Dilaporkan ke MKD, Begini Respons Azis Syamsuddin Azis Syamsuddin - ANTARA/Wahyu Putro A

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Komisi III DPR RI melakukan pengawasan kelapangan ke mitra kerjanya Kepolisian, Kejaksaan dan Kemenkumhan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan kasus dokumen berupa surat jalan buronan Djoko Tjandra

"Saya hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja" tegas Azis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/7).

Baca Juga

Oknum Pati Polri yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra Diprediksi Bertambah

Azis menjelaskan berdasarkan Tatib DPR, masa reses adalah masa bagi anggota dewan melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar kompleks parlemen untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Kemudian, sesuai Tatib DPR Pasal 52 ayat dalam melaksanakan tugas Badan Musyawarah dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.

"Karena tatib DPR berbunyi seperti itu jadi jangan kita ngotot tetapi substansi masalah kasus buronan Djoko Tjandra harus segera dilakukan pengawasan oleh Komisi III DPR RI. Tatib DPR kan dibuat bersama untuk dilaksanakan seluruh Anggota Dewan, jadi saya nngak habis pikir ada yang ngotot seperti itu ada apa ini," pungkas Azis.

Aziz Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa
Azis Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Azis diadukan ke MKD karena tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas buron terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

"RDP tersebut sangatlah urgen karena akan membantu pemerintah segera mengurai sengkarut Djoko Soegiarto Tjandra dan memberikan rekomendasi untuk penuntasan penindakan terhadap oknum-oknum yang membantu Djoko Tjandra dalam rangka menemukan jejak-jejak keberadaannya sehingga pemerintah mampu menangkapnya dan atau membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara," kata Bonyamin.

Menurutnya, sikap Azis yang enggan meneken surat izin rapat di masa reses bagi Komisi III telah melanggar ketentuan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Koder Etik.

Bonyamin menilai alasan Azis tidak mengizinkan Komisi III menggelar RDP sulit diterima. Sebab, kesepakatan rapat Badan Musyawarah (Bamus) hanya bersifat administratif. Apalagi, kata dia, Ketua DPR Puan Maharani telah memberikan persetujuan.

"Bahwa RDP DPR pengawasan dilarang sepanjang tidak adanya izin dan jika diizinkan maka tidak melanggar kesepakatan rapat Badan Musywarah DPR. Izin ini hanya bersifat administrasi dan bukan rigid karena senyatanya pada saat reses sudah sering terjadi rapat-rapat oleh alat kelengkapan DPR," ujarnya.

Bonyamin yakin RDP tidak akan menganggu agenda reses anggota Komisi III. Bahkan, menurut dia, RDP terkait Djoko Tjandra ini justru menunjukkan kepekaan DPR terhadap situasi yang terjadi saat ini.

Baca Juga

Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD

"RDP dapat dilakukan secara virtual sehingga tidak mengganggu agenda anggota Komisi III DPR dalam masa reses yang mana sebenarnya anggota DPR selama wabah Covid-19 juga tidak terlalu banyak melakukan kegiatan tatap muka dengan konstitutuennya. Dengan RDP justru anggota DPR peduli kondisi riil," tuturnya.

Karena itu, ia pun menduga ada kepentingan lain, sehingga Azis tidak memberikan izin Komisi III menggelar RDP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Plafon KUR dan Subsidi Bunga Ditambah di 2021
Indonesia
Plafon KUR dan Subsidi Bunga Ditambah di 2021

Realisasi penyaluran KUR hingga 21 Desember 2020 telah mencapai Rp188,11 triliun atau sekitar 99 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp190 triliun.

KPK Sita Vila Hingga Mobil Mewah Bekas Sekretaris MA Nurhadi
Indonesia
KPK Sita Vila Hingga Mobil Mewah Bekas Sekretaris MA Nurhadi

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada tahun 2011-2016. Yakni, Nurhadi Abdurrachman; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.

Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta
Indonesia
Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta

Pembukaan sekolah tatap muka di seluruh Yogyakarta menunggu hasil evaluasi risiko penularan COVID-19 di perguruan tinggi.

Warga Ragukan Kualitas Vaksin Sinovac, Wagub DKI: Pemerintah Siap Bertanggung Jawab
Indonesia
Warga Ragukan Kualitas Vaksin Sinovac, Wagub DKI: Pemerintah Siap Bertanggung Jawab

"Kalau terkait keraguan vaksin, tak usah khawatir, kami pemerintah pusat dan pemda bertanggungjawab," jelas Riza

KKP Sergap Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Malaysia di Selat Malaka
Indonesia
KKP Sergap Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyergap satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tepatnya di Selat Malaka.

Penarikan Pinjaman Bikin Neraca Pembayaran Surplus
Indonesia
Penarikan Pinjaman Bikin Neraca Pembayaran Surplus

Surplus ini bikin posisi cadangan devisa pada akhir September 2020 meningkat menjadi USD135,2 miliar.

Hari Ini Diprediksi Jadi Puncak Belanja Lebaran di Bandung
Indonesia
Hari Ini Diprediksi Jadi Puncak Belanja Lebaran di Bandung

ada beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Namun ada juga yang turun. Pasokan menjelang lebaran aman dan tersedia. Termasuk pembeli pun lebih banyak dibanding tahun lalu.

Puluhan Pegawai KPK Tak Lolos Tes Alih Status ASN?
Indonesia
Puluhan Pegawai KPK Tak Lolos Tes Alih Status ASN?

Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan alih status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peretas Tempo dan Tirto Tak Kunjung Terungkap, Polisi Baru Periksa 3 Tiga Orang
Indonesia
Peretas Tempo dan Tirto Tak Kunjung Terungkap, Polisi Baru Periksa 3 Tiga Orang

Untuk peretasan situs Tirto.id, polisi pun masih memeriksa sejumlah saksi