Dinkes DKI: Pegawai Ambulans Tak Boleh Bentuk Serikat Pekerja Konferensi pers terkait unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat (UP AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memberikan klarifikasi terkait adanya unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10).

Kepala UP AGD Dinkes DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan, para pegawai ambulans DKI dilarang membentuk serikat pekerja yang disebut Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat (PPAGD) DKI.

Meski status mereka non-aparatur sipil negara (ASN), lanjut Iwan, tapi posisinya dianggap sebagai bagian dari karyawan pemerintah. Pasalnya, gaji dan tunjangan yang mereka terima setiap bulan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI.

Baca Juga:

Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans

"Terkait dengan tuntutan teman-teman yang kemarin merasa diintimidasi dan dikekang terkait dengan serikat pekerja. Karena memang di instansi pemerintah tidak dimungkinkan adanya serikat pekerja," ujar Iwan Kurniawan di gedung Dinkes DKI, Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Iwan menuturkan, status dan keberadaan AGD berada di bawah UPT Dinkes Pemprov DKI. Sehingga organisasi yang didirikan PPAGD DKI Jakarta telah melanggar peraturan.

"UPT AGD bagian dari Dinas Kesehatan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, status sama dengan puskesmas dan rumah sakit. Artinya status kami adalah bagian dari Pemprov dKI Jakarta adalah instansi pemerintha DKI Jakarta," papar dia.

Iwan menyampaikan sebelum berada dibawah Pemprov DKI, UPT AGD memang masih berbentuk yayasan. Namun setelah tahun 2007, semua itu telah diambil alih Pemprov.

"Karena bagian dari Pemprov DKI Jakarta, harusnya otomatis itu tidak ada yang namanya serikat, karena tidak memungkinkan secara aturan dan tidak boleh," pungkas Iwan.

Konferensi pers terkait unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)
Konferensi pers terkait unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)

Seperti diketahui, Sejumlah pegawai Ambulance Gawat Darurat (AGD) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10).

Kehadiran mereka itu untuk menyampaikan kekecewaan terhadap manajemen Dinkes DKI yang memecat 3 pegawai AGD secara sepihak.

"Kami menolak sistem manajemen yang secara sepihak memecat pegawai AGD Dinas Kesehatan DKI. Ada tiga orang yang di-PHK," ujar Pengurus AGD bidang Advokasi, Abdul Adjis ketika diwawancarai di lokasi.

Abdul meminta, Gubenur Anies Baswedan sebaiknya memperhatikan kinerja Dinkes DKI. Sebab, menurutnya, manajemen Dinkes yang mengurus AGD tidak transparansi memberikan informasi.

Baca Juga:

Buntut Pemecatan Sepihak, Petugas AGD Dinkes DKI Geruduk Kantor Anies

Menurut Abdul, mereka yang telah di-PHK tak pernah melanggar aturan yang ada. Tapi lantaran mereka tak ingin menandatangani surat 'Fakta Integritas', 3 pegawai itu malah di PHK.

"Kami dianggap membantah perintah pimpinan. Padahal kami tidak menandatangani Fakta Integritas. Hanya itu saja, dijadikan sebagai alasa mem-PHK kami," papar dia.

Abdul juga menambahkan, ada sebanyak 72 pegawai AGD Dinkes DKI Jakarta terancam dipecat gegara enggan menandatangani 'Fakta Integritas' itu.

Fakta Integritas tersebut berisi pernyataan manajemen yang dinilai dapat sewenang-wenang memperkerjakan pegawai AGD tersebut.

"Hanya karena mereka tidak mau menandatangani surat Fakta Integritas, ada 72 orang yang terandam bakal di-PHK," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Diminta Bongkar Tiang Monorel, DPRD: Pengembang Harus Tanggung Jawab

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
510 Calhaj Solo Gagal Berangkat Tahun Ini
Indonesia
510 Calhaj Solo Gagal Berangkat Tahun Ini

"Kami masih menunggu kebijakan Menang selanjutnya apakah 510 calhaj ini ditunda pemberangkatannya pada 2021 atau seperti apa," kata dia.

Tes Cepat COVID-19 di Lokasi Wisata Jabar, Ratusan Orang Reaktif
Indonesia
Tes Cepat COVID-19 di Lokasi Wisata Jabar, Ratusan Orang Reaktif

Sekitar 14 ribu orang yang berwisata pada saat cuti bersama Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjalani rapid test COVID-19.

Didukung Demokrat dan PKS, Putri Ma'ruf Amin Langsung Tancap Gas
Indonesia
Didukung Demokrat dan PKS, Putri Ma'ruf Amin Langsung Tancap Gas

Ia mengatakan, kepercayaan yang diberikan partai Demokrat dengan mengusungnya dan Ruhammaben akan langsung diimplementasikan dengan kerja-kerja politik.

Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi
Indonesia
Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi

Satpol PP DKI Jakarta mengumpulkan uang sanksi denda sebesar Rp97.200.000 dari pelanggar protokol kesehatan selama PSBB transisi.

Seorang Petugas Positif COVID-19, RSUD Pariaman Tutup IGD
Indonesia
Seorang Petugas Positif COVID-19, RSUD Pariaman Tutup IGD

Penutupan layanan di RSUD tersebut hanya untuk IGD sedangkan pelayanan untuk poliklinik tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan.

Penyerangan Polsek Ciracas Gegara Hoaks, BPIP: Bukti Budaya Kritis Terkikis
Indonesia
Penyerangan Polsek Ciracas Gegara Hoaks, BPIP: Bukti Budaya Kritis Terkikis

Serangan itu disebabkan oleh hoaks (berita bohong) yang disebarkan salah satu oknum anggota TNI.

Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Meningkat di Hari Kedua Kampanye Pilkada
Indonesia
Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Meningkat di Hari Kedua Kampanye Pilkada

Adapun kampanye Pilkada yang melanggar protokol kesehatan itu terjadi di Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul, dan Tojo Una-Unan.

Kementerian PUPR Ingin Bangun 1,5 Juta Rumah Swadaya Sampai 2024
KPR
Kementerian PUPR Ingin Bangun 1,5 Juta Rumah Swadaya Sampai 2024

Selain membangun hunian bagi masyarakat, Kementerian PUPR juga akan meningkatkan layanan 90 persen akses air minum, 80 persen akses sanitasi dan persampahan, penanganan 10 ribu hektare kawasan kumuh.

Rawan Disalahgunakan, KPU Solo Bakar 8.237 Surat Suara Rusak
Indonesia
Rawan Disalahgunakan, KPU Solo Bakar 8.237 Surat Suara Rusak

Pemusnahan dilakuakan sebagai antisipasi adanya penyalahgunaan kertas suara rusak.

Komisi B Sebut Jalur Sepeda di Jalan Tol Berpotensi Cacat Hukum
Indonesia
Komisi B Sebut Jalur Sepeda di Jalan Tol Berpotensi Cacat Hukum

Secara jelas rencana kebijakan tersebut menyalahi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.