Aliansi Pendidik Tolak Kampus Jadi Lembaga Stempel Pemerintah Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Jakarta. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Imbauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) agar mahasiswa tak ikut demonstrasi ditambah agar kampus mensosialisasikan UU Cipta Kerja menuai kontroversi.

Koordinator P2G/Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru, Satriawan Salim menuturkan, imbauan agar kampus ikut mensosialisasikan UU Cipta Kerja justru mengandung kontradiksi yang mendalam.

Sebab, Draft Final UU Ciptaker tersebut tak bisa diakses oleh kalangan akademisi, aktivis masyarakat sipil, bahkan oleh publik umumnya hingga sekarang ini.

Baca Juga

Kritik Perlakuan Aparat, Dewan Pers: Wartawan Harusnya Dilindungi, Bukan Diintimidasi

"Apalagi ditambah keterangan DPR jika Draf tersebut belum final, lantas yang disahkan ketika sidang Paripirna itu apa? Jadi apanya yang harus disosialisasikan oleh Universitas!? ," kata Satriawan dalam keterangan persnya, Minggu (11/10).

Ia menambahkan, dengan adanya "intervensi" Kemdikbud dengan surat imbauan tersebut, menjadikan kampus tidak lagi merdeka.

"Kampus Merdeka tak ubahnya sekedar jargon, di saat Kemdikbud mencabut kemerdekaan akademik universitas sebagai lembaga yang berfungsi mengembangkan nalar kritis," jelas dia.

Hal ini, lanjut Satriawan adalah bukti bahwa kebijakan Kemdikbud kontradiktif. "Di satu sisi Kemdikbud membuat kebijakan Kampus Merdeka, namun di sisi lain memasung kemerdekaan kampus dalam menjalankan fungsi kritisnya sebagai wujud Kampus Merdeka," ungkap dia.

Massa gabungan dari buruh dan mahasiswa merobohkan pagar kompleks gedung DPRD Jateng saat berunjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI di depan gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/Aji Styawan/foc,
Massa gabungan dari buruh dan mahasiswa merobohkan pagar kompleks gedung DPRD Jateng saat berunjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI di depan gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/Aji Styawan/foc,

Satriawan menambahkan, kampus sudah semestinya menyiapkan generasi-generasi muda yang berperan sebagai intelektual organik, intelektual yang senafas dengan rakyat, betul-betul merasakan apa yang dirasakan para buruh, masyarakat adat, dan lainnya terhadap UU Ciptaker ini.

Apalagi para mahasiswa belajar tak hanya di ruang kuliah yang terbatas tembok, melainkan ruang kuliah sesungguhnya para mahasiswa ini adalah lingkungan masyarakat itu sendiri, mengikuti aksi demonstrasi adalah bagian dari laboratorium sosial mahasiswa sebagai agen perubahan.

"Menjauhkan mahasiswa dari rakyat, sama saja menjauhkan ikan dari lautan luas," jelas dia.

Ia mencontohkan, pada poin nomor 6 dikatakan "menginstruksikan para dosen senantiasa mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual dalam mengkritisi UU Ciptaker".

Satriawan mengingatkan, justru kritik itulah yang tengah dilakukan mahasiswa, adapun aksi turun ke jalan merupakan wujud aspirasi dan ekspresi mereka terhadap langkah-langkah DPR dan Pemerintah yang abai terhadap aspirasi mereka bersama rakyat lainnya.

Semestinya Kemdikbud beri apresiasi kepada para mahasiswa yang sedang melakukan aktivitas kritisnya kepada DPR, karena demikianlah tugas seorang inetelektual.

"Walaupun tidak dengan merusak fasilitas umum misalnya," ungkapnya.

Satriawan meminta Kemdikbud tak usah alergi dengan kekritisan para mahasiswa dan dosen thd UU Ciptaker ini. Lagipula kampus punya otonomi yang mesti dihargai Kemdikbud.

Munculnya reaksi para mahasiswa, buruh, dan kalangan sipil lainnya thd UU ini membuktikan, jika pemerintah dan DPR tidak transparan dalan proses pembuatannya, tak membuka ruang dialog dan partisipasi kepada masyarakat sebagaimana ciri utama negara demokrasi.

Para mahasiswa sesungguhnya sedang menunaikan tugasnya sebagai kelompok intelektual yang tak berjarak dengan rakyat.

"Kemdikbud hendaknya paham jika kampus itu bukan lembaga tukang stempel," tutup Satriawan.

Aliansi Akademisi Menolak Omnibus Law justru menyerukan agar kampus mendukung aksi demonstrasi.

"Mendorong perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk mendukung aksi demonstrasi dan mendorong insan akademik perguruan tinggi aktif mengkritisi dan membantah berbagai disinformasi yang disebarkan oleh berbagai pihak untuk mengelabui publik mengenai bahaya UU Cipta Kerja," ungkap mereka dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10).

Aliansi Akademisi menilai instruksi Kemdikbud itu justru menentang kebebasan berpendapat dan akademik yang seharusnya menjadi hak mahasiswa. Mereka menyebut perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberi pengetahuan berdasarkan kebenaran, bebas dari segala unsur politik.

