yoy).

Setara Institute Anggap Tak Lolosnya Novel Serta Pegawai KPK Lainnya Hal Biasa
Indonesia
Setara Institute Anggap Tak Lolosnya Novel Serta Pegawai KPK Lainnya Hal Biasa

Hendardi yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur

Ini Kata PKS Soal Penerapan PPKM di Jakarta
Indonesia
Ini Kata PKS Soal Penerapan PPKM di Jakarta

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar PSBB atau PPKM agar aturan tersebut berjalan efektif dalam menurunkan angka kasus COVID-19.