Dinar Candy Tersangka Gegara Berbikini, Pengamat: Mau Ditaruh Dimana Muka Jokowi? Dinar Candi. (Foto: MP/Instagram @dinar_candy)

Merahputih.com - Pengamat Kepolisian Sahat Dio menilai tak sedikit masyarakat yang mendukung aksi Dinar Candy dalam menyampaikan protes terkait dengan pemberlakuan PPKM. Mereka yang mendukung berasal dari pihak yang terbuka secara pemikiran, pro demokrasi atau pendukung kebebasan berekspresi.

Penegakan hukum yang kaku terhadap peristiwa ini, justru merugikan Polri itu sendiri. Bahkan berdampak negatif terhadap pemerintah atau negara, lantaran polisi merupakan representasinya.

Baca Juga:

Polisi Periksa Dinar Candy Terkait Aksi Berbikini di Pinggir Jalan

"Akan sangat lucu jika ada berita polisi dan pengadilan Indonesia memenjarakan seorang perempuan, hanya karena dia protes dan mengenakan bikini. Mau taruh di mana muka Presiden Jokowi dan Kapolri?," ujar Sahat dalam keterangannya, Jumat (6/8).

Polisi sendiri telah menetapkan Dinar Candy sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dinar Candy memakain bikin di jalanan saat protes perpanjangan PPKM Level 4. (Foto: MP/Twitter)
Dinar Candy memakai bikini di jalanan saat protes perpanjangan PPKM Level 4. (Foto: MP/Twitter)

Menurut dia, seharusnya DInar tak perlu diproses hukum lebih lanjut. Minta maaf secara terbuka sudah cukup lantaran apa yang dilakukan Dinar bukan kejahatan serius.

Dalam perkara ini, polisi seharusnya melakukan pendekatan restorative justice sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin jajarannya bersikap dan bertindak demikian. Terutama dalam penanganan kasus yang diduga melanggar UU ITE.

"Semangat restorative justice dari Kapolri ini yang saya pahami adalah agar jajaran tak sedikit-sedikit memproses hukum kasus-kasus yang seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah, kekeluargaan," beber Sahat.

Baca Juga:

Berbikini di Jalan Buntut PPKM Diperpanjang, Dinar Candy Diamankan Polisi

Pendekatan penyelesaian masalah ini di luar jalur hukum harus dilakukan. Mengingat, selain bukan kejahatan serius, apa yang dilakukan Dinar, khususnya aksi protes turun ke jalan, merupakan sesuatu yang dijamin oleh UU.

"Tapi ini kan sesuatu yang debatable," jelas Sahat. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Bekasi tak Bisa Vaksin karena NIK Dipakai WNA, Ini Penjelasan Polisi
Indonesia
Warga Bekasi tak Bisa Vaksin karena NIK Dipakai WNA, Ini Penjelasan Polisi

Terkait itu, Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan penyelidikan. Ditemukan hasil jika warga bernama Lee In Wong salah menuliskan NIK saat melakukan vaksinasi.

Politikus PDIP Cuma Aktif Jabat Wali Kota Surabaya 3 Hari
Indonesia
Politikus PDIP Cuma Aktif Jabat Wali Kota Surabaya 3 Hari

Reni berharap saat itu Whisnu diangkat sebagai wali kota definitif segera setelah DPRD mengusulkannya

Capaian Vaksinasi Masuk Dalam Indikator Penurunan PPKM
Indonesia
Capaian Vaksinasi Masuk Dalam Indikator Penurunan PPKM

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali pada 14-20 September 2021.

Jalanan Depan PN Jakarta Timur Ditutup Buntut Kekisruhan Pendukung Rizieq
Indonesia
Jalanan Depan PN Jakarta Timur Ditutup Buntut Kekisruhan Pendukung Rizieq

Polisi menutup akses jalan yang menuju ke arah Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghindari adanya simpatisan Rizieq Shihab yang berkerumunan dan membuat kerusuhan di sana.

Pakar Nilai Siapapun Pimpinan KPK Pasti Laksanakan TWK
Indonesia
Pakar Nilai Siapapun Pimpinan KPK Pasti Laksanakan TWK

Materi TWK tersebut diberikan kepada semua peserta

Komentar PDIP Soal Harta Kekayaan Anies Naik Dua Kali Lipat
Indonesia
Komentar PDIP Soal Harta Kekayaan Anies Naik Dua Kali Lipat

Fraksi PDIP DPRD DKI mengomentari harta kekayaan Anies Baswedan yang naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 2017 lalu.

LIPI Apresiasi Gerak Cepat Airlangga Cari Pengganti Azis Syamsuddin
Indonesia
LIPI Apresiasi Gerak Cepat Airlangga Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Airlangga juga menunjuk Adies Kadir sebagai Waketum Bidang Polhukam

Polres Jakpus Gagalkan 741 Kg Sabu Jaringan Internasional Selama 2021
Indonesia
Polres Jakpus Gagalkan 741 Kg Sabu Jaringan Internasional Selama 2021

Peredaran narkoba di wilayah Jakarta Pusat meningkat drastis selama tahun 2021. Dari kasus tersebut, Polres Jakarta Pusat mengamankan baram haram tersebut seberat 741 kilogram

Kapolri Listyo Perbanyak Kuota Penerimaan Calon Polisi Bagi Pemuda Asli Papua
Indonesia
Kapolri Listyo Perbanyak Kuota Penerimaan Calon Polisi Bagi Pemuda Asli Papua

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui As SDM Polri memberikan penambahan kuota kepada personel Bintara yang merupakan putra asli Papua untuk mengikuti sekolah perwira.

Anies: Konsistensi Rawat Lingkungan Hidup Harus Jadi Budaya, Bukan Hanya Slogan
Indonesia
Anies: Konsistensi Rawat Lingkungan Hidup Harus Jadi Budaya, Bukan Hanya Slogan

“Bapak/Ibu semua adalah garda terdepan, konsistensi merawat lingkungan hidup harus menjadi budaya, bukan hanya slogan. Budaya itu terdiri dari beberapa fase, diajarkan, didisiplinkan, hingga menjadi kebiasaan," paparnya.