Dinas LH DKI Awasi Ketat Industri yang Pakai Bahan Bakar Batubara

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 19 Juni 2025
Dinas LH DKI Awasi Ketat Industri yang Pakai Bahan Bakar Batubara

Dinas LH DKI Jakarta memperkuat pengawasan kegiatan industri dengan kategori emisi tinggi. (foto: dok Dinas LH DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta memperkuat pengawasan kegiatan industri dengan kategori emisi tinggi. Di Industri tersebut dilakukan pengukuran emisi cerobong secara terus-menerus selama 7 hari penuh.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU), sekaligus bentuk pengawasan intensif terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari udara Jakarta secara signifikan.

Ketua Sub Kelompok Pengawasan Lingkungan Dinas LH DKI, Wishnu Widhiana menjelaskan, pengukuran emisi dilakukan secara terus-menerus menggunakan sistem Continuous Emission Monitoring System (CEMS) yang dilakukan selama 24 jam non-stop untuk memastikan emisi yang dibuang ke lingkungan benar-benar terpantau secara nyata dan akurat.

"Tujuannya untuk mengidentifikasi secara detail potensi pencemaran udara yang mungkin terjadi dalam kurun waktu tersebut," ujar Wishnu, Kamis (19/6).

Baca juga:

Dinas LH DKI Jakarta Kurangi Dampak Bau dan Asap dengan Langkah Komprehensif

Fokus pengawasan ini, lanjut Wishnu, ditujukan kepada seluruh industri peleburan besi baja dan kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar batubara di wilayah DKI Jakarta.

Selain menggunakan sistem pengukuran emisi CEMS, DLH DKI Jakarta juga melaksanakan pengukuran emisi cerobong secara manual kepada industri lainnya yang turut teridentifikasi memiliki kontribusi signifikan terhadap emisi udara.

Wishnu mengungkapkan, pekan ini Dinas LH DKI melaksanakan pengawasan dan pengecekan pada cerobong jenis induction furnace, yang merupakan saluran emisi dari proses peleburan logam milik satu industri peleburan besi baja di Jakarta, yakni PT SSI.

"Jika dari hasil pengukuran kembali tidak memenuhi baku mutu emisi, kami akan menindaklanjuti dengan penegakan hukum, berupa Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah disertai Denda Administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Baca juga:

Dinas LH DKI Tindaklanjuti Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Terkait Pengelolaan TPST Bantargebang

Dihentikan Sementara, Dinas LH DKI Janji Hilangkan Bau Sebelum RDF Rorotan Beroperasi

Ia menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dalam menekan tingkat pencemaran udara dari berbagai sektor, termasuk industri, sebagai bagian dari upaya menciptakan kualitas udara yang lebih baik bagi warga Jakarta.

"DLH terus memperkuat langkah pengawasan terhadap sumber tidak bergerak seperti cerobong industri. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menciptakan Jakarta yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan," tutupnya. (Asp)

#Dinas Lingkungan Hidup #Pemprov DKI Jakarta #Polusi Udara #Industri #Pencemaran Udara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BMKG Prediksi Puncak Hujan Februari 2027, Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Sungai
Pemprov DKI Jakarta mempercepat normalisasi Ciliwung, Angke, Krukut, dan Cakung Lama untuk mengantisipasi risiko banjir pada musim hujan 2026/2027.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
BMKG Prediksi Puncak Hujan Februari 2027, Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Sungai
Indonesia
BPKP Beri Predikat Baik, Sarana Jaya Perkuat Tata Kelola Perusahaan
Sarana Jaya mendapat predikat baik dari BPKP. Kini, hasil tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
BPKP Beri Predikat Baik, Sarana Jaya Perkuat Tata Kelola Perusahaan
Indonesia
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Pramono Anung meminta maaf atas keterlambatan pencairan KJMU Tahap II 2026. Pemprov DKI menargetkan bantuan pendidikan rampung paling lambat 6 November.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 November 2026
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Pramono Buka Suara soal Penolakan Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Begini Responsnya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, buka suara soal konser Andrea Bocelli yang menuai penolakan.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Pramono Buka Suara soal Penolakan Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Begini Responsnya
Indonesia
Penurunan Muka Tanah Jakarta Melambat, PAM Jaya Ungkap Peran Air Perpipaan
PAM Jaya berkontribusi terhadap melambatnya permukaan tanah di Jakarta. Air perpipaan disebut berperan penting.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Penurunan Muka Tanah Jakarta Melambat, PAM Jaya Ungkap Peran Air Perpipaan
Indonesia
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Gubernur Pramono Anung menargetkan rapelan selisih gaji PJLP DKI Jakarta mulai dibayarkan awal November 2026.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Indonesia
Pasar Baru Bakal Jadi Wisata Kuliner 24 Jam ala Myeongdong Korea Selatan
Pemprov DKI menyiapkan Pasar Baru sebagai pusat wisata kuliner 24 jam ala Myeongdong setelah MRT Fase 2A rampung. Glodok dan Kota Tua juga dikembangkan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pasar Baru Bakal Jadi Wisata Kuliner 24 Jam ala Myeongdong Korea Selatan
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Terbatas, Pramono Relokasi Warga TPU ke Rusun untuk Tambah Ruang
Pemprov DKI Jakarta menata TPU Menteng Atas dengan merelokasi warga, membuka opsi makam tumpang, dan memfinalisasi lokasi pemakaman baru.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
Lahan Makam Jakarta Terbatas, Pramono Relokasi Warga TPU ke Rusun untuk Tambah Ruang
Bagikan