Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan yang tidak mencapai 20 persen dari APBN, sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Realisasi anggaran pendidikan cenderung stagnan sejak 2007, meskipun telah melewati dua periode pemerintahan berbeda dan pernah menjadi subjek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kritik terkait realisasi anggaran pendidikan yang masih di bawah 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sri Mulyani mengatakan meskipun postur anggaran pendidikan ditetapkan 20 persen dari belanja negara, realisasinya bisa berfluktuasi karena sifat komponen belanja negara yang dinamis.
Baca juga:
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta Telah Rampung, Jadi Pusat Layanan Medis dan Pendidikan
Komponen seperti belanja modal, belanja barang, subsidi, kompensasi, dan belanja bunga, menurut dia, dapat berubah sesuai kebutuhan dan kondisi.
“Belanja modal tergantung dari penyerapan. Kalau penyerapannya lebih rendah berarti 20 persennya bisa terlewati. Kalau belanja barang, perjalanan dinas segala macam plus program-program, itu pun penyerapannya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi,” katanya.
Ia mencontohkan, saat terjadi El Nino, penambahan bantuan sosial (bansos) membuat belanja barang naik, sehingga persentase 20 persen yang dialokasikan seolah-olah terlihat lebih rendah dari target awal.
Sri Mulyani juga memaparkan penempatan sebagian dana pendidikan di pos pembiayaan adalah bagian dari strategi manajemen kebijakan fiskal secara keseluruhan.
Tujuannya adalah menyediakan bantalan atau cushion, mengingat kondisi ekonomi dan belanja negara yang terus bergerak.
Ia menekankan bahwa APBN memiliki banyak fungsi dan tujuan lain yang juga harus diperhatikan secara seimbang, tidak hanya fokus pada satu sektor.
Sri Mulyani membantah anggapan bahwa realisasi anggaran pendidikan yang tidak mencapai 20 persen adalah by design atau kesengajaan.
"RUU-nya kan dibahas dan selalu itu 20 persen sebelumnya. Exposed-nya bisa jadi tadi 17 persen, 18 persen,” katanya.
Sri Mulyani menjelaskan, meskipun dialokasikan 20 persen, tidak semua dana harus serta-merta dibelanjakan. Prioritasnya adalah kualitas dan tata kelola belanja.
“Maka waktu itu kemudian dibuatlah sebuah wadah yang disebut dana abadi pendidikan. Supaya jangan sampai oh karena harus 20 persen harus habis nanti sekolah yang pagarnya enggak rusak diganti pagarnya,” ucap Sri Mulyani.
