Dinkes DKI: Pegawai Ambulans Tak Boleh Bentuk Serikat Pekerja Konferensi pers terkait unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat (UP AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memberikan klarifikasi terkait adanya unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10).

Kepala UP AGD Dinkes DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan, para pegawai ambulans DKI dilarang membentuk serikat pekerja yang disebut Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat (PPAGD) DKI.

Meski status mereka non-aparatur sipil negara (ASN), lanjut Iwan, tapi posisinya dianggap sebagai bagian dari karyawan pemerintah. Pasalnya, gaji dan tunjangan yang mereka terima setiap bulan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI.

Baca Juga:

Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans

"Terkait dengan tuntutan teman-teman yang kemarin merasa diintimidasi dan dikekang terkait dengan serikat pekerja. Karena memang di instansi pemerintah tidak dimungkinkan adanya serikat pekerja," ujar Iwan Kurniawan di gedung Dinkes DKI, Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Iwan menuturkan, status dan keberadaan AGD berada di bawah UPT Dinkes Pemprov DKI. Sehingga organisasi yang didirikan PPAGD DKI Jakarta telah melanggar peraturan.

"UPT AGD bagian dari Dinas Kesehatan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, status sama dengan puskesmas dan rumah sakit. Artinya status kami adalah bagian dari Pemprov dKI Jakarta adalah instansi pemerintha DKI Jakarta," papar dia.

Iwan menyampaikan sebelum berada dibawah Pemprov DKI, UPT AGD memang masih berbentuk yayasan. Namun setelah tahun 2007, semua itu telah diambil alih Pemprov.

"Karena bagian dari Pemprov DKI Jakarta, harusnya otomatis itu tidak ada yang namanya serikat, karena tidak memungkinkan secara aturan dan tidak boleh," pungkas Iwan.

Konferensi pers terkait unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)
Konferensi pers terkait unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)

Seperti diketahui, Sejumlah pegawai Ambulance Gawat Darurat (AGD) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10).

Kehadiran mereka itu untuk menyampaikan kekecewaan terhadap manajemen Dinkes DKI yang memecat 3 pegawai AGD secara sepihak.

"Kami menolak sistem manajemen yang secara sepihak memecat pegawai AGD Dinas Kesehatan DKI. Ada tiga orang yang di-PHK," ujar Pengurus AGD bidang Advokasi, Abdul Adjis ketika diwawancarai di lokasi.

Abdul meminta, Gubenur Anies Baswedan sebaiknya memperhatikan kinerja Dinkes DKI. Sebab, menurutnya, manajemen Dinkes yang mengurus AGD tidak transparansi memberikan informasi.

Baca Juga:

Buntut Pemecatan Sepihak, Petugas AGD Dinkes DKI Geruduk Kantor Anies

Menurut Abdul, mereka yang telah di-PHK tak pernah melanggar aturan yang ada. Tapi lantaran mereka tak ingin menandatangani surat 'Fakta Integritas', 3 pegawai itu malah di PHK.

"Kami dianggap membantah perintah pimpinan. Padahal kami tidak menandatangani Fakta Integritas. Hanya itu saja, dijadikan sebagai alasa mem-PHK kami," papar dia.

Abdul juga menambahkan, ada sebanyak 72 pegawai AGD Dinkes DKI Jakarta terancam dipecat gegara enggan menandatangani 'Fakta Integritas' itu.

Fakta Integritas tersebut berisi pernyataan manajemen yang dinilai dapat sewenang-wenang memperkerjakan pegawai AGD tersebut.

"Hanya karena mereka tidak mau menandatangani surat Fakta Integritas, ada 72 orang yang terandam bakal di-PHK," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Diminta Bongkar Tiang Monorel, DPRD: Pengembang Harus Tanggung Jawab

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jateng Masih Menjadi Kandang Banteng, PDIP Kuasai Pilkada di 17 Daerah
Indonesia
Jateng Masih Menjadi Kandang Banteng, PDIP Kuasai Pilkada di 17 Daerah

Hasil tersebut didasari dari quick real count berdasarkan laporan perhitungan di TPS oleh para saksi.

Polisi Tindak Ratusan Motor Berknalpot Bising di Kawasan Monas
Indonesia
Polisi Tindak Ratusan Motor Berknalpot Bising di Kawasan Monas

Polisi menindak ratusan kendaraan dalam razia motor dengan knalpot bising di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Ruang Isolasi di 903 RS Rujukan COVID-19 Masih Memadai
Indonesia
Ruang Isolasi di 903 RS Rujukan COVID-19 Masih Memadai

Ruang isolasi terus bertambah sejak dari Maret sampai Oktober. Dari RS rujukan COVID-19 terdapat 35 ribu tempat tidur sementara dari RS rujukan berdasarkan SK gubernur terdapat 51.222 tempat tidur isolasi.

Cegah Penyebaran COVID-19, Jemaah yang Ingin Ibadah di Gereja Dibatasi
Indonesia
Cegah Penyebaran COVID-19, Jemaah yang Ingin Ibadah di Gereja Dibatasi

Polisi telah berkoordinasi dengan pemuka agama

Wali Kota Bandung Dukung RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
Wali Kota Bandung Dukung RUU Minuman Beralkohol

Dalam Draft RUU Larangan Minuman Beralkohol, ada sanksi pidana bagi peminum minuman beralkohol diatur dalam pasal 20

Jokowi Minta PPKM Dilakukan dengan Pendekatan Berbasis Mikro
Indonesia
Jokowi Minta PPKM Dilakukan dengan Pendekatan Berbasis Mikro

Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam penegakan hukum

Gaet Wisatawan, Gibran Ingin Kawasan Gatsu dan Ngarsopuro Seperti Malioboro
Indonesia
Gaet Wisatawan, Gibran Ingin Kawasan Gatsu dan Ngarsopuro Seperti Malioboro

Gibran ingin melanjutkan revitalisasi Taman Balekambang dengan luas lahan 11 hektar.

Urai Penumpukan Penumpang KRL, BPTJ Bakal Buka Rute Poin To Poin
Indonesia
Urai Penumpukan Penumpang KRL, BPTJ Bakal Buka Rute Poin To Poin

Kapasitas penumpang KRL selama masa pandemi ini dibatasi maksimal 35—45 persen untuk memenuhi ketentuan jaga jarak.

Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya
Indonesia
Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya

Tracing dan swab juga dilakukan untuk sejumlah pejabat Kanwil Kemenag NTB dan UIN Mataram

Golkar Harap Biden-Kamala Ciptakan Ekonomi dan Politik Dunia Lebih Harmonis
Indonesia
Golkar Harap Biden-Kamala Ciptakan Ekonomi dan Politik Dunia Lebih Harmonis

Dimana, kerja sama kedua negara telah pada tingkat kemitraan strategis