Dilaporkan Pegawai KPK, Alexander: Biarin Saja Mereka Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menanggapi santai laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilayangkan Novel Bawedan Cs kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Novel bersama 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) melaporkan pria yang karib disapa Alex itu lantaran menyebut 51 pegawai KPK tidak lagi bisa dibina.

Baca Juga:

7 Pegawai Termasuk Novel Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK

"Biarin saja mereka melaporkan pimpinan kemana-mana. Itu hak mereka. Saya engga perduli," kata Alex saat dikonfirmasi awak media, Minggu (22/8).

Surat pelaporan terhadap Alex dilayangkan ke Dewan Pengawas KPK pada Rabu, 18 Agustus 2021. Mereka yang melaporkan Pimpinan KPK dua periode itu yakni, Harun Al Rasyid, Yudi Purnomo, Sujanarko, Aulia Postiera, Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan Rasamala Aritonang.

"Perbuatan Pimpinan KPK AM (Alexander Marwata) yang diduga sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku adalah AM melakukan konferensi pers yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan bagi 51 pegawai nonaktif," kata Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum nonaktif KPK Rasamala Aritonang dalam keterangannya, ditulis Minggu (22/8).

Konferensi pers dimaksud yaitu saat Alex, sapaan Alexander Marwata mengumumkan 51 pegawai KPK tak lulus TWK tidak bisa lagi dibina. Dalam jumpa pers di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, pada Selasa (25/5), Alex mengucapkan "sedangkan yang 51 orang, kembali lagi dari assessor, itu sudah warnanya merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan."

Menurut Rasamala, pernyataan 'warnanya sudah merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan' yang disematkan telah merugikan 51 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

"Semua pegawai yang 51 orang dengan mudah teridentifikasi dengan tidak diangkatnya 75 yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh BKN dan 24 nama pegawai yang dianjurkan untuk mengikuti pelatihan," ujar Rasamala.

Atas dasar itu, tujuh pegawai nonaktif KPK menduga Alex telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku insan KPK.

KPK
KPK. (Logo: KPK)

Berikut empat poin yang jadi dasar Alexander Marwata diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku insan KPK, sebagaimana disampaikan tujuh pegawai:

a. Nilai Dasar Keadilan, Pasal 6 Ayat 2 huruf (d): setiap insan komisi dilarang bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap Indan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

b. Pasal 6 ayat (1) huruf a: wajib mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban terhadap setiap Insan Komisi.

c. Pasal 8 ayat (2): “dilarang bertindak sewenang-wenang atau tidak adil atau bersikap diskriminatif terhadap bawahan atau sesama Insan Komisi.”

d. Pasal 4 ayat (1) huruf c: “wajib menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri.” (Pon)

Baca Juga:

KPK: Remisi Merupakan Hak Seorang Terpidana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK: Konsistensi Kunci Penanganan Aset Bermasalah
Indonesia
KPK: Konsistensi Kunci Penanganan Aset Bermasalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan bahwa konsistensi merupakan kunci dalam penanganan aset-aset bermasalah.

DVI RS Polri Terima 56 Kantong Jenazah Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air
Indonesia
DVI RS Polri Terima 56 Kantong Jenazah Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air

DVI Polri terus mengumpulkan data antemortem dari keluarga penumpang

Anak Nurhadi dan Pejabat Kemenpan RB Terseret Kasus Perintangan Penyidikan
Indonesia
Anak Nurhadi dan Pejabat Kemenpan RB Terseret Kasus Perintangan Penyidikan

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi, Kamis (25/3).

Pengusaha Harry Van Sidabukke Didakwa Menyuap Eks Mensos Juliari Rp1,28 Miliar
Indonesia
Pengusaha Harry Van Sidabukke Didakwa Menyuap Eks Mensos Juliari Rp1,28 Miliar

Pengusaha Harry Van Sidabukke didakwa oleh jaksa penuntut umum pada KPK menyuap eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebesar Rp1,28 miliar.

Kronologis Pembantaian Satu Keluarga di Sigi Sulteng
Indonesia
Kronologis Pembantaian Satu Keluarga di Sigi Sulteng

Saat ini situasi dinilai kondusif dan aparat keamanan sudah melakukan trauma healing kepada warga setempat.

Azis Syamsuddin Bungkam Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Azis Syamsuddin Bungkam Usai Diperiksa KPK

Dalam kasus ini, KPK menduga Stepanus bersama seorang pengacara Maskur Husain bersepakat dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M. Syahrial

AIIB Beri Pinjaman Indonesia Buat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
AIIB Beri Pinjaman Indonesia Buat Vaksinasi COVID-19

Hutang untuk mendukung komunikasi dan koordinasi tanggap darurat serta distribusi vaksin termasuk penguatan sistem logistik dan manajemen vaksin

KPK Dalami Kedekatan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dengan Tersangka Rudi Hartono
Indonesia
KPK Dalami Kedekatan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dengan Tersangka Rudi Hartono

"Tim Penyidik mendalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur," ujar Ali.

Pengaruhi Kredibelitas, Mahfud MD Didesak Investigasi Perbedaan Data Jaksa Agung
Indonesia
Pengaruhi Kredibelitas, Mahfud MD Didesak Investigasi Perbedaan Data Jaksa Agung

persoalan perbedaan data pendidikan Jaksa Agung ini merupakan permasalahan yang serius dan mempengaruhi kredibilitas Kejaksaan. Oleh karena itu, harus ada konfirmasi langsung dari Jaksa Agung.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Positif COVID-19
Indonesia
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Positif COVID-19

"Iya, hasil tes PCR saya positif Covid, mohon doanya semoga segera pulih kembali," kata Ghufron