Dinilai Rawan, Rencana Yasonna Bebaskan Napi karena COVID-19 Harus Diawasi Aktivitas warga binaan pemasyarakatan dalam Lapas Mataram, NTB. (ANTARA/Dhimas B.P.)

MerahPutih.com - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai, rencana Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan sejumlah narapidana untuk mencegah penyebaran COVID-19 harus diawasi secara serius.

Menurut Stanislaus, pemerintah harus selektif dan tidak melepaskan mereka begitu saja meskipun sudah menjalani 2/3 masa hukuman.

Baca Juga:

Cegah COVID-19, Hari Ini 13.430 Narapidana dan Anak Hirup Udara Bebas

"Harus disiapkan mekanisme untuk tetap memantau mereka," kata Stanislaus kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (1/4).

Ia menilai, jika alasannya karena keselamatan jiwa, pemerintah harus memerhatikan kemungkinan negatif jika mereka dibebaskan seperti melakukan kejahatan yang sama dan mengancam jiwa korbannya.

"Dengan pertimbangan darurat karena COVID-19 saat ini, keputusan tersebut dapat dimengerti, yang penting dampaknya harus diperhatikan," terang Stanislaus.

"Supaya ancaman itu tidak terjadi maka harus selektif dan tetap dilakukan pemantauan (bisa polisi atau petugas lapas)," terang dia.

Dokumentasi - Dua narapidana anak menunjukkan surat Remisi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (23/7). (Foto Antara/Dhoni Setiawan)
Dokumentasi - Dua narapidana anak menunjukkan surat Remisi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (23/7). (Foto Antara/Dhoni Setiawan)

Stanislaus menyarankan agar yang dibebaskan lebih cepat adalah napi yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman dan bukan karena kasus kejahatan luar yang diatur dalam PP 99 Tahun 2012.

"Jadi napi kasus tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya tidak termasuk," terang dia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku telah menyiapkan rencana untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Salah satunya dengan membebaskan sejumlah narapidana dari lapas yang sudah melebihi kapasitas.

"Kami menyadari betul bahwa lapas yang overkapasitas kami sadari dampaknya jika ada yang sampai terpapar (COVID-19) di lapas," kata Yasonna.

Baca Juga:

Ini Penjelasan Polisi Soal 300 Siswa Perwira yang Disebut Positif Corona

Kementerian Hukum dan HAM sendiri telah mengeluarkan Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2010 dan Keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana.

Yasonna memproyeksikan, sekitar 30-35 ribu narapidana bisa dikeluarkan dengan beleid ini. Hingga hari ini, Rabu (1/4/2020) pukul 11.00 WIB, total ada 5.556 warga binaan yang telah dikeluarkan.

Yasonna mengaku akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Rencananya, akan ada narapidana dengan sejumlah kriteria yang akan dikeluarkan, antara lain narapidana kasus narkotika yang dihukum 5-10 tahun penjara dan telah menjalani 2/3 masa hukumannya.

Nantinya, mereka akan menjalani asimilasi di rumah. "Kami perkirakan 15.442 per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari," kata Yasonna. (Knu)

Baca Juga:

Pandemi Wabah COVID-19, 27 Napi Rutan Surakarta Terima Asimilasi di Rumah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terapkan PSBB, Pemprov Jabar dan Banten Perlu 'Berkaca' dari Jakarta
Indonesia
Terapkan PSBB, Pemprov Jabar dan Banten Perlu 'Berkaca' dari Jakarta

"Jabar dan Banten kami berikan rekomendasi dengan melihat hal yang terjadi di Jakarta," ujar Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mimin Dwi Hartono

Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona
Indonesia
Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona

"Perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah psbl jadi berskala kampung," kata Riza

 Jadwal Pelantikan Riza Patria Belum Keluar, DPRD: Itu 'Gawenya' Kemendagri
Indonesia
Jadwal Pelantikan Riza Patria Belum Keluar, DPRD: Itu 'Gawenya' Kemendagri

Pengiriman SK Riza Patria ke Kemendargi sudah dilakukan sejak Kamis (9/4) lalu

Satgas Ingatkan Syarat Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka
Indonesia
Satgas Ingatkan Syarat Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka

Sekolah juga harus memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan atau riwayat komorbid, risiko perjalanan pulang pergi.

BPKP Usul Harga Swab Mandiri Enggak Sampai Rp800 Ribu
Indonesia
BPKP Usul Harga Swab Mandiri Enggak Sampai Rp800 Ribu

Namun, biaya itu masih akan dievaluasi oleh tim dari Kementerian Kesehatan

Perbanyak Kemeja Indonesia Raya untuk kegiatan Politik, Gibran: Saya Sudah Izin Pemiliknya
Indonesia
Perbanyak Kemeja Indonesia Raya untuk kegiatan Politik, Gibran: Saya Sudah Izin Pemiliknya

Gibran Rakabuming Raka dan pendukungnya kerap mengenakan kemeja seri Homme Libre keluaran brand lokal Tenue de Attire dengan nama "Indonesia Raya".

RSUD Soetomo Bantah Tudingan Risma Pernah Tolak Bantuan dari Pemkot Surabaya
Indonesia
RSUD Soetomo Bantah Tudingan Risma Pernah Tolak Bantuan dari Pemkot Surabaya

RSUD Dr Soetomo kan juga dapat bantuan banyak dari provinsi, donatur, juga dari Kemenkes

Otak Sekaligus Eksekutor Penyiram Novel Dituntut 1 Tahun Penjara
Indonesia
Otak Sekaligus Eksekutor Penyiram Novel Dituntut 1 Tahun Penjara

Tuntutan itu dilayangkan karena JPU menganggap Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiayaan

Update COVID-19 Jumat (10/7): 72.347 Positif, 33.529 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (10/7): 72.347 Positif, 33.529 Pasien Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.611 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan
Indonesia
Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan

Paling tidak, hingga 15 September 2020 Bank Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sekitar Rp662,1 triliun.