Dinkes DKI Sesuaikan Harga Swab Test Rp900 Ribu Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI, Widyastuti. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menetapkan batas maksimal harga tes usap atau swab test mandiri sebesar Rp900 ribu.

Kebijakan itu tercantum dalam surat edaran bernomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Yang ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Abdul Kadir pada 5 Oktober 2020.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI, Widyastuti mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan harga tes usap yang ditetapkan pemerintah pusat dengan tarif Rp900 ribu.

Baca Juga

Update COVID-19 Selasa (6/10): 311.176 Positif, 236.437 Sembuh

Ia pun mengaku, akan memanggil pihak Rumah Sakit (RS) swasta di Jakarta untuk mengevaluasi besaran tarif swab test yang selama ini harganya masih fluktuasi.

"Kami akan menyesuaikan mengumpulkan teman-teman lab semua untuk kita evalausi," ujar Widyastuti di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Sabtu (12/9/2020). (Antara/Ricky Prayoga)
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Sabtu (12/9/2020). (Antara/Ricky Prayoga)

Dengan pengumpulan pihak RS swasta yang menyediakan swab ini, ucap Widyastuti, agar nantinya harga swab test disamakan dengan tarif yang diberlakukan Kemenkes.

"Dulu saat awal-awal teman-teman membuka lab, kita tahu fluktuasi harga apa pun waktu itu sangat beragam. Dulu APD harganya mahal sekarang sudah turun VTM dulu dulu banget 50 ribu terus sempat 200 ribu sekarang sudah 50 ribu itu menjadi bagian kita untuk evalausi dan koreksi," terang dia.

Evaluasi tersebut, kata Widyastuti akan mengacu pada yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Meski begitu, lanjut Widyastuti, pihaknya akan terlebih dahulu melihat regulasinya, sehingga hal itu akan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi.

"Kami akan pertama tentunya harus ada regulasi yang mengikat seperti apa di tingkat pusat, itu yang akan jadi acuan kita untuk melakukan evaluasi," jelasnya.

Widyastuti menuturkan, saat ini lebih dari 54 laboratorium yang bekerja sama dengan Pemprov DKI. Namun ia tak merekomendasikan masyarakat untuk melakukan tes COVID di luar laboratorium yang bekerja sama dengan pemerintah DKI.

Baca Juga

17 Ribu Pasien Corona Berhasil Sembuh Setelah Dirawat di Wisma Atlet

"Kita punya 54 dan kemudian ada tambahan satu, dua lagi, kalau yang di luar itu kami tidak rekomendasi, wong kami tidak memberikan rekomendasi," tutup Widyastuti. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Bansos, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Kasus Bansos, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto Penuhi Panggilan KPK

Yandri Susanto datang bertepatan dengan kehadiran bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Gibran Sedih Muenchen Juara Liga Champions
Indonesia
Gibran Sedih Muenchen Juara Liga Champions

Gibran Rakabuming mengaku bersedih atas gagalnya Barcelona merebut tropi Liga Champions tahun ini.

Kebun Binatang Bandung: Tidak Mungkin Semua Satwa Dibiarkan Mati Pelan-pelan
Indonesia
Kebun Binatang Bandung: Tidak Mungkin Semua Satwa Dibiarkan Mati Pelan-pelan

Bencana nasional COVID-19 memicu krisis di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden.

Ribuan Pemudik Disebut Positif COVID-19 Rupanya dari Akumulasi Sejumlah Data
Indonesia
Ribuan Pemudik Disebut Positif COVID-19 Rupanya dari Akumulasi Sejumlah Data

Sebanyak 4.123 orang pemudik terkonfirmasi positif corona dari random testing atau tes acak.

Pemerintah Cari 3 Orang Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi
Indonesia
Pemerintah Cari 3 Orang Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi

LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) lahir sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengelola investasi pemerintah pusat.

PSI Gunakan Hak Interpelasi Anies Soal Banjir, Golkar: Hanya Cari Sensasi
Indonesia
PSI Gunakan Hak Interpelasi Anies Soal Banjir, Golkar: Hanya Cari Sensasi

Fraksi Golkar DPRD DKI mengaku heran dengan rencana fraksi PSI yang mau menggulirkan hak interpelasi tekait tak becusnya Gubernur Anies dalam penanganan banjir Jakarta.

Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik
Indonesia
Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik

Bawaslu Sabu Raijua menilai perbuatan yang dilakukan oleh bupati terpilih kabupaten itu Orient Riwu Kore adalah pembohongan publik.

Update COVID-19 Senin (22/2): Kasus Positif Bertambah 10.180
Indonesia
Update COVID-19 Senin (22/2): Kasus Positif Bertambah 10.180

PPKM skala rumah tangga ini diterapkan untuk memetakan perkembangan kondisi kesehatan

Kejagung Dinilai Tidak Paham Investasi Saham Dalam Pengusutan Asabri dan Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Dinilai Tidak Paham Investasi Saham Dalam Pengusutan Asabri dan Jiwasraya

Dasar hukum yang dipakai Kejaksaan Agung dalam melakukan penyitaan, pemblokiran, perampasan aset yang tak terkait perkara korupsi dipertanyakan.

MUI Keluarkan Fatwa, Tes Swab Lewat Mulut dan Hidung Tak Batalkan Puasa
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa, Tes Swab Lewat Mulut dan Hidung Tak Batalkan Puasa

Penerapan physical distancing (menjaga jarak) saat salat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh