Dilaporkan ke MKD, Begini Respons Azis Syamsuddin Azis Syamsuddin - ANTARA/Wahyu Putro A

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Komisi III DPR RI melakukan pengawasan kelapangan ke mitra kerjanya Kepolisian, Kejaksaan dan Kemenkumhan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan kasus dokumen berupa surat jalan buronan Djoko Tjandra

"Saya hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja" tegas Azis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/7).

Baca Juga

Oknum Pati Polri yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra Diprediksi Bertambah

Azis menjelaskan berdasarkan Tatib DPR, masa reses adalah masa bagi anggota dewan melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar kompleks parlemen untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Kemudian, sesuai Tatib DPR Pasal 52 ayat dalam melaksanakan tugas Badan Musyawarah dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.

"Karena tatib DPR berbunyi seperti itu jadi jangan kita ngotot tetapi substansi masalah kasus buronan Djoko Tjandra harus segera dilakukan pengawasan oleh Komisi III DPR RI. Tatib DPR kan dibuat bersama untuk dilaksanakan seluruh Anggota Dewan, jadi saya nngak habis pikir ada yang ngotot seperti itu ada apa ini," pungkas Azis.

Aziz Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa
Azis Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Azis diadukan ke MKD karena tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas buron terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

"RDP tersebut sangatlah urgen karena akan membantu pemerintah segera mengurai sengkarut Djoko Soegiarto Tjandra dan memberikan rekomendasi untuk penuntasan penindakan terhadap oknum-oknum yang membantu Djoko Tjandra dalam rangka menemukan jejak-jejak keberadaannya sehingga pemerintah mampu menangkapnya dan atau membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara," kata Bonyamin.

Menurutnya, sikap Azis yang enggan meneken surat izin rapat di masa reses bagi Komisi III telah melanggar ketentuan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Koder Etik.

Bonyamin menilai alasan Azis tidak mengizinkan Komisi III menggelar RDP sulit diterima. Sebab, kesepakatan rapat Badan Musyawarah (Bamus) hanya bersifat administratif. Apalagi, kata dia, Ketua DPR Puan Maharani telah memberikan persetujuan.

"Bahwa RDP DPR pengawasan dilarang sepanjang tidak adanya izin dan jika diizinkan maka tidak melanggar kesepakatan rapat Badan Musywarah DPR. Izin ini hanya bersifat administrasi dan bukan rigid karena senyatanya pada saat reses sudah sering terjadi rapat-rapat oleh alat kelengkapan DPR," ujarnya.

Bonyamin yakin RDP tidak akan menganggu agenda reses anggota Komisi III. Bahkan, menurut dia, RDP terkait Djoko Tjandra ini justru menunjukkan kepekaan DPR terhadap situasi yang terjadi saat ini.

Baca Juga

Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD

"RDP dapat dilakukan secara virtual sehingga tidak mengganggu agenda anggota Komisi III DPR dalam masa reses yang mana sebenarnya anggota DPR selama wabah Covid-19 juga tidak terlalu banyak melakukan kegiatan tatap muka dengan konstitutuennya. Dengan RDP justru anggota DPR peduli kondisi riil," tuturnya.

Karena itu, ia pun menduga ada kepentingan lain, sehingga Azis tidak memberikan izin Komisi III menggelar RDP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Artis GA Jadi Tersangka Kasus Video Porno
Indonesia
Artis GA Jadi Tersangka Kasus Video Porno

"Hasil gelar perkara kemarin menaikan status saksi GA sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Tak Ada Keanehan Sebelum Predator Seks Asal Prancis Coba Bunuh Diri
Indonesia
Tak Ada Keanehan Sebelum Predator Seks Asal Prancis Coba Bunuh Diri

FAC juga tidak nampak seperti orang depresi

Tiga Kebijakan Ini Bikin Wapres Optimistis Virus Corona Tidak Meluas
Indonesia
Tiga Kebijakan Ini Bikin Wapres Optimistis Virus Corona Tidak Meluas

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan tiga kebijakan sebagai langkah untuk mencegah potensi penyebaran virus itu.

Waze Catatkan Penurunan Tren Lalu Lintas Selama Puasa dan Idul Fitri
Indonesia
Waze Catatkan Penurunan Tren Lalu Lintas Selama Puasa dan Idul Fitri

Rata-rata kilometer yang ditempuh di wilayah Jakarta turun sebesar 72 persen selama Ramadhan

PKS Desak Hentikan Pelatihan Daring Kartu Pra Kerja
Indonesia
PKS Desak Hentikan Pelatihan Daring Kartu Pra Kerja

Masyarakat ingin skema kartu prakerja yang murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Anggota DPRD DKI 'Suspect' Corona, PKS Jadikan Celah Tunda Pemilihan Wagub
Indonesia
Anggota DPRD DKI 'Suspect' Corona, PKS Jadikan Celah Tunda Pemilihan Wagub

"Direncanakan 23 Maret. Tapi, korban wabah corona di jakarta semakin bertambah bahkan di DPRD pun sudah ada yang jadi suspect," kata Suhaimi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, INFUS:Jalan Mundur ke Era Orba
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, INFUS:Jalan Mundur ke Era Orba

Bunyi sila keempat tersebut merupakan rumusan tentang kepemimpinan yang kaya akan pengetahuan dan pandangan-pandangan kehidupan

DPR Kecam Pihak Sekolah atas Kasus Ratusan Siswa Terseret Banjir Bandang
Indonesia
DPR Kecam Pihak Sekolah atas Kasus Ratusan Siswa Terseret Banjir Bandang

Tragedi seperti ini seharusnya tidak terjadi jika pihak sekolah memperhitungkan semua risiko.

Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK
Indonesia
Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK

Sebanyak 700 karyawan PT Garuda Indonesia dilakukan pemutusan hubungan kerja. Mereka sebelumnya sudah dirumahkan selama 5 bulan.

Eks Bendum Demokrat Nazaruddin Bebas dari Lapas Sukamiskin
Indonesia
Eks Bendum Demokrat Nazaruddin Bebas dari Lapas Sukamiskin

Sebelum dibebaskan, kata Abdul, Nazaruddin dihadapkan terlebih dahulu ke petugas Badan Pemasyarakatan (Bapas) Bandung pada Jumat (12/6).