Dikenakan Pasal Tambahan, Brigjen Prasetijo Segera Disidang Etik Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (tengah). Foto: Istimewa

Merahputih.com - Kasus pelanggaran etik mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo akan segera disidangkan etik.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menegaskan berkas disiplin Prasetijo sudah selesai dan oleh Provos nanti akan diserahkan ke Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Waprop).

"Waprop itu biro pengawasan dan pembinaan profesi nanti yang akan merencanakan kapan," ujar Argo kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

Baca Juga

Polri Pastikan Brigjen Prasetijo Antar Djoko Tjandra ke Pontianak

Polisi tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah terhadap jenderal bintang satu tersebut. Polri juga akan tetap melihat pemberkasan yang dibuat dari penyidik Provos.

"Tentunya semuanya akan menggunakan azas praduga tak bersalah dan kemudian juga tetap melihat daripada pemberkasan yang dibuat penyidik dari Provos," katanya.

Bareskrim telah memeriksa enam orang saksi dalam kasus ini. Kemudian, Bareskrim meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan.

"Hari Senin tanggal 20 Juli, kasus tersebut setelah kita memeriksa enam saksi, yaitu adalah dari staf Korwas PPNS, dari staf Pusdokkes,” kata Argo.

Brigjen Prasetijo Utomo bersama Djoko Tjandra dan kuasa hukumnya, Anita Kolopaking. Foto: @xdigeeembok
Brigjen Prasetijo Utomo bersama Djoko Tjandra dan kuasa hukumnya, Anita Kolopaking. Foto: @xdigeeembok

"Tanggal 20 Juli, kasus tersebut naik penyidikan. Dengan dugaan Pasal 263 KUHP, 426 KUHP atau 221 KUHP,” ujarnya.

Bareskrim juga telah membuat laporan polisi (LP) untuk kasus ini setelah menerima hasil pemeriksaan sejumlah saksi dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Selanjutnya, penyidik akan mencari tersangka dalam kasus ini. “Setelah kita melihat dari pemeriksaan saksi dan kemudian juga sudah naik sidik, nanti akan mencari siapa tersangkanya,” ucap Argo.

Baca Juga

Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet

Awalnya Brigjen Prasetijo hanya dikenakan Pasal 221 KUHP, dan 263 KUHP. Kini, penyidik juga menjerat Brigjen Prasetijo dengan Pasal 426 KUHP. “Kemarin tanggal 20 Juli, kasus tersebut naik penyidikan dengan dugaan pasal 263 KUHP, 426 KUHP, dan atau 221 KUHP,” kata Argo.

Pasal 426 KUHP berbunyi; seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melarikan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Yakini Jokowi bakal Reshuffle Kabinet
Indonesia
PDIP Yakini Jokowi bakal Reshuffle Kabinet

"Melihat gesture presiden dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet," ucap dia

Anies Injak Rem Darurat Dinilai karena Kegagalan PSBB Transisi
Indonesia
Anies Injak Rem Darurat Dinilai karena Kegagalan PSBB Transisi

Pengawasan yang tidak ketat membuat kasus COVID-19 terus melonjak.

Satgas Janji Berikan Informasi Akurat Soal Vaksin COVID-19
Indonesia
Satgas Janji Berikan Informasi Akurat Soal Vaksin COVID-19

Satgas Penanganan COVID-19 berharap masyarakat tidak berspekulasi terkait uji klinis dan berkembangnya informasi tidak resmi terkait harga vaksin COVID-19.

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

Jaksa penuntut umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta agar menolak nota keberatan atau eksepsi Pinangki Sirna Malasari.

PPP Minta Jokowi Pertimbangkan Beri Grasi ke Napi Kasus Tertentu
Indonesia
Jadi Ketua Wantimpres, Wiranto Tak Akan Mundur dari Hanura
Indonesia
Jadi Ketua Wantimpres, Wiranto Tak Akan Mundur dari Hanura

Dia meminta tidak ada lagi komentar yang memintanya mengundurkan diri

Kapolda Metro: Aksi 212 Tak Perlu Dibesar-besarkan
Indonesia
Kapolda Metro: Aksi 212 Tak Perlu Dibesar-besarkan

Pihak kepolisian telah menerima surat pemberitahuan ihwal acara Reuni 212 yang akan berlangaung di kawasan Monas.

Tujuh Strategi Hentikan Terjadinya Klaster COVID-19 di Perkantoran
Indonesia
Tujuh Strategi Hentikan Terjadinya Klaster COVID-19 di Perkantoran

Salah satu langkah yang dilakukan adalah terus meningkatkan uji spesimen

Romo Sindhu: Jakob Oetama Harap Indonesia Tetap Bersatu
Indonesia
Romo Sindhu: Jakob Oetama Harap Indonesia Tetap Bersatu

Romo Sindhunata memimpin misa pelepasan jenazah pendiri grup Kompas Gramedia, Jakob Oetama, di gedung Kompas, Jakarta, Kamis (10/9).

Megawati Heran Warga Sumbar tak Suka PDIP
Indonesia
Megawati Heran Warga Sumbar tak Suka PDIP

Dan dalam konteks itu, PDIP kerap kesulitan di Sumbar.