Soffi Amira
MerahPutih.com - Indonesia diminta menarik diri dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian jika aliansi yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump itu, melenceng dari tujuan awal, yakni tidak pro terhadap kemerdekaan rakyat Palestina.
Hal itu diungkapkan oleh diplomat senior yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal.
Dino menyampaikan, Presiden RI, Prabowo Subianto, harus selalu menyimpan opsi untuk keluar dari Board of Peace.
“Jika BoP melenceng, mengecilkan peran PBB, atau berubah menjadi Board of Trump, kita harus cabut. Politik luar negeri bebas aktif tidak membolehkan kita menjadi antek siapa pun,” kata Dino dalam keterangan di akun media sosialnya dikutip Selasa (27/1).
Baca juga:
Indonesia Gabung Board of Peace, Eks Wamenlu Ingatkan Risiko Dominasi AS
Ia juga meminta Indonesia menolak kewajiban iuran permanen sebesar 1 miliar dolar AS (Rp 16,7 triliun), yang dinilainya tidak masuk akal karena jauh lebih besar dari iuran Indonesia ke Sekretariat ASEAN.
Selain itu, Dino mendorong Indonesia berbagi pengalaman dalam proses perdamaian, termasuk rekonsiliasi Aceh, Timor Leste, dan Kamboja. Kemudian, bersikap tegas dalam pembahasan International Stabilization Forces (ISF) agar tidak terjebak dalam peran yang keliru.
“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi ‘satpam proyek properti orang lain’ atau dipaksa melucuti Hamas. Itu bukan mandat TNI dan berisiko konflik,” ujarnya.
Dino juga mengingatkan agar solusi Gaza tidak direduksi menjadi proyek bisnis futuristis, tetapi berbasis solusi politik dan sosial, termasuk komitmen terhadap Solusi Dua Negara dan kemerdekaan Palestina.
Baca juga:
Masuk Dewan Perdamaian Ala Trump, Indonesia Klaim Tak Perlu Bayar Rp 17 Triliun
“Kalau dalam satu atau dua tahun tidak ada komitmen nyata ke arah itu, Indonesia sebaiknya keluar dari Board of Peace,” tutur DIno.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan, bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace ditujukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjaga perdamaian, dengan mandat yang jelas dan berlandaskan kemanusiaan. (knu)