"Oleh karena itu, tidak seharusnya perguruan tinggi menggadaikan integritasnya sebagai lembaga pengetahuan dengan semata menjadi pelayan kepentingan politik penguasa," kata dosen Universitas Negeri Jakarta, Abdil Mughis Mudhoffir sebagai perwakilan.

Demonstrasi sendiri, menurutnya, adalah bagian dari upaya menyampaikan pendapat dan merupakan tindakan yang dilindungi konstitusional.

Untuk itu, mereka menilai tak memungkinkan jika melarang mahasiswa melakukan aksi penolakan. Abdil mengatakan demonstrasi dilakukan karena upaya kritik lainnya, baik melalui kertas kebijakan, karya ilmiah, maupun opini di media tak digubris. Sehingga unjuk rasa dinilai perlu digerakkan.

"Imbauan kepada mahasiswa untuk tidak ikut berdemonstrasi karena alasan membahayakan keselamatan dan kesehatan di masa pandemi tidak sejalan dengan kengototan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak di berbagai daerah," lanjutnya.

Pasca demonstrasi, Kemendikbud merilis surat bernomor 1035/E/KM/2020 yang menginstruksikan para rektor mengimbau mahasiswa tidak mengikuti unjuk rasa.

"Mengimbau para mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/ penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i di masa pandemi ini," bunyi surat yang ditandatangani Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam kepada wartawan, Jumat (9/10).

Sebagai gantinya, kampus diminta mensosialisasikan UU Cipta kerja dan mendorong mahasiswa melakukan kajian akademis untuk disampaikan kepada pemerintah dan DPR melalui mekanisme lain.

Baca Juga

Ribka Tjiptaning Kaget dan Geram Masih Ada Penangkapan Wartawan

Dalam hal ini, kampus dilarang memprovokasi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi. Dosen diminta mendorong mahasiswa melakukan pendekatan yang intelektual jika ingin mengkritik UU Cipta Kerja.

"Tidak memprovokasi mahasiswa untuk mengikuti/mengadakan kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i," lanjut surat tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Duga Kelompok Senaf Soll Pelaku Penganiayaan Dua Personil Yonif 432 Kostrad
Indonesia
TNI Duga Kelompok Senaf Soll Pelaku Penganiayaan Dua Personil Yonif 432 Kostrad

Saat insiden terjadi, kedua anggota sedang bertugas jaga pada proses pembangunan talud Sungai Brasa

Penjualan Rumah DP 0 Rupiah Capai 95 Persen
Indonesia
Penjualan Rumah DP 0 Rupiah Capai 95 Persen

"Tidak benar soal pengaruhnya pada penjualan, karena untuk penjualan hunian DP Nol untuk unit 36m2, unit yang sudah terjual adalah 95 persen. Sisa unit yang belum terjual adalah unit dengan ukuran studio," papar Sarjoko.

Aktor Thomas Jefferson Byrd Tewas dengan Luka Tembakan di Punggung
Indonesia
Aktor Thomas Jefferson Byrd Tewas dengan Luka Tembakan di Punggung

Thomas Jefferson Byrd, aktor yang bermain dalam beberapa film Spike Lee tewas secara tragis di Atlanta.

Dinkes DKI: Masyarakat Anggap COVID-19 Bisa Selesai Sendiri
Indonesia
Dinkes DKI: Masyarakat Anggap COVID-19 Bisa Selesai Sendiri

Hal tersebut, tentu menjadi tantangan tersendiri

[HOAKS atau FAKTA]: Tidak Ada Masjid Akan Ditutup di Turki dari Ancaman Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tidak Ada Masjid Akan Ditutup di Turki dari Ancaman Corona

Akun Facebook Avrijal Ramadansya Anca (fb.com/risno.isno.75) pada 13 Juli 2021 mengunggah sebuah gambar ke grup Kata-kata bijak.

Tanggapi Tudingan Ridwan Kamil Soal Rizieq, Mahfud: Saya Bertanggungjawab
Indonesia
Tanggapi Tudingan Ridwan Kamil Soal Rizieq, Mahfud: Saya Bertanggungjawab

Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan

Pemprov DKI Terbitkan Rekomendasi Pemugaran Gereja Santo Yohanes Penginjil Kebayoran Baru
Indonesia
Pemprov DKI Terbitkan Rekomendasi Pemugaran Gereja Santo Yohanes Penginjil Kebayoran Baru

Gereja Santo Yohanes Penginjil saat ini berstatus Objek Diduga Cagar Budaya

Normalisasi Kali Sunter, Pemprov DKI Beli 12 Bidang Lahan di Cipinang Melayu
Indonesia
Normalisasi Kali Sunter, Pemprov DKI Beli 12 Bidang Lahan di Cipinang Melayu

Ia pun membantah uang yang digunakan dari anggaran PEN

Jual Senjata ke KKB, Oknum Anggota Polisi Segera Diseret ke Pengadilan
Indonesia
Jual Senjata ke KKB, Oknum Anggota Polisi Segera Diseret ke Pengadilan

Polri juga mengajak masyarakat untuk memantau dan mencermati kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri

Cerita Plt Ketum PSI Giring Ganesha Positif COVID-19
Indonesia
Cerita Plt Ketum PSI Giring Ganesha Positif COVID-19

Kini, bekas anggota calon legislatif (Caleg) PSI 2019-2024 ini sedang menjalankan isolasi mandiri.