Dinkes DKI Pastikan Belum Menemukan Kasus Polio di Jakarta Balita mendapat imunisasi vaksin polio tetes (Oral Poliomyelitis Vaccine). (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengklaim belum menemukan kasus polio pada anak di ibu kota.

"Belum ada kasus polio pada anak < 15 tahun saat ini di DKI Jakarta," ujar Kepala Seksi Surveilens, Epidemologi dan Imunasi Dinkes DKI, Ngabila Salama kepada wartawan, Selasa (22/11).

Baca Juga:

DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Vaksinasi Polio

Kendati demikian, lanjut Ngabila, pihaknya akan terus memantau dan melakukan upaya penanganan kasus polio di Jakarta.

Ngabila juga mengatakan untuk cakupan vaksinasi polio tetes dan suntik di wilayah Jakarta pada tahun ini dikategorikan tergolong baik.

"Kami terus sweeping, sisir dan kejar cakupan vaksinasi anak balita yang belum lengkap vaksinasinya dan memastikan setiap anak mendapat vaksin polio tetes 4 kali dan polio suntik 1 kali," tuturnya.

Sementara itu, Dinkes DKI turut memastikan memperpanjang program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) hingga 31 Desember 2022.

Baca Juga:

Wapres Minta Kasus Polio di Aceh Segera Diatasi Sebelum Tersebar Luas

Program BIAN yang dicanangkan juga termasuk diantaranya imunisasi polio tetes, polio suntik, pentavalen untuk difteri, pertusis, tetanus (DPT), hepatitis B, hemofilus influenzae tipe B, dan tambahan campak rubela.

Diketahui, pemerintah telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) usai ditemukan satu kasus polio di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Peristiwa tersebut menjadi kasus pertama yang ditemukan di Tanah Air usai Indonesia dinyatakan bebas polio pada 2014.

"Kita tahun ini satu (kasus) melaporkan dari Aceh. Pada penemuan satu kasus polio itu merupakan suatu KLB," ujar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu. (Asp)

Baca Juga:

Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Polio

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Moeldoko: Proyek Ibu Kota Negara Super Prioritas
Indonesia
Moeldoko: Proyek Ibu Kota Negara Super Prioritas

Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pimpinan DPD Golkar DKI Desak Pemecatan terhadap Haris Pertama
Indonesia
Pimpinan DPD Golkar DKI Desak Pemecatan terhadap Haris Pertama

DPD Golkar DKI Jakarta mengaku geram dengan celotehan Ketua Umum KNPI Haris Pertama yang diduga merendahkan Ketua Umum Airlangga Hartanto.

KPK Periksa Eks Ketum PPP Romahurmuziy Terkait Kasus DAK
Indonesia
KPK Periksa Eks Ketum PPP Romahurmuziy Terkait Kasus DAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy.

BPIP Nilai Produk Minyak Goreng Seharusnya Dikuasai oleh Negara
Indonesia
BPIP Nilai Produk Minyak Goreng Seharusnya Dikuasai oleh Negara

Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng menjadi persoalan yang belum juga dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Diduetkan dengan Erick hingga Sandi, Ganjar Unggul Tipis di Simulasi Capres-Cawapres
Indonesia
Diduetkan dengan Erick hingga Sandi, Ganjar Unggul Tipis di Simulasi Capres-Cawapres

Lembaga Poltracking Indonesia merilis hasil survei simulasi duet elektabilitas bakal calon presiden-calon wakil presiden jelang Pilpres 2024.

Singapura Daftarkan Kebaya Ke UNESCO, Ganjar: Semua Bisa Mengklaim
Indonesia
Singapura Daftarkan Kebaya Ke UNESCO, Ganjar: Semua Bisa Mengklaim

Dalam mendaftarkan kebaya ini, sebenarnya semua akan bisa mengklaim. Hal itu sama dengan apa yang terjadi saat Indonesia mendaftarkan batik.

Tokoh Betawi Usulkan 7 Poin Perubahan Jakarta Kota Baru
Indonesia
Tokoh Betawi Usulkan 7 Poin Perubahan Jakarta Kota Baru

Usulan sebagai bahan infentarisir permasalahan bila Pemerintah akan mengubah UU tentang Jakarta Kota Baru

Nilai Bantuan Renovasi Rumah Warga Korban Gempa Cianjur Bertambah
Indonesia
Nilai Bantuan Renovasi Rumah Warga Korban Gempa Cianjur Bertambah

Sejak gempa Cianjur 21 November 2022 lalu, Presiden terhitung sudah empat kali mengunjungi penyintas gempa Cianjur.

Risma Tanggapi Temuan BPK Bansos Tak Tepat Sasaran Rp 6,93 Triliun
Indonesia
Risma Tanggapi Temuan BPK Bansos Tak Tepat Sasaran Rp 6,93 Triliun

BPK menemukan ada penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 6,93 triliun.

DAMRI Operasikan 10 Bus Gratis di Kampus UI
Indonesia
DAMRI Operasikan 10 Bus Gratis di Kampus UI

Hadirnya bus diharapkan dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk lebih sering menggunakan angkutan publik.