Diisukan Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Risma: Saya Harus Melapor ke Ibu Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta

Merahputih.com - Teka teki soal siapa sosok kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) masih misteri. Walaupun, sosok ini sempat disinggung Presiden Joko Widodo yang menginginkan kepala IKN yang berlatar belakang arsitek dan pernah jadi kepala daerah.

Mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, banyak kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berlatar arsitek.

Baca Juga:

Pesan Legislator PAN Terkait Penggunaan Dana PEN untuk IKN Nusantara

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku aja. Jadi, gak bisa ngomong aku," jawab Risma santai dan tertawa kecil usai menanam Mangrove di di Pantai Telaga Waja, Badung, Minggu (23/1).

Saat media apakah dirinya siap bila ditunjuk untuk posisi tersebut, Risma mengaitkannya dengan peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," jawabnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Foto: Antara)
Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Foto: Antara)

Kembali awak media mendesak Risma, apakah siap untuk ditunjuk.

"Bukan soal siap. Orang saya nggak tahu kok," kata Risma sambil tertawa.

Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia, Bernardus Djonoputro, menilai sosok Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok (jadi Kepala Otoritas IKN) sekali karena beliau banyak kerja secara praktek arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau wali kota di perumahan. Mau pun setelah jadi gubernur punya 'link' internasioanal sangat kuat," kata Bernardus Djonoputro dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

KSP Prediksi Bakal Ada Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Klaim Tuntutan Azis Syamsuddin Sudah Sesuai Aspek Keadilan
Indonesia
KPK Klaim Tuntutan Azis Syamsuddin Sudah Sesuai Aspek Keadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tuntutan penjara yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah berdasarkan pertimbangan aspek keadilan dan kebenaran.

Ratusan PKL Solo Zoo Tolak Relokasi ke Pasar Tradisional
Indonesia
Ratusan PKL Solo Zoo Tolak Relokasi ke Pasar Tradisional

Kepala Paguyuban, Sarjuni mengatakan, pertemuan antara Pemkot Solo dan pedagang berakhir buntu. Pedagang tetap ngotot bertahan di TSTJ.

Legislator PKS Sebut Kewajiban Tes PCR untuk Moda Transportasi Bebani Rakyat
Indonesia
Legislator PKS Sebut Kewajiban Tes PCR untuk Moda Transportasi Bebani Rakyat

Banyak kasus justru orang bebas berkeliaran dalam masa tunggu tersebut

Kapolda Jatim Minta Warga Korban Pinjol Lapor di Hotline Ini
Indonesia
Kapolda Jatim Minta Warga Korban Pinjol Lapor di Hotline Ini

Polisi memerlukan aduan masyarakat agar praktik pinjol ilegal yang selama ini sangat meresahkan bisa ditindak tegas.

Gerindra Adukan Penyebaran Baliho Prabowo Subianto ke Polisi
Indonesia
Gerindra Adukan Penyebaran Baliho Prabowo Subianto ke Polisi

DPD Partai Gerindra Aceh telah melakukan konsultasi atau pengaduan ke Polda Aceh terkait penyebaran spanduk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

PKB Targetkan Pimpin Koalisi Demi Muluskan Jalan Cak Imin di Pilpres
Indonesia
PKB Targetkan Pimpin Koalisi Demi Muluskan Jalan Cak Imin di Pilpres

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diprediksi akan diikuti sejumlah koalisi parpol.

KPK Periksa Anak Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy
Indonesia
KPK Periksa Anak Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Tim penyidik lembaga antirasuah menjadwalkan untuk memeriksa Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP), Grenata Louhenapessy, Kamis (14/7) hari ini.

Warga Sipil Tertembak di Intan Jaya
Indonesia
Warga Sipil Tertembak di Intan Jaya

Seorang warga sipil mengalami luka tembak saat melintas di sekitar Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Yayasan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani Terima Dana Hibah Rp 900 Juta
Indonesia
Yayasan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani Terima Dana Hibah Rp 900 Juta

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana hibah sosial hingga Rp 900 juta ke Yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI).