Dijemput Paksa Penyidik, Wali Kota Ambon Tiba di Gedung KPK Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (13/5), setelah dijemput paksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

Richard dijemput paksa lantaran tak kooperatif terhadap proses hukum di lembaga antirasuah. Ia merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait izin pembangunan cabang ritel di Kota Ambon.

Baca Juga:

KPK Jemput Paksa Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Tiba di Gedung KPK sekitar pukul 18.03 WIB, Richard terlihat mengenakan topi dan baju lengan panjang. Kepada awak media, Richard mengapresiasi dan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Sebagai warga negara yang baik saya harus memberikan apresiasi dan dukungan terhadap penegakan hukum oleh KPK," kata Richard.

Dalam kesempatan ini, Richard membantah tidak kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik. Ia mengeklaim harus menjalani operasi kaki.

Baca Juga:

KPK Paparkan Hasil Kajian Kerentanan Korupsi dalam Program Biodiesel

"Enggak. Enggak. Saya operasi kaki," ujarnya.

Sebelumnya, tim penyidik KPK menjemput paksa Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, Jumat (13/5). Upaya jemput paksa ini dilakukan lantaran Richard tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin pembangunan cabang ritel di daerahnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Cegah Wali Kota Ambon ke Luar Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sebut Lukas Enembe Perlu Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto
Indonesia
KPK Sebut Lukas Enembe Perlu Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) bersama dokter KPK telah memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Polisi Prediksi Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta Terjadi Awal Ramadan
Indonesia
Polisi Prediksi Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta Terjadi Awal Ramadan

Kemacetan arus lalu lintas di Jakarta diprediksi akan mengalami pergeseran waktu saat memasuki bulan Ramadan 1444 Hijirah.

Putin Keluarkan Dekret Sanksi Bagi Negara Tidak Bersahabat Dengan Rusia
Dunia
Putin Keluarkan Dekret Sanksi Bagi Negara Tidak Bersahabat Dengan Rusia

Cabang eksekutif UE, diperkirakan akan mengusulkan paket sanksi Uni Eropa minggu ini, termasuk kemungkinan embargo untuk membeli minyak Rusia.

Bareskrim Polri Sita 56 Kendaraan Operasional ACT
Indonesia
Bareskrim Polri Sita 56 Kendaraan Operasional ACT

Pada Rabu (27/7), penyidik Dittipideksus menyita 56 kendaraan operasional yang terdiri dari 44 unit mobil dan 12 kendaraan motor.

Korban Hilang Akibat Gempa dan Longsor di Cianjur Bertambah
Indonesia
Korban Hilang Akibat Gempa dan Longsor di Cianjur Bertambah

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Satgas Penanganan Gempa Bumi Cianjur yang dipimpin oleh Bupati Cianjur dan di bawahnya memiliki beberapa bagian.

Vaksinasi COVID-19 Booster di Indonesia Capai 66,09 Juta Penduduk
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Booster di Indonesia Capai 66,09 Juta Penduduk

Hal ini berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Sabtu (19/11).

DPR Setujui Sekjen MK Guntur Hamzah jadi Hakim Konstitusi
Indonesia
DPR Setujui Sekjen MK Guntur Hamzah jadi Hakim Konstitusi

Guntur Hamzah menggantikan Aswanto yang masa jabatannya tidak diperpanjang.

Alokasi Dana Perlindungan Sosial Mencapai 479,1 Triliun dalam RAPBN 2023
Indonesia
Alokasi Dana Perlindungan Sosial Mencapai 479,1 Triliun dalam RAPBN 2023

Alokasi untuk perlindungan sosial (perlinsos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 mencapai Rp 479,1 triliun atau turun 4,7 persen dari tahun 2022.

Rotasi Matra Jadi Alasan Jokowi Tunjuk Yudo Jadi Panglima TNI
Indonesia
Rotasi Matra Jadi Alasan Jokowi Tunjuk Yudo Jadi Panglima TNI

Presiden Joko Widodo telah mengajukan Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia. Yudo nantinya akan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.

Bahar Smith Dituntut 5 Tahun Penjara
Indonesia
Bahar Smith Dituntut 5 Tahun Penjara

JPU menuntut Bahar Smith untuk dihukum lima tahun penjara dalam kasus dugaan ujaran berisi hoaks ketika berceramah tersebut.