Dilantik Jadi Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin Mewanti-wanti Soal Masalah Hukum

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 06 Oktober 2024
Dilantik Jadi Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin Mewanti-wanti Soal Masalah Hukum

Suasana rapat paripurna pengumuman pimpinan dan fraksi DPRD DKI periode 2024-2029. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih.com - Khoirudin resmi menyandang status sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang digelar pada Jumat (4/10) kemarin.
Ia berharap lima tahun mendatang, seluruh pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta dapat mengemban amanah masyarakat, bekerja optimal, dan dijauhkan dari masalah yang berkaitan dengan hukum.
"Doakan kami, semoga 106 seluruhnya selamat, tidak ada yang punya kasus hukum. Mudah-mudahan selamat semuanya. Luar biasa teman-teman mudah-mudahan semua satu komando," kata Khoirudin.
Hal itu disampaikan Khoirudin saat menggelar tasyakuran usai dilantik sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 bersama Pimpinan dan Anggota Fraksi PKS, Jumat (4/10).
Pada kesempatan itu, kader PKS ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada Allah SWT dan para pendukungnya yang telah berkontribusi dalam perjalanan politiknya hingga berhasil menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta.
"Alhamdulillah dengan izin Allah, atas kerja dan doa kita bersama, Allah memenangkan PKS dan memenangkan saya sebagai ketua DPRD DKI Jakarta," ujarnya.
Ia mengenang masa perjuangannya sebagai pelayan masyarakat bersama PKS. Bermula sebagai ketua DPC PKS di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan periode 2006-2010.
Lalu, pada 2010-2015 Khoirudin diberi amanah sebagai Ketua DPD PKS Jakarta Selatan. Selanjutnya terpilih sebagai Ketua DPW PKS Provinsi DKI Jakarta periode 2015-2025.
Tak cuma Khoirudin, ada empat orang yang dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Mereka adalah Ima Mahdiah dari PDI Perjuangan Rany Mauliani dari Gerindra, Wibi Andrino dari Nasdem, serta Basri Baco dari Golkar. (Asp)
#DPRD DKI Jakarta #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Bagikan