Din Syamsuddin Nilai Kelakuan Moeldoko Rebut Demokrat Tak Sesuai Pancasila Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta pemerintah untuk menolak pengesahan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Din, KLB tersebut membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum PD yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku, ternyata bukan isu apalagi rumor.

Baca Juga

Caplok Partai Demokrat, Moeldoko Dianggap Picu Keributan

Bantahan itu telah berfungsi semacam hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan. Dia mengatakan, sesuai informasi yang diperolehnya, pelaksanaan KLB yang tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan AD dan ART PD.

"Dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila," kata Din dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (8/3).

Baginya, penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak.

Peserta KLB saat menghubungi Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)
Peserta KLB saat menghubungi Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)

Sebab, jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, Din menilai Presiden dapat dianggap telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi.

Din Syamsuddin juga menyarankan agar pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang. Jika disahkan, Din menyebut citra demokrasi akan menjadi buruk di RI.

"Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya, maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," tuturnya.

Moeldoko pernah menyatakan urusan Demokrat ini adalah urusannya, jangan melibatkan Presiden Jokowi. Moeldoko meminta tak ada yang menyeret Jokowi dalam isu ini.

"Poinnya yang pertama jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit istana, jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," kata Moeldoko dalam jumpa pers daring, Senin (1/2). (Knu)

Baca Juga

Datangi Kantor Menkumham Yasonna, AHY Bawa Bukti KLB Moeldoko Abal-abal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Negara Tetangga Diklaim Respons 'Red Notice' Harun Masiku, KPK Ogah Sebut Namanya
Indonesia
Negara Tetangga Diklaim Respons 'Red Notice' Harun Masiku, KPK Ogah Sebut Namanya

Dia menyebut pelaku dapat dijerat dengan pasal merintangi penyidikan

Pelajar Luar Bandung Berpeluang Dapat Vaksin-COVID-19 di Kota Bandung
Indonesia
Pelajar Luar Bandung Berpeluang Dapat Vaksin-COVID-19 di Kota Bandung

Pelaksanaan PTM tergantung dari akselerasi proses vaksinasi karena vaksin disediakan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemkot Bandung pun meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hal tersebut.

Kuasa Hukum Enggan Buka Lokasi Rehabilitasi Nia Ramadhani-Ardi Bakrie
Indonesia
Kuasa Hukum Enggan Buka Lokasi Rehabilitasi Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

"Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi yang kompeten. Sebagaimana yang ditunjuk penyidik dan keluarga," beber Wa Ode.

Satgas Nemangkawi Buru KKB yang Bakar Fasilitas Umum di Kiwirok dan Okhika
Indonesia
Satgas Nemangkawi Buru KKB yang Bakar Fasilitas Umum di Kiwirok dan Okhika

Seorang mantri kesehatan dilaporkan belum ditemukan sampai saat ini

Total Aset Sitaan KPK dalam Kasus Edhy Prabowo Capai Rp89,9 Miliar
Indonesia
Total Aset Sitaan KPK dalam Kasus Edhy Prabowo Capai Rp89,9 Miliar

KPK telah menyita aset dengan total Rp89,9 miliar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Jokowi Dinilai Bakal Pakai Faktor 'Kedekatan' Tunjuk Calon Kapolri Pengganti Idham Azis
Indonesia
Jokowi Dinilai Bakal Pakai Faktor 'Kedekatan' Tunjuk Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

Selain kedekatan, ada juga jalur lobi dan kerja-kerja profesional

BNPT Gandeng Eks Napiter Sukseskan Program Vaksinasi Massal
Indonesia
BNPT Gandeng Eks Napiter Sukseskan Program Vaksinasi Massal

Para eks napiter yang sudah divaksin ini diharapkan bisa turut membantu mensukseskan vaksinasi

Buntut Ledakan Petasan di Jateng, Ketua DPD Minta Masyarakat Hindari Aktivitas Berbahaya
Indonesia
Warga Bisa Cek Bansos di corona.jakarta.go.id
Indonesia
Warga Bisa Cek Bansos di corona.jakarta.go.id

Anies Baswedan menyebutkan bantuan sosial tunai untuk di DKI Jakarta sudah dianggarkan sekitar Rp 604 miliar dengan pendanaan dari APBN serta APBD yang akan cair mulai hari Senin tanggal 19 Juli 2021.

[HOAKS atau FAKTA] Suara Azan di Masjid Dapat Mengecilkan Virus Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Suara Azan di Masjid Dapat Mengecilkan Virus Corona

Sebuah akun twitter bernama @/SamudroTjondr11 mengunggah cuitan yang mengklaim bahwa suara adzan dapat mengecilkan virus Corona.