Dimanfaatkan 2,45 Juta Pelaku UMKM, Program Jaminan Kredit Modal Dilanjutkan Produk UMKM Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Pemerintah melanjutkan program penjaminan kredit modal kerja untuk pelaku usaha UMKM dan korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2022. Program penjaminan ini merupakan modalitas untuk memberikan stimulus pelaku usaha yang terdampak pandemi.

Prosedur pemberian jaminan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 untuk penjaminan kepada UMKM dan PMK Nomor 98/PMK.08/2020 yang telah diubah dengan PMK 32/PMK08/2021 untuk penjaminan kepada korporasi.

Baca Juga:

Aplikasi Pembayaran Digital Mempermudah Ekosistem UMKM

Program penjaminan ini dilanjutkan pada 2022 setelah berakhir pada 30 November 2021 untuk pelaku UMKM dan 17 Desember 2021 untuk pelaku korporasi dengan batas akhir penerbitan sertifikat penjaminan bagi pelaku usaha korporasi yaitu 16 Desember 2022.

Hingga akhir periode yang lalu, implementasi program penjaminan berhasil dimanfaatkan oleh 2,45 juta pelaku UMKM dan 68 pelaku usaha korporasi dengan besaran kredit yang dijamin masing-masing Rp 53,42 triliun dan Rp 5,2 triliun.

Dalam keteranganya Kemenkeu menegaskan, sebagai landasan hukum program penjaminan tahun ini, Kemenkeu melakukan penyempurnaan ketentuan pada PMK 71/2020 dan PMK 98/2020 jo. PMK 32/2021 untuk menyesuaikan perkembangan kondisi.

Penyempurnaan tata kelola pemberian penjaminan ditetapkan melalui PMK Nomor 28/PMK.08/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 untuk penjaminan kepada pelaku UMKM.

Selain itu, ditetapkan melalui PMK Nomor 27/PMK.08/2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 untuk penjaminan kepada pelaku korporasi.

Pokok-pokok materi penyempurnaan tata kelola penjaminan pemerintah yang diatur dalam kedua PMK perubahan tersebut antara lain PMK Nomor 28/PMK.08/2022 untuk Pelaku Usaha UMKM.

Berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.08/2022 tidak terdapat dukungan loss limit dari pemerintah kepada penjamin sehingga penerima jaminan dan penjamin perlu mengatur skema mitigasi risiko.

Kemudian, diberikan pengaturan baru kriteria terjamin yaitu tidak sedang mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau tidak sedang mendapat penjaminan periode sebelumnya yang masih memiliki outstanding.

Produk UMKM
Produk UMKM Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

Penerima jaminan atau perbankan menanggung risiko pinjaman 30 persen atau naik dari sebelumnya yang hanya 20 persen sedangkan batas akhir penerbitan sertifikat penjaminan yaitu 30 November 2022.

Selanjutnya, pokok-pokok materi penyempurnaan tata kelola penjaminan pemerintah bagi pelaku usaha korporasi diatur melalui PMK Nomor 27/PMK.08/2022.

PMK Nomor 27/PMK.08/2022 menyebutkan pelaku usaha korporasi harus memenuhi salah satu kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar atau memiliki omzet tahunan lebih dari Rp50 miliar dan merupakan badan usaha selain BUMN.

Sebelumnya pelaku usaha harus memenuhi kriteria secara akumulasi kekayaan bersih lebih dari Rp 10 miliar dan omzet tahunan lebih dari Rp 50 miliar. Perubahan ketentuan regres dari sebelumnya diserahkan oleh penjamin kepada pemerintah pun berubah menjadi dilakukan oleh penjamin melalui adanya PMK Nomor 27/PMK.08/2022. (Knu)

Baca Juga:

Fintech Lending Dorong Inklusi Keuangan UMKM Selama Pandemi COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Tragedi Itaewon Akibat Efek Vaksin AstraZeneca
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tragedi Itaewon Akibat Efek Vaksin AstraZeneca

Kelelahan dan kesulitan bernapas bisa membuat orang tidak sadarkan diri hingga meninggal. Kejadian begitu singkat dan hanya membutuhkan waktu 30 detik hingga 6 menit.

Pengacara Temui Bripka Ricky Rizal Bahas Persiapan Sidang di Kasus Brigadir J
Indonesia
Pengacara Temui Bripka Ricky Rizal Bahas Persiapan Sidang di Kasus Brigadir J

Para pelaku pun melakukan persiapan mereka jelang dilimpahkan ke Pengadilan. Tak terkecuali Bripka Ricky Rizal (RR).

Komisi III bakal Panggil Kapolri soal Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Komisi III bakal Panggil Kapolri soal Pembunuhan Brigadir J

Pemanggilan Kapolri guna meminta penjelasan terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua.

Pemerintah Janji Beli Produk UMKM Sampai Rp 400 Triliun
Indonesia
Pemerintah Janji Beli Produk UMKM Sampai Rp 400 Triliun

Kewajiban pemerintah membeli produk dalam negeri itu dilakukan guna mengurangi impor. Namun, tidak menutup kemungkinan impor untuk kondisi pengecualian.

Pemerintah hingga Pengusaha Setuju Pengaturan Jam Kerja demi Redam Kemacetan
Indonesia
Pemerintah hingga Pengusaha Setuju Pengaturan Jam Kerja demi Redam Kemacetan

Wacana pengaturan jam kantor untuk mengurai kemacetan di Jakarta terus digodok.

Klaster Sekolah di Solo Bertambah, Gibran: PTM Tingkat Kota Lanjut Wae
Indonesia
Klaster Sekolah di Solo Bertambah, Gibran: PTM Tingkat Kota Lanjut Wae

"Ya ada terus temuan klaster sekolah. Kalau ditemukan kasus positif ditutup kalau aman diteruskan, wis gitu wae," ujar Gibran, Selasa (1/2).

Kepulauan Riau Jadi Hub Ekspor UMKM
Indonesia
Kepulauan Riau Jadi Hub Ekspor UMKM

Pemerintah akan memanfaatkan Kepulauan Riau sebagai hub ekspor produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagian barat Indonesia.

NasDem Bantah Menkominfo Johnny Plate Mundur dari Kabinet
Indonesia
NasDem Bantah Menkominfo Johnny Plate Mundur dari Kabinet

Beredar kabar Johnny G. Plate mundur dari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Kabar tersebut santer terdengar di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

4 Daerah di Wilayah Kabupaten Tangerang Rawan Longsor
Indonesia
4 Daerah di Wilayah Kabupaten Tangerang Rawan Longsor

Dalam menangani hal kebencanaan tersebut pihaknya pun kini tengah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta perlengkapan yang mumpuni dengan membentuk Desa Tangguh Bencana.

Lepas Masker di Ruang Publik, Imun Warga Diklaim Sudah Baik
Indonesia
Lepas Masker di Ruang Publik, Imun Warga Diklaim Sudah Baik

Dalam tahap transisi pandemi ke endemi, masyarakat sudah menyadari bagaimana cara untuk melakukan protokol kesehatan.