Din Syamsuddin Minta Satgasus Polri Dibubarkan Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Keberadaan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih dinilai berbahaya karena rentan menjadi lembaga superbody di internal Polri.

Oleh karena itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015, Din Syamsuddin meminta agar Satgasus yang pernah diketuai Irjen Pol Ferdy Sambo, segera dibubarkan.

Baca Juga

Irjen Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Brigadir J

"Keberadaan Satgassus di tubuh Polri yang disinyalir menjadi super body dan rentan terhadap mafia adalah berbahaya karena dapat menghalangi penegakan keadilan dan membuka jalan bagi kezaliman. Saya sependapat bahwa Satgasus semacam itu harus dibubarkan karena tidak diperlukan," kata Din kepada wartawan, Kamis (11/8).

Apalagi, kata Din, terdapat dugaan bahwa Satgasus ini berhubungan dengan kasus pelanggaran hukum seperti pembunuhan anggota Laskar FPI, praktik judi online, dan pembunuhan Brigadir J. Menurut dia, jika hal-hal tersebut terbukti maka bisa menjadi malapetaka nasional.

"Sebenarnya masalah yang ada bukan hanya keberadaan sebuah Satgas Khusus di tubuh Polri, tapi posisi Polri itu sendiri. Apakah posisi Polri seperti sekarang ini sudah tepat atau justru perlu dikoreksi," ujarnya.

Baca Juga

Mabes Polri Dalami Perintah Ferdy Sambo di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Din menjelaskan, di banyak negara kepolisian cukup di bawah sebuah departemen/kementerian. Menurut Din, yang perlu dihindari jangan sampai Polri menjadi semacam lembaga super body yang represif dan menjadi alat kepentingan politik.

"Bukan alat negara dan tidak tersentuh hukum itu sendiri," imbuhnya.

Din menilai kasus pembunuhan Brigadir J sangat memprihatinkan karena aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum. Ia menyebut, jika hal tersebut terbukti maka akan meruntuhkan sendi Negara Indonesia yang berdasarkan hukum.

"Proses penanganan kasus tersebut memang terkesan dramatis. Selain memakan waktu lama juga proses tersebut penuh dalih yang kontroversial dan artifisial. Penanganannya terkesan sangat berhati-hati karena mungkin sensitif dan bisa membuka kotak pandora penegakan hukum yang menyimpan misteri," tutup Din. (Pon)

Baca Juga

KPK Tanggapi Soal Harta Irjen Ferdy Sambo Tak Tercantum di LHKPN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kutuk Aksi Anarkis, GP Ansor Desak Polisi Segera Tangkap Penganiaya Ade Armando
Indonesia
Kutuk Aksi Anarkis, GP Ansor Desak Polisi Segera Tangkap Penganiaya Ade Armando

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan keprihatinan dan mengutuk aksi anarkis massa yang berujung penganiayaan terhadap Ade Armando.

Getol Gelar Event Internasional, Indonesia Tengah Kembalikan Citra
Indonesia
Langkah yang Perlu Dilakukan Jika Kontak dengan Pasien Positif COVID-19
Indonesia
Langkah yang Perlu Dilakukan Jika Kontak dengan Pasien Positif COVID-19

Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro meminta, masyarakat yang melakukan kontak erat dengan orang yang positif COVID-19 menjalankan prosedur isolasi mandiri atau karantina.

Urai Kemacetan Arus Balik, Menaker Sarankan Lakukan Sistem WFH
Indonesia
Urai Kemacetan Arus Balik, Menaker Sarankan Lakukan Sistem WFH

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan relaksasi yang diberikan oleh sejumlah instansi agar melaksanakan kerja dari rumah atau WFH supaya terhindar dari kepadatan puncak arus balik Lebaran 2022.

Kini, Satgas Madago Raya Tak Hanya Diisi Personel Laki-Laki
Indonesia
Kini, Satgas Madago Raya Tak Hanya Diisi Personel Laki-Laki

Ini adalah pengalaman pertama dari dua orang perempuan yang masing-masing telah memiliki dua anak tersebut

Jabar Siapkan Operasi Pasar Minyak Goreng untuk Masyarakat Miskin
Indonesia
Jabar Siapkan Operasi Pasar Minyak Goreng untuk Masyarakat Miskin

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan operasi pasar minyak goreng dengan prioritas masyarakat miskin dan daerah yang sulit terjangkau distribusi. Operasi pasar ini menyiapkan minyak goreng dengan harga Rp 14.000.

Sidang Vonis Munarman Digelar 6 April Mendatang
Indonesia
Sidang Vonis Munarman Digelar 6 April Mendatang

Terdakwa kasus dugaan terorisme Munarman, bakal menjalani vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan terhadap Munarman sedianya akan dibacakan dua pekan ke depan.

Aturan Karantina PPLN Dihilangkan, Kepala BNPB: Warga Harus Waspada
Indonesia
Aturan Karantina PPLN Dihilangkan, Kepala BNPB: Warga Harus Waspada

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen Suharyanto mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tetap mengantisipasi adanya potensi lonjakan kasus atas aturan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang sudah dilonggarkan.

Masuk Bursa Capres PPP untuk Maju 2024, Anies: Terima Kasih, Ini Sebuah Kehormatan
Indonesia
Masuk Bursa Capres PPP untuk Maju 2024, Anies: Terima Kasih, Ini Sebuah Kehormatan

PPP merekomendasikan Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden (Capres) 2024.

Manfaat Berkebun Hidroponik untuk Generasi Muda
Indonesia
Manfaat Berkebun Hidroponik untuk Generasi Muda

Ramadhika juga memaparkan, dengan berkebun hidroponik, generasi muda akan mendapatkan banyak manfaat dari sisi sosial, ekonomi bahkan rekreasi.