Dinilai Lebih Banyak Mudaratnya, Penerapan Ganjil Genap Mesti Ditunda Sejumlah kendaraan berhenti saat lampu merah di dekat kawasan aturan ganjil-genap, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp

MerahPutih.com - Penerapan ganjil genap di Jakarta yang mulai berlaku penindakan Kamis (6/8) menuai kritikan.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, penerapan ganjil genap kontraproduktif dengan program penanganan pandemi.

Ia mencontohkan, sebelum ada ganjil genap penumpukan di transportasi umum sudah terjadi.

Baca Juga:

Mayoritas Pelanggar Ganjil Genap 'Ngeles' Saat Ditindak

Atas dasar ini, dia tidak heran kalau ada klaster baru di perkantoran, sebab banyak karyawan perkantoran yang menggunakan transportasi umum.

"Busway (Transjakarta) juga gak bisa menerapkan protokol kesehatan kan karena Busway sendiri juga jumlahnya sangat terbatas. Kemudian, di situ juga terjadi penumpukkan, antrean juga sama dan tempat menunggunya busway," ungkap Trubus kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Kamis (6/8).

Ia memprediksi, kebijakan ganjil genap akan berimbas terhadap masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Sedangkan, transportasi umum rentan terhadap penularan COVID-19.

"Kita ketahui di transportasi umum itu kan protokol kesehatan gak bisa ditegakkan, yang terutama parah banget yang physical distancing," kata Trubus.

Sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras.
Sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras.

Ketua Pusat Studi Hukum dan Perundang-Undangan Universitas Trisakti ini khawatir dengan diberlakukannya ganjil genap malah timbul klaster baru di transportasi umum.

Apalagi, pengguna transportasi umum banyak yang berasal dari luar Jakarta.

"Kalau kita lihat itu jelas yang banyak itu di KRL, Transjakarta, yang kebetulan para penggunanya ini umumnya adalah warga yang tinggalnya di daerah penyanggah. Jadi kaya Bekasi, Depok maka terjadi penumpukan kalau dilihat," jelas dia.

Baca Juga:

Gerindra Kritik Pemprov DKI Terapkan Lagi Ganjil Genap

Menurut dia, kebijakan tersebut diambil semata untuk kepentingan ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI tidak memperhatikan kepentingan publik.

Trubus meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda penerapan sistem ganjil-genap sampai situasi COVID-19 terkendali.

Sementara, menurut Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, penerapan kembali ganjil-genap di Jakarta harus dilakukan sebagai salah satu cara menekan laju pertambahan kasus COVID-19 di Jakarta.

"Sebagaimana diketahui bahwa pada hari Kamis kemarin telah diumumkan oleh Pak Gubernur bahwa untuk pelaksanaan ganjil genap akan dilaksanakan pada minggu besok, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2020 mulainya," kata Syafrin dalam keterangannya, Minggu (2/8). (Knu)

Baca Juga:

Ratusan Pengendara Langgar Aturan Ganjil Genap


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH