Dinkes DKI: Pegawai Ambulans Tak Boleh Bentuk Serikat Pekerja Konferensi pers terkait unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat (UP AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memberikan klarifikasi terkait adanya unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10).

Kepala UP AGD Dinkes DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan, para pegawai ambulans DKI dilarang membentuk serikat pekerja yang disebut Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat (PPAGD) DKI.

Meski status mereka non-aparatur sipil negara (ASN), lanjut Iwan, tapi posisinya dianggap sebagai bagian dari karyawan pemerintah. Pasalnya, gaji dan tunjangan yang mereka terima setiap bulan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI.

Baca Juga:

Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans

"Terkait dengan tuntutan teman-teman yang kemarin merasa diintimidasi dan dikekang terkait dengan serikat pekerja. Karena memang di instansi pemerintah tidak dimungkinkan adanya serikat pekerja," ujar Iwan Kurniawan di gedung Dinkes DKI, Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Iwan menuturkan, status dan keberadaan AGD berada di bawah UPT Dinkes Pemprov DKI. Sehingga organisasi yang didirikan PPAGD DKI Jakarta telah melanggar peraturan.

"UPT AGD bagian dari Dinas Kesehatan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, status sama dengan puskesmas dan rumah sakit. Artinya status kami adalah bagian dari Pemprov dKI Jakarta adalah instansi pemerintha DKI Jakarta," papar dia.

Iwan menyampaikan sebelum berada dibawah Pemprov DKI, UPT AGD memang masih berbentuk yayasan. Namun setelah tahun 2007, semua itu telah diambil alih Pemprov.

"Karena bagian dari Pemprov DKI Jakarta, harusnya otomatis itu tidak ada yang namanya serikat, karena tidak memungkinkan secara aturan dan tidak boleh," pungkas Iwan.

Konferensi pers terkait unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)
Konferensi pers terkait unjuk rasa dari sejumlah pegawai AGD di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)

Seperti diketahui, Sejumlah pegawai Ambulance Gawat Darurat (AGD) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10).

Kehadiran mereka itu untuk menyampaikan kekecewaan terhadap manajemen Dinkes DKI yang memecat 3 pegawai AGD secara sepihak.

"Kami menolak sistem manajemen yang secara sepihak memecat pegawai AGD Dinas Kesehatan DKI. Ada tiga orang yang di-PHK," ujar Pengurus AGD bidang Advokasi, Abdul Adjis ketika diwawancarai di lokasi.

Abdul meminta, Gubenur Anies Baswedan sebaiknya memperhatikan kinerja Dinkes DKI. Sebab, menurutnya, manajemen Dinkes yang mengurus AGD tidak transparansi memberikan informasi.

Baca Juga:

Buntut Pemecatan Sepihak, Petugas AGD Dinkes DKI Geruduk Kantor Anies

Menurut Abdul, mereka yang telah di-PHK tak pernah melanggar aturan yang ada. Tapi lantaran mereka tak ingin menandatangani surat 'Fakta Integritas', 3 pegawai itu malah di PHK.

"Kami dianggap membantah perintah pimpinan. Padahal kami tidak menandatangani Fakta Integritas. Hanya itu saja, dijadikan sebagai alasa mem-PHK kami," papar dia.

Abdul juga menambahkan, ada sebanyak 72 pegawai AGD Dinkes DKI Jakarta terancam dipecat gegara enggan menandatangani 'Fakta Integritas' itu.

Fakta Integritas tersebut berisi pernyataan manajemen yang dinilai dapat sewenang-wenang memperkerjakan pegawai AGD tersebut.

"Hanya karena mereka tidak mau menandatangani surat Fakta Integritas, ada 72 orang yang terandam bakal di-PHK," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Diminta Bongkar Tiang Monorel, DPRD: Pengembang Harus Tanggung Jawab

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antisipasi Klaster Keluarga, Pemkot Surabaya Dirikan RS Darurat di Tiap Kelurahan
Indonesia
Antisipasi Klaster Keluarga, Pemkot Surabaya Dirikan RS Darurat di Tiap Kelurahan

Pemerintah Kota Surabaya akan menambah rumah sakit darurat di setiap kelurahan guna menekan sebaran klaster keluarga.

Pemerintah Bantah Selalu Diskreditkan Islam, Mahfud: Presiden Orang Islam
Indonesia
Pemerintah Bantah Selalu Diskreditkan Islam, Mahfud: Presiden Orang Islam

Menurutnya omong kosong kalau ada yang mengatakan saat ini di Indonesia terjadi Islamofobia

Legislator PDIP Ihsan Yunus Absen Bersaksi di Sidang Juliari
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Absen Bersaksi di Sidang Juliari

Jaksa KPK sedianya memanggil 11 saksi dalam sidang ini

KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman
Indonesia
KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Termasuk soal pencabutan kebijakan pembebastugasan pegawai yang tak lolos TWK.

Sidang Korupsi Bansos COVID-19, Saksi Sebut Warga tak Keluhkan Pembagian Bansos Sembako
Indonesia
Sidang Korupsi Bansos COVID-19, Saksi Sebut Warga tak Keluhkan Pembagian Bansos Sembako

Lusia mengaku, masyarakat di lingkungannya tidak ada yang mengeluh soal pembagian bansos sembako sejak April hingga Desember 2020.

Satgas COVID-19 Tindak Lanjuti Keluhan Pencairan Insentif Petugas Contact Tracer
Indonesia
Satgas COVID-19 Tindak Lanjuti Keluhan Pencairan Insentif Petugas Contact Tracer

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menindaklanjuti keluhan petugas contact tracer terhadap hak insentif sesuai kontrak kerja. Keterlambatan pengiriman insentif disebabkan beberapa faktor.

Kejagung: Gelar Perkara Bukti Kasus Pinangki Tak Ditutup-tutupi
Indonesia
Kejagung: Gelar Perkara Bukti Kasus Pinangki Tak Ditutup-tutupi

Gelar perkara dihadiri oleh KPK, Bareskrim Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Komisi Kejaksaan.

Update Kasus Corona DKI Rabu (4/11): 108.620 Positif, 97.833 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Rabu (4/11): 108.620 Positif, 97.833 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 10,1 persen penambahan kasus positif perhari sebanyak 774 jiwa.

Dalang Kondang Ki Manteb Tutup Usia Karena COVID-19
Indonesia
Dalang Kondang Ki Manteb Tutup Usia Karena COVID-19

Ki Manteb meninggal dengan diagnosa COVID-19. Almarhum punya komorbid. Untuk pemakaman dilakukan sesui SOP protokol kesehatan pasien COVID-19.

KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi
Indonesia
KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri bersama dua Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli menerima audiensi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2).