Skandal Asuransi
 Din Syamsuddin Sebut Kasus Jiwasraya Buah Dari Sistem Politik yang Menyimpang Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Din Syamsuddin menyebut kasus skandal dugaan korupsi di asuransi Jiwasraya merupakan hasil dari sistem tata kelola politik yang menyimpang.

"Bahwa kasus ini merupakan buah dari sistem tata kelola dan juga bisa politik dalam kehidupan kebangsaan kita yang menyimpang," kata Din dalam diskusi bertajuk 'Mega Skandal Korupsi Uang Rakyat' di Jakarta, Kamis (5/3).

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Buka-bukaan Dalang Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menegaskan pihaknya akan memperjuangkan agar kasus Jiwasraya dibuka secara transparan kepada semua pihak.

Mega korupsi Jiwasraya karena sistem politik yang menyimpang kata Din Syamsuddin
Logo PT Asuransi Jiwasraya. Antaranews/jiwasraya

"Karena ini merupakan mega skandal baik pada jumlah maupun pada subtansinya tadi menyangkut tata kelola dan menyangkut pengkhianatan terhadap uang rakyat, DN PIM mengangkatnya dan akan memperjuangkan, mendesakannya, untuk dibuka sebuka bukanya," tegasnya.

Din menilai rencana DPR untuk membentuk panitia kerja (Panja) tak cukup untuk membongkar kasus Jiwasraya. Karena itu, dia mendesak DPR untuk membentuk panitia khusus (Pansus) Jiwasraya.

"Khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak cukup jangan membentuk Panja-panja lintas komisi. Tapi sudah sangat kuat alasan untuk adanya Pansus," kata Din.

Tak hanya itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga berharap kasus Jiwasraya segera dituntaskan.

"Kami berharap kasus mega skandal korupsi uang rakyat ini tidak kemudian hilang dan apalagi dipeti es-kan terutama terakhir ini tertutupi atau ditutupi oleh terutama wabah corona dan mungkin juga hal-hal lain," ujarnya.

Baca Juga:

Petinggi Jiwasraya Calon Tersangka Baru Kejaksaan Agung

Din juga meminta insan pers turut aktif memberikan informasi mengenai perkembangan dari kasus tersebut. Pasalnya, kasus Jiwasraya ditaksir merugikan keuangan negara yang cukup besar.

"Daripada Pers kami mendorong untuk membantu menyuarakan ini, karena ini adalah sebuah kejahatan luar biasa dan apalagi melibatkan rakyat dengan segala dampaknya dan tentu kita juga harapkan nanti bisa di analisis di telaah lebih dalam apa yang menjadi pangkal penyebab dari semua ini," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

FKPPI Desak Kasus Jiwasraya dan Asabri Diselesaikan Lewat Jalur Politik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Tegaskan Pansus Banjir Bukan untuk Jatuhkan Anies
Indonesia
Gerindra Tegaskan Pansus Banjir Bukan untuk Jatuhkan Anies

"Kalau mau jatuhkan lewat pansus, sebaiknya banyak belajar dululah," kata Taufik di Jakarta.

Berikut Daftar Laboratorium Pemeriksaan Virus Corona
Indonesia
Berikut Daftar Laboratorium Pemeriksaan Virus Corona

Pemerintah menetapkan sejumlah laboratorium untuk pemeriksaan spesimen virus corona melalui Keputusan Menteri Kesehatan.

Korban Mutilasi Ditemukan di Apartemen Kalibata City
Indonesia
Korban Mutilasi Ditemukan di Apartemen Kalibata City

"Iya betul (korbam berjenis kelamin pria)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

 Cegah Bom Waktu PHK, PAN Perjuangkan Subsidi Gaji Untuk Karyawan
Indonesia
Cegah Bom Waktu PHK, PAN Perjuangkan Subsidi Gaji Untuk Karyawan

Zulhas menjelaskan, jaring pengaman dalam bentuk sokongan gaji bulanan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu ini akan sangat membantu mereka mempertahankan, paling tidak sebagian besar karyawannya.

 DPRD DKI Minta Disnakerteans Tingkatkan Pengawasan Perkantoran Saat PSBB Fase II
Indonesia
DPRD DKI Minta Disnakerteans Tingkatkan Pengawasan Perkantoran Saat PSBB Fase II

"Khawatirnya, perusahaan-perusahan yang sudah mengikuti aturan malah kembali beroperasi karena (perusahaan) yang melanggar tidak mendapat sanksi apa-apa," kata Aziz

Tim Gugus Tugas COVID-19 Bocorkan Satu-satunya Cara Melandaikan Kurva COVID-19
Indonesia
Tim Gugus Tugas COVID-19 Bocorkan Satu-satunya Cara Melandaikan Kurva COVID-19

gugus tugas memiliki data yang terintegrasi yaitu Bersatu Lawan COVID-19

Akhirnya, Ravio Patra Lapor Dugaan Peretasan Akun WhatsApp-nya ke Polisi
Indonesia
Akhirnya, Ravio Patra Lapor Dugaan Peretasan Akun WhatsApp-nya ke Polisi

Ravio pun berharap polisi dapat menemukan dalang yang diduga melakukan peretasan tersebut.

KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Pencucian Uang TB Chaeri Wardana
Indonesia
KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Pencucian Uang TB Chaeri Wardana

Terdapat 970 lembar terkait korupsi pengadaan alat kesehatan dan pencucian uang yang dilakukan Wawan.

 KPK: Tak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia
Indonesia
KPK: Tak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia

"Sejauh ini KPK tidak memperoleh informasi dan bukti yang valid bahwa tersangka HAR telah meninggal," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (12/5).