Dinkes Solo Usul Biaya Tes Screening Pendonor Plasma Konvalesen Dianggarkan di APBD Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Solo, dr. Kunti Dewi Saraswati menunjukkan alat donor plasma konvalesen di PMI Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah, mengusulkan biaya tes screening pendonor plasma konvalesen agar dianggarkan dalam APBD. Hal itu dilakukan guna mendongkrak jumlah pendonor plasma konvalesen di Solo.

Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih mengatakan, proses screening selama ini dibebankan kepada pasien atau pendonor plasma konvalesen. Kondisi tersebut mengakibatkan penyintas COVID-19 enggan menjadi pendonor plasma konvalesen.

Baca Juga

Wagub Akui DKI Kekurangan Darah Plasma Konvalesen

"Ibaratnya orang mau menjadi sukarelawan pendonor plasma konvalesen, tetapi harus dibebani biaya tes screening jadinya males," ujar Ning, Minggu (7/2).

Dikatakannya, biaya tes screening itu justru memberatkan penyintas COVID-19. Untuk menjadi pendonor plasma konvalesen harusnya bebas biasa nya sama sekali. Padahal, plasma konvalesen sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan pasien Corona.

"Sudah keluar uang, belum tentu hasil screening bisa lolos untuk melakukan proses donor plasma konvalesen. Kan kasihan," katanya.

Menteri PMK Muhadjir Effendi meninjau pelaksanaan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen di PMI Solo, Jumat (29/2). (MP/Ismail)
Menteri PMK Muhadjir Effendi meninjau pelaksanaan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen di PMI Solo, Jumat (29/2). (MP/Ismail)

Ning mengatakan biaya tes screening sekitar Rp150.000. Ia pun mengusulkan pada Pemkot Solo agar biaya tes screening dianggarkan ke APBD. Apalagi, saat ini ada Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen.

"Kalau bisa diusulkan ya saya usulkan karena saya tidak ingin rumah sakit ada kesulitan dibebani juga biaya tes screening," katanya.

Ia menjelaskan biaya total yang dibutuhkan mulai dari proses screening hingga pengolahan plasma konvalesen mencapai Rp4 juta.

Biaya tersebut bisa dimasukkan ke komponen terapi bagi pasien COVID-19, asalkan plasma konvalesennya diambil dari PMI Solo yang sudah punya alat khusus terapi plasma konvalesen.

"Jadi ini bukannya kita membeli plasma dari PMI, tetapi mengganti pemeriksaan komponen darah dan kantongnya. Nanti yang membayar rumah sakit ke PMI, karena masuk dalam komponen terapi pasien COVID-19," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah menginventarisasi permasalahan yang dihadapi rumah sakit saat akan melakukan terapi plasma konvalesen. Selain biaya proses screening, masalah yang dihadapi adalah sulitnya mencari pendonor.

"Kami mempunyai gagasan untuk membentuk komunitas penyintas. Jadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan mereka siap jadi pendonor,” katanya.

Selain itu pihaknya juga akan menghubungi sejumlah tokoh untuk memotivasi penyintas COVID-19 untuk donor plasma konvalesen. Sebab, proses donor plasma konvalesen membutuhkan waktu dua hari sebelum diambil plasma konvalesennya.

Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Solo, dr. Kunti Dewi Saraswati menambahkan, biaya sebesar Rp4 juta tersebut merupakan standar nasional. Ia mendukung jika ada rencana DKK Solo memasukkan biaya proses screening ke APBD.

"Di Solo yang bisa melakukan donor plasma konvalesen hanya di PMI Solo," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Lebih dari 1.000 Penyintas COVID-19 di DKI Donorkan Plasma Konvalesen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalam 6 Bulan, Indonesia Digoyang 4.701 Gempa
Indonesia
Dalam 6 Bulan, Indonesia Digoyang 4.701 Gempa

"Tren aktivitas gempa tektonik di indonesia selama periode Januari-Juni tampak terjadi peningkatan," ungkap Daryono.

Pelacakan COVID-19 Libur Lebaran di Bandung Jaring Puluhan Kasus Positif
Indonesia
Pelacakan COVID-19 Libur Lebaran di Bandung Jaring Puluhan Kasus Positif

Hasil tes acak dengan rapid antigen saat libur Lebaran 2021 di Kota Bandung menemukan 36 kasus positif COVID-19.

Punya Segudang Aib, Ahok Dinilai Tak Layak Bongkar Kebobrokan Pertamina
Indonesia
Punya Segudang Aib, Ahok Dinilai Tak Layak Bongkar Kebobrokan Pertamina

Seharusnya yang membuka kebobrokan Pertamina bukan Ahok tapi pejabat lain yang bersih dari permasalahan.

Penangkapan Terhadap Jurnalis saat Meliput Demo UU Ciptaker Dinilai Bertentangan dengan HAM
Indonesia
Penangkapan Terhadap Jurnalis saat Meliput Demo UU Ciptaker Dinilai Bertentangan dengan HAM

Sejumlah wartawan dilaporkan mengalami pemukulan bahkan penangkapan oleh kepolisian saat meliput demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ini Tampang dan Identitas Buronan Pengeroyok Polisi di TB Simatupang
Indonesia
Ini Tampang dan Identitas Buronan Pengeroyok Polisi di TB Simatupang

Seperti dikutip dari laman akun resmi Instagram Polres Metro Jakarta Selatan, Minggu (11/7), pelaku yang masih buron itu bernama Muh. Aldi Roya alias Penyok. Diketahui, DPO tersebut masih berusia 18 tahun.

Sukmo Harsono Siap Jadi Dubes Pertama yang Divaksin COVID-19
Indonesia
Sukmo Harsono Siap Jadi Dubes Pertama yang Divaksin COVID-19

"Saya sebagai Duta Besar apabila secara medis dinyatakan layak untuk divaksin, maka siap menjadi Dubes pertama yang akan divaksin," kata Dubes Sukmo.

[HOAKS atau FAKTA]: Ngabalin Sindir Refly Harun Tak Ada Pekerjaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ngabalin Sindir Refly Harun Tak Ada Pekerjaan

Akun Facebook Zulfansyah mengunggah gambar wajah Ali Mochtar Ngabalin dan Refly Harun beserta dengan narasi.

Sri Sultan Dorong RS Tambah Jumlah Tempat Tidur Isolasi hingga 40 Persen
Indonesia
Sri Sultan Dorong RS Tambah Jumlah Tempat Tidur Isolasi hingga 40 Persen

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan terus berupaya menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien COVID-19.

PSBB Transisi Perbolehkan Pengunjung Makan di Tempat, asal...
Indonesia
PSBB Transisi Perbolehkan Pengunjung Makan di Tempat, asal...

Jakarta memutuskan kembali menerapkan PSBB masa transisi terkait penanganan COVID-19 atau virus corona, mulai besok hari Senin (12/10).

Alasan Damkar Tak Pakai Robot Rp40 Miliar saat Kebakaran Matraman
Indonesia
Alasan Damkar Tak Pakai Robot Rp40 Miliar saat Kebakaran Matraman

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menjelaskan tidak menerjunkan robot canggih senilai Rp40 miliar saat kebakaran di Matraman.