Dijemput Paksa Penyidik, Wali Kota Ambon Tiba di Gedung KPK Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (13/5), setelah dijemput paksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

Richard dijemput paksa lantaran tak kooperatif terhadap proses hukum di lembaga antirasuah. Ia merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait izin pembangunan cabang ritel di Kota Ambon.

Baca Juga:

KPK Jemput Paksa Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Tiba di Gedung KPK sekitar pukul 18.03 WIB, Richard terlihat mengenakan topi dan baju lengan panjang. Kepada awak media, Richard mengapresiasi dan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Sebagai warga negara yang baik saya harus memberikan apresiasi dan dukungan terhadap penegakan hukum oleh KPK," kata Richard.

Dalam kesempatan ini, Richard membantah tidak kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik. Ia mengeklaim harus menjalani operasi kaki.

Baca Juga:

KPK Paparkan Hasil Kajian Kerentanan Korupsi dalam Program Biodiesel

"Enggak. Enggak. Saya operasi kaki," ujarnya.

Sebelumnya, tim penyidik KPK menjemput paksa Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, Jumat (13/5). Upaya jemput paksa ini dilakukan lantaran Richard tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin pembangunan cabang ritel di daerahnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Cegah Wali Kota Ambon ke Luar Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Beberkan Tiga Tantangan Terberat TNI di Usia 76 Tahun
Indonesia
DPR Beberkan Tiga Tantangan Terberat TNI di Usia 76 Tahun

Peringatan HUT TNI ke-76 pada 5 Oktober 2021 mengusung tema Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang.

Eks Mensos Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Mensos Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Survei CPCS: 79,3 Persen Masyarakat Masih Puas Kinerja Jokowi
Indonesia
Survei CPCS: 79,3 Persen Masyarakat Masih Puas Kinerja Jokowi

Dalam survei tersebut, 79,3 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian, 8,5 persen di antaranya menyatakan sangat puas.

Gibran Merasa Dirugikan Penyebutan Lokasi Dugaan Pelecehan Seksual Personel JKT48
Indonesia
Gibran Merasa Dirugikan Penyebutan Lokasi Dugaan Pelecehan Seksual Personel JKT48

Gibran kecewa dengan penyebutan nama lokasi kejadian dugaan pelecehan seksual pada JKT48 di mal Kota Solo.

Invasi Rusia ke Ukraina, PBB Gelar Pemungutan Suara dalam Waktu Dekat
Dunia
Invasi Rusia ke Ukraina, PBB Gelar Pemungutan Suara dalam Waktu Dekat

Rancangan resolusi soal kritik terhadap Rusia itu juga berisi desakan agar akses bantuan dibuka dan agar pemerintah negara itu menghentikan pertempuran serta menarik pasukannya dari Ukraina.

Ratusan IKM Kuliner Bandung Dapat Layanan Sertifikasi dan Uji Mutu Gratis
Indonesia
Ratusan IKM Kuliner Bandung Dapat Layanan Sertifikasi dan Uji Mutu Gratis

Sertifikasi tersebut sangat penting, apalagi jika dipasarkan ke berbagai tempat sampai ritel dan sebagainya.

Indef Nilai Pelonggaran WFO Sektor Non Esensial Dongkrak Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Indef Nilai Pelonggaran WFO Sektor Non Esensial Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Sedangkan, bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah juga diharapkan ikut mengangkat daya beli masyarakat

KPK Pindahkan 18 Tahanan Kasus Suap Probolinggo ke Surabaya
Indonesia
KPK Pindahkan 18 Tahanan Kasus Suap Probolinggo ke Surabaya

KPK memindahkan 18 tahanan kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dari Jakarta ke Surabaya.

Merapi Alami 120 Kali Gempa Guguran
Indonesia
Merapi Alami 120 Kali Gempa Guguran

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

Beredar 2 Informasi Pendidikan Formal Jaksa Agung, Pengamat Minta Ada Investigasi
Indonesia
Beredar 2 Informasi Pendidikan Formal Jaksa Agung, Pengamat Minta Ada Investigasi

Harus ada verifikasi secara sungguh sungguh kebenaran data yang bersangkutan bahkan jika nanti ada klarifikasi dari Burhanuddin pun tidak cukup, melainkan harus ada investigasi secara independen.