Dinas Pariwisata DKI Bantah Jajarannya Loloskan Warga India dari Karantina Aparat keamanan berkoordinasi di Hotel Holiday Inn Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (25/4/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

MerahPutih.com - Dinas Pariwisata DKI Jakarta menampik tudingan bahwa jajarannya membantu warga negara asing (WNA) asal India lolos dari karantina usai masuk ke Indonesia.

"Kedua orang oknum bukan pegawai ASN Dinas Pariwisata," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Gumilar Ekalaya saat dikonfirmasi, Selasa (27/4).

Sebelumnya, aparat kepolisian menangkap ayah dan anak karena diduga membantu meloloskan warga negara India berinisial JD masuk ke Indonesia melalui Bandar Soekarno Hatta tanpa karantina.

Baca Juga:

Lolos dari Karantina, WNI Baru Kembali dari India Nekat Suap Petugas Rp6,5 Juta

Ayah dan anak itu berinisial S dan RW. Mereka ditangkap pada Minggu (25/4) kemarin.

Dalam menjalankan aksinya, ayah dan anak ini mengaku sebagai petugas bandara. Mereka menawarkan bantuan kepada JD dengan imbalan sekitar Rp6,5 juta.

Polisi menyebut pelaku memiliki kartu pass bandara dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Kartu tersebut merupakan tanda izin masuk daerah terbatas pada area tertentu. Biasanya digunakan oleh pihak-pihak dari instansi tertentu.

Tapi, Gumilar menegaskan pihaknya tidak mengenal dua orang tersebut dan tidak pernah memerintahkan untuk bertugas mengawasi WNI di bandara.

"Tidak pernah merekomendasikan untuk mendapatkan pass bandara," ujar dia.

Ilustrasi - Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI di India kembali memfasilitasi pemulangan sejumlah 16 orang WNI anggota Jamaah Tabligh (JT). Mereka tiba dengan selamat di Jakarta pada 26 Maret 2021 menggunakan penerbangan Garuda Indonesia. ANTARA/HO-Kemlu RI/am.
Ilustrasi - Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI di India kembali memfasilitasi pemulangan sejumlah 16 orang WNI anggota Jamaah Tabligh (JT). Mereka tiba dengan selamat di Jakarta pada 26 Maret 2021 menggunakan penerbangan Garuda Indonesia. ANTARA/HO-Kemlu RI/am.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga telah menerbitkan aturan larangan masuk bagi pelaku perjalanan yang berasal dari India menuju Indonesia.

Aturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah menyikapi dinamika terbaru lonjakan kasus harian COVID-19 di India.

Baca Juga:

17 Laboratorium Identifikasi Virus COVID-19 yang Dibawa Warga India

Penolakan masuk juga berlaku bagi seluruh orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk Indonesia.

Penolakan masuk tidak berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum memasuki Indonesia. (Asp)

Baca Juga:

Bantu Loloskan WNI dari India Tanpa Karantina, Tiga Orang Ditangkap

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Transaksi ATM Link Berbayar Jangan Persulit Transaksi UMKM
Indonesia
Transaksi ATM Link Berbayar Jangan Persulit Transaksi UMKM

Kebijakan pengenaan biaya untuk cek saldo dan tarik tunai di ATM Link bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai 1 Juni 2021, jangan sampai mempersulit transaksi oleh UMKM.

Seorang Cleaning Service 'Bersaldo' Fantastis Dicurigai Terlibat Kebakaran Kejagung
Indonesia
Seorang Cleaning Service 'Bersaldo' Fantastis Dicurigai Terlibat Kebakaran Kejagung

Kejaksaan Agung diminta mencermati dan mencurigai petugas kebersihan tersebut

Kondisi Dunia Usaha Berangsur Membaik
Indonesia
Kondisi Dunia Usaha Berangsur Membaik

Selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi terindikasi membaik.

Diharapkan Pekerja, Cak Imin Minta Perusahaan Bayarkan THR
Indonesia
Diharapkan Pekerja, Cak Imin Minta Perusahaan Bayarkan THR

Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sejak 20 April hingga 10 Mei, terdapat 2.278 laporan, terdiri dari 692 konsultasi THR dan 1.586 pengaduan THR.

PP Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Wajib Pakai Prinsip Nirlaba
Indonesia
PP Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Wajib Pakai Prinsip Nirlaba

Pasal 65 UU Cipta Kerja mengatur tentang pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha.

Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua
Indonesia
Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua

Vaksinasi dilaksanakan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Minggu (31/1)

Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen
Indonesia
Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen

Cara terbaik memastikannya, dengan pembatasan mobilitas dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan yang tegas

Puluhan Sepeda Motor Pedemo di Kawasan Monas Diangkut Polisi
Indonesia
Puluhan Sepeda Motor Pedemo di Kawasan Monas Diangkut Polisi

Polisi membawa puluhan sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya setelah terjadi kerusuhan demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Rekor Lagi! Hari Ini Kasus COVID-19 Indonesia Tambah 27.233
Indonesia
Rekor Lagi! Hari Ini Kasus COVID-19 Indonesia Tambah 27.233

Pemeriksaan yang dilakukan menggunakan menggunakan metode tes polymerase chain reaction (PCR)

Polisi Duga Pelaku Kerusuhan dari Luar Jakarta Difasilitasi Kereta hingga Uang
Indonesia
Polisi Duga Pelaku Kerusuhan dari Luar Jakarta Difasilitasi Kereta hingga Uang

Ribuan orang itu berasal dari berbagai daerah, antara lain Purwakarta, Karawang, Bogor, Banten, dan sebagainya.