Dijamin Pemerintah, Seluruh Warga Surabaya Tidak Perlu Ragu Berobat ke RS Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menandatangani nota kesepakatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (Foto: Pemkot Surabaya)

MerahPutih.com - Seluruh warga Surabaya kini tidak perlu ragu untuk berobat ke rumah sakit. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan aturan bagi warganya untuk memperoleh layanan jaminan kesehatan cukup menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menandatangani nota kesepakatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kantor Cabang Surabaya, terkait kerjasama program Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) untuk warga Kota Surabaya, Selasa (16/3).

Baca Juga:

Nganggur, Pemkot Surabaya Ambil Alih Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

"Mulai 1 April 2021, seluruh warga KTP Surabaya di manapun rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah kota, cukup menggunakan KTP sudah bisa dilayani kesehatannya,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atau Cak Eri, di Surabaya, Jatim, Rabu (17/3).

Ia menegaskan, kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa kini pendataan warga Surabaya pemegang jaminan kesehatan yang masuk sudah mencapai 90 persen lebih.

"Program ini juga untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa harus beralasan kesulitan finansial. Jadi untuk mendapat layanan kesehatan, warga KTP Surabaya nggak perlu lagi pakai surat keterangan miskin," katanya.

Cak Eri menegaskan, jika warga sebelumnya membayar BPJS secara mandiri kelas satu, lalu tiba-tiba tidak sanggup membayar, maka otomatis bisa dimasukkan kelas tiga dan menjadi tanggung jawab pemkot pembayarannya.

“Misal ada warga Surabaya sakit di (BPJS) kelas satu, tiba-tiba dia tidak mampu membayar, lalu dia ganti ke kelas tiga. Nah, jika mau pindah ke kelas tiga secara otomatis langsung (biaya) dicover pemerintah kota,” tuturnya.

Pemkot Surabaya siap menanggung pembayaran BPJS Kesehatan warga Surabaya jika sudah non-aktif saat warga tersebut resign atau tidak lagi bekerja di perusahaan yang menanggung biaya BPJS.

“Semoga tidak ada lagi warga Surabaya yang sakit dan sedih sebab tidak dilayani kesehatannya,” ungkap Cak Eri.

Saat ini Pemkot Surabaya tengah menggodok SOP batas waktu maksimal layanan di puskesmas, mulai dari mendaftar hingga menerima obat.

"Jangan sampai ada (warga) nanti datang berobat 15 menit, menunggunya 2 jam. Sehingga pelayanannya bisa lebih cepat,” ucapnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Pemkot Surabaya)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Pemkot Surabaya)

Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur BPJS Kesehatan, I Made Puja Yasa mengapresiasi proses pendataan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Surabaya. Terlebih jaminan kesehatan nasional merupakan program wajib diikuti sebagai upaya proteksi kesehatan finansial.

“Ini bukti komitmen luar biasa terkait kehadiran pemerintah dalam memastikan jaminan kesehatan di wilayah Kota Surabaya,” imbuh I Made.

Menurutnya, saat ini jumlah pendudukan yang tercover pada program ini secara nasional sebanyak 222 juta jiwa atau sekitar 82 persen dari total penduduk di Indonesia. Sedangkan di Jatim, jumlah penduduk yang tercover program ini sebanyak 30,9 juta jiwa dari 41 juta jiwa atau 75 persen dari total penduduk di Jatim yang sudah tercover.

"Untuk Surabaya, saat ini penduduk yang sudah tercover dari 2,9 itu ada 2,5 juta. Jadi sekitar 84,4 persen. Jadi saat ini saja Kota Surabaya sudah di atas rata-rata nasional,” paparnya.

Kendati Surabaya jadi kota/kabupaten berpenduduk terpadat di Jatim, lanjutnya, namun jumlah peserta jaminan kesehatan juga paling tinggi. Sebab untuk mencapai hal ini diperlukan komitmen dan kerja keras tinggi.

“Ini merupakan prestasi luar biasa. Terlebih Bapak Wali Kota juga menyampaikan bahwa warga (Surabaya) yang menunggak pembayaran (BPJS), itu juga langsung otomatis menjadi peserta yang dibiayai Pemkot. Inilah komitmen yang luar biasa di Pemkot Surabaya,” ungkap I Made. (Andika Eldon/Surabaya)

Baca Juga:

Penjual Ketan di Surabaya Gratiskan Dagangnya Bagi Warga yang Sudah Divaksin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Unggul Hitung Cepat, Gibran akan Sowan ke Bajo
Indonesia
Unggul Hitung Cepat, Gibran akan Sowan ke Bajo

"Pertemuan dengan Bajo tidak akan saya dilakukan dalam waktu dekat. Menunggu waktu longgar dari beliau Bajo," kata Gibran

Disnakerperin Pastikan Tidak Ada Perusahaan di Solo Keberatan Bayar THR
Indonesia
Disnakerperin Pastikan Tidak Ada Perusahaan di Solo Keberatan Bayar THR

Perusahaan bisa saja menunda atau membayar THR secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran mereka.

DKI Jakarta dan Jawa Timur Sumbang Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
DKI Jakarta dan Jawa Timur Sumbang Penambahan Kasus COVID-19

Sedangkan kasus baru di Jawa Timur bertambah 418 sehingga total menjadi 26.979

BI Cetak Uang Khusus Edisi Kemerdekaan RI Ke-75
Indonesia
BI Cetak Uang Khusus Edisi Kemerdekaan RI Ke-75

Uang edisi khusus yaitu uang yang dikeluarkan BI dalam rangka peringatan hari-hari tertentu.

Dua Anggota Polisi Jadi Korban Sabetan Samurai Massa Pendukung Rizieq
Indonesia
Dua Anggota Polisi Jadi Korban Sabetan Samurai Massa Pendukung Rizieq

Dua anggota polisi terluka terkena sabetan senjata tajam jenis samurai saat membubarkan massa aksi 1812 tepatnya di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (18/12).

Demo Solo Raya Menggugat Ricuh, Truk Satpol PP Dibakar
Indonesia
Demo Solo Raya Menggugat Ricuh, Truk Satpol PP Dibakar

Massa aksi Solo Raya Menggugat menolak RUU Cipta Kerja di Tugu Kartasura, Kecamatan Kartatasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berakhir ricuh.

Sambut Ramadan dan Lebaran, Bank Indonesia Solo Sediakan Uang Rp3,7 Triliun
Indonesia
Sambut Ramadan dan Lebaran, Bank Indonesia Solo Sediakan Uang Rp3,7 Triliun

Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Solo menyiapkan uang tunai sebesar Rp3,7 triliun.

Masuk Jembatan Suramadu, Pemudik Tidak Bakal Disuruh Putar Balik
Indonesia
Masuk Jembatan Suramadu, Pemudik Tidak Bakal Disuruh Putar Balik

Tidak mungkin jika para pemudik tersebut diminta putar balik. Tetapi, pihaknya memilih para pemudik menjalani karantina.

MAKI Ancam Gugat KPK Jika Tak Berani Usut Tuntas Kasus Bansos
Indonesia
MAKI Ancam Gugat KPK Jika Tak Berani Usut Tuntas Kasus Bansos

"Kami telah mempersiapkan gugatan praperadilan terhadap KPK jika tidak mendalami informasi dari Tempo. Sekecil apapun informasi Tempo maka KPK wajib mendalaminya," kata Boyamin

Biaya Jangan Jadi Hambatan Orang Dapatkan Vaksin
Indonesia
Biaya Jangan Jadi Hambatan Orang Dapatkan Vaksin

Pemerintah harus memastikan kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19.