Din Syamsuddin Ingin Quick Count Dihilangkan, Begini Komentar Menohok Denny JA Denny JA, pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif PT LSI Denny JA buka suara ketika Din Syamsuddin menginginkan perhelatan pesta demokrasi ditiadakan quick count atau penghitungan cepat.

Menurut dia, ada tiga hal yang menyedihkan membaca alasan Din Syamsuddin dibalik motifnya untuk menghilangkan quick count.

Direktur Eksekutif PT LSI Denny JA
Direktur Eksekutif PT LSI Denny JA

"Yaitu gabungan ketidak pahaman Din Syamsuddin, plus prasangka, plus kecenderungan karakter otoriter," kata Denny JA saat dikonfirmasi, Senin (22/4).

Ia pun mengupasnya satu persatu dari tiga alasan yang dibuatnya kepada Din Syamsuddin. Pertama Din Syamsuddin tak paham bedanya antara quick count dengan survei.

Lanjut dia, tak pernah ada masalah dengan quick count Pilkada DKI 2017, Pilkada Jateng dan Jabar 2018 lalu. Ketika dicari di Google hanya hitungan menit, tersaji data quick count aneka lembaga survei soal pilkada di tiga daerah itu.

Dibandingkan hasil Komisi Pemikihan Umum Daerah (KPUD) 2 minggu kemudian baru terbit. Menurut dia quick count aneka lembaga pada pilkada itu sungguh sangatlah akurat.

"Jika yang Din maksud untuk kasus pilkada DKI, Jabar dan Jateng adalah soal akurasi survei, itu sama sekali tak ada hubungannya dengan quick count," tuturnya.

Kedua, lanjut dia, Din Syamsuddin berprasangka. Lantaran mengatakan quick count tidak ada keuntungannya dan banyak merugikan.

"Riset manakah yang ia gunakan? Bagaimanakah ia mengukur mudharat itu? Bagaimanakah ia mengukur manfaat itu? Berapa kasus yang ia gunakan. Tanpa ada data dan riset mendalam, klaim mudharat itu hanya prasangka saja. Pernyataan itu tak seharusnya keluar dari tokoh yang diberi amanah jabatan tinggi," tuturnya.

Atas dasar itu ia dan bersama asosiasi lembaga survei menunggu kajian Din Syamsudin soal mudharat quick count itu

"Dan cara ia mengukurnya dan menimbang dengan manfaat," jelasnya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)

Ketiga, kata Denny, keinginan Denny menghilangkan quick count apakah merasa dirinya sehebat superman, Batman, dab Kapten Marvel hingga ia berani untuk menghilangkan quick count.

"Tahukah Din Syamsuddin, quick count itu dijamin undang undang? Tahukah Din Syamsudin, bahkan quick count pun dijamin konstitusi soal partisipasi warga negara? Tahukah Din Syamsuddin, bahwa semua jenis riset opini publik itu bagian sentral dari demokrasi modern," jelasnya

"Apa yang membuatnya merasa enteng saja merekomendasikan tindakan yang tak hanya menentang kemajuan ilmu pengetahuan tapi juga prinsip kebebasan akademik," sambungya. (Asp)

Kredit : asropih

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH