Dijaga Ribuan Aparat, Demo Hari Buruh Dilarang Longmarch Demo buruh terpantau CCTV. (Foto: TMC Polda Metro Jaya)

MerahPutih.com - Ribuan personel gabungan dikerahkan untukl pengamanan dalam rangka peringatan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5).

Aparat dikerahkan di berbagai titik untuk mengantisipasi adanya berbagai gangguan keamanan hingga pelanggaran protokol kesehatan. Personel pengamanan Polri terdiri dari Brimob, Reskrim, Sabhara, lalu lintas hingga K9.

Baca Juga:

Peserta Aksi Hari Buruh Sukarela Ikuti Tes Usap Antigen

"Total ada 2.620 personel gabungan yang diturunkan menjaga peringatan hari buruh," kata Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat AKP Sam Suharto di lokasi, Sabtu (1/5).

Karoops Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto meminta, anggota untuk tetap humanis dan melakukan langkah pencegahan jika ada potensi gangguan keamanan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut, para buruh akan melakukan unjuk rasa dari pagi hingga sore. Mereka terpusat di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Mahkamah Konstitusi (MK), dan kantor ILO, Jakarta Pusat. Polisi secara tegas melarang para peserta aksi melakukan longmarch atau konvoi.

Pengamanan demo buruh
Pengamanan demo buruh. (Foto: TMC Polda Metro Jaya)

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan setidaknya ada seribu buruh yang datang ke Jakarta. Mantinya pihaknya melarang para buruh yang berada di Kawasan Patung Kuda untuk melakukan longmarch ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Enggak boleh (longmarch). Nanti hanya perwakilan saja kita upayakan mereka untuk melakukan aspirasi di lokasi ini," kata Sambodo.

Sejumlah perwakilan massa diketahui memang selain melakukan penyampaian aspirasi di Patung Kuda, beberapa perwakilan buruh nantinya juga akan melakukan audiensi di MK dan Kemenaker. Untuk itu, polisi meminta kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perwakilan buruh. (Knu)

Baca Juga:

Hari Buruh, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati
Indonesia
Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati

Sepanjang sejarah partai banteng itu, sangat sulit menempatkan orang di luar trah Soekarno menjadi pimpinan partai.

Eks Bos Jiwasraya Hendrisman Rahim Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Indonesia
Eks Bos Jiwasraya Hendrisman Rahim Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

Selain Hendrisman, dua bekas petinggi Jiwasraya juga akan menjalani sidang tuntutan hari ini.

Anies Diminta Kaji Secara Mendalam Rencana Sekolah Tatap Muka di DKI Jakarta
Indonesia
Periksa Broker Bansos, KPK Telusuri Aliran Uang ke Pejabat Kemensos
Indonesia
Periksa Broker Bansos, KPK Telusuri Aliran Uang ke Pejabat Kemensos

Aliran dana ini diduga untuk memuluskan agar PT Tigapilar Agro Utama

Rumus Kebebasan Berpendapat di Tengah Jeratan UU ITE
Indonesia
Rumus Kebebasan Berpendapat di Tengah Jeratan UU ITE

Padahal hak berpendapat warga negara secara resmi telah diatur dalam konstitusi UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Menteri Paling Dekat Jokowi Layak Diganti
Indonesia
Menteri Paling Dekat Jokowi Layak Diganti

"Hal ini menjadi ujian dilematis bagi Presiden. Bagaimanapun, kinerja menteri yang dianggap layak reshuffle memiliki dampak langsung pada publik," kata Dedi

Jawab Spekulasi, Kejagung-Polri Didesak Bikin Timsus Ungkap Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Jawab Spekulasi, Kejagung-Polri Didesak Bikin Timsus Ungkap Kebakaran Gedung Kejagung

Kejagung harus melakukan inventarisasi terhadap segala sarana prasarana sekaligus data-data yang berhubungan dengan perkara

Kasus COVID-19 Tinggi, DPRD DKI Minta Anies Tambah Tenaga Kesehatan
Indonesia
Kasus COVID-19 Tinggi, DPRD DKI Minta Anies Tambah Tenaga Kesehatan

"Saya minta Pemda DKI sesegera mungkin, jangan menunggu, segera mungkin," jelas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik

Kemenag Tiadakan Ujian Akhir Madrasah
Indonesia
Kemenag Tiadakan Ujian Akhir Madrasah

Kementerian Agama memastikan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) tahun 2021 ditiadakan.

JK Tegaskan Konflik Papua Bisa Diselesaikan
Indonesia
JK Tegaskan Konflik Papua Bisa Diselesaikan

"Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua, ada banyak faksi di sana dan garis komando-nya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando," kata JK.