Din Syamsuddin Tegaskan Indonesia Tidak Boleh Beri Ruang Bagi NKRI Bersyariah Din Syamsuddin (kanan) saat memberikan kuliah umum di UMS, Rabu (14/8) (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menegaskan tidak ada ruang bagi siapapun dalam memberlakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah di negeri ini.

Hal itu diugkapkan Din Syamsuddin seusai memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (14/8).

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Narasi Kelompok Radikal Gugat Kemerdekaan Indonesia

"NKRI bersyariat sangat jelas tidak sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia. Jangan beri ruang, ini NKRI dengan ideologi berpancasila," kata Din kepada MP (merahputih.com) di Solo, Jawa Tengah.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin tidak setuju dengan NKRI Bersyariah
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin memberikan kuliah umum pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jawa Tengah, Rabu (14/8). (MP/Ismail)

Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini mengugkapkan ideologi Pancasila sangat menghormati dan mementingkan agama. NKRI bersyariah yang muncul dari ijtima ulama Persaudaraan Alumni (PA) 212 jelas memiliki makan berbeda dalam bernegara.

"Saya berharap masyarakat jangan sampai salah paham mengartikan ideologi NKRI bersyariah. Ideologi Pancasila tidak tergantikan," kata dia.

Ia menjeskan pada Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa' dan UUD 1945 pasal 29 sangat jelas menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing.

NKRI yang ada sekarang, kata dia, sangat menghormati agama yang ada di Indonesia sesuai dengan syariat. Meski demikian, bukan berarti Indonesia dipaksakan menjadi negara syariat.

Baca Juga: Ijtima Ulama IV Rekomendasikan NKRI Bersyariah, Politisi PKB: Silakan ke Negara Lain

"Mari kita junjung tinggi ideologi Pancaaila dalam bernegara. Jangan sampai terpecah belah. Kita ini negara dengan penduduk beragama Islam besar, tetapi menghormati umat lain," tandas Din Syamsuddin.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan menjelaskan rumusan NKRI syariah yang tertuang dalam Ijtima Ulama IV hanya istilah. Menurut dia, Pancasila dan UUD 1945 tetap sebagai dasar negara yang sah. Hal itu yang kemudian menjadikan pro dan kotra terkait istilah NKRI bersyariah.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga: Kata Try Sutrisno dan Gus Sholah soal NKRI Bersyariah



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH