Din Syamsuddin Nilai Kelakuan Moeldoko Rebut Demokrat Tak Sesuai Pancasila Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta pemerintah untuk menolak pengesahan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Din, KLB tersebut membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum PD yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku, ternyata bukan isu apalagi rumor.

Baca Juga

Caplok Partai Demokrat, Moeldoko Dianggap Picu Keributan

Bantahan itu telah berfungsi semacam hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan. Dia mengatakan, sesuai informasi yang diperolehnya, pelaksanaan KLB yang tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan AD dan ART PD.

"Dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila," kata Din dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (8/3).

Baginya, penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak.

Peserta KLB saat menghubungi Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)
Peserta KLB saat menghubungi Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)

Sebab, jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, Din menilai Presiden dapat dianggap telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi.

Din Syamsuddin juga menyarankan agar pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang. Jika disahkan, Din menyebut citra demokrasi akan menjadi buruk di RI.

"Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya, maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," tuturnya.

Moeldoko pernah menyatakan urusan Demokrat ini adalah urusannya, jangan melibatkan Presiden Jokowi. Moeldoko meminta tak ada yang menyeret Jokowi dalam isu ini.

"Poinnya yang pertama jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit istana, jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," kata Moeldoko dalam jumpa pers daring, Senin (1/2). (Knu)

Baca Juga

Datangi Kantor Menkumham Yasonna, AHY Bawa Bukti KLB Moeldoko Abal-abal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Diprakirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Hari Ini
Indonesia
Jakarta Diprakirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Hari Ini

Cuaca cerah hingga berawan akan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu

Bendera Partai Dibakar Pendemo, PDIP Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Bendera Partai Dibakar Pendemo, PDIP Tempuh Jalur Hukum

Hasto menyayangkan aksi pembakaran bendera tersebut

Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina
Dunia
Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina

Judha mengimbau para WNI di luar negeri untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di negara setempat.

Jokowi Terima Vaksin Pertama COVID-19
Indonesia
Jokowi Terima Vaksin Pertama COVID-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja selesai menjalani vaksinasi COVID-19 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1) pagi WIB.

[Hoaks Atau Fakta]: Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Masih Kader Partai Hanura
Indonesia
[Hoaks Atau Fakta]: Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Masih Kader Partai Hanura

Setelah ditelusuri Mafindo, Moeldoko telah berhenti menjadi kader Partai Hanura sejak 2018 lalu karena ingin fokus dengan mandatnya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

KPK dan Pemprov Sulsel Sepakati Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
Indonesia
KPK dan Pemprov Sulsel Sepakati Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan sepakat dalam hal pencegahan melalui penandatanganan nota kesepahaman rencana aksi anti korupsi oleh jajaran pemerintah daerah setempat.

Komjak Duga Ada Keterlibatan Mafia di Balik Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Duga Ada Keterlibatan Mafia di Balik Skandal Djoko Tjandra

"Ada oknum penasihat hukum juga di sana. Ini kan bahaya bagi penegakkan hukum kita yang selalu diwacanakan itu adalah penegakan hukum yang benar," sambungnya.

Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar
Indonesia
Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar

"Alhamdulillah mulai ada kesadaran orang menarik SKD palsu. Bahwa hipotesis kami yang menduga ada banyak pemalsuan SKD ada benarnya," tutur dia.

Lapan Simpulkan Dentuman di Buleleng Akibat Meteor Besar Jatuh Mirip Bone
Indonesia
Lapan Simpulkan Dentuman di Buleleng Akibat Meteor Besar Jatuh Mirip Bone

Meteor itu menimbulkan gelombang kejut yang terdengar sebagai ledakan

2.989 Calhaj DIY Batal Berangkat ke Tanah Suci
Indonesia
2.989 Calhaj DIY Batal Berangkat ke Tanah Suci

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempersilakan seluruh calhaj yang sudah lunas membayar untuk menarik kembali uang haji.