Diingatkan Megawati, PDIP Segera Bangun Monumen Kudatuli Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga Tragedi Kudatuli. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Memperingati Peristiwa 27 Juli 1996 yang kerap disebut sebagai Tragedi Kudatuli, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga.

Lokasinya adalah di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Selasa (27/7), lokasi yang sama di mana kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diserang pada 25 tahun lalu.

Tampak sejumlah elite PDIP hadir langsung dalam acara ini. Selain Hasto, hadir Wasekjen Sadarestuwati, dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, dan Ribka Tjiptaning.

Baca Juga:

Politikus PDIP Desak Komnas HAM Berani Ungkap Dalang Kudatuli

Hadir juga sejumlah perwakilan keluarga korban peristiwa Kudatuli, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124. Semuanya memanjatkan doa, lalu menaburkan bunga di halaman depan gedung tersebut.

Hasto mengatakan, pada era Orde Baru, demokrasi betul-betul dikendalikan serta dikontrol oleh kekuatan elite yang menindas dan membungkam suara-suara rakyat. Di lokasi kantor PDI saat itu, mimbar demokrasi akhirnya didirikan sebagai respons hak kedaulatan rakyat.

  Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga Tragedi Kudatuli. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga Tragedi Kudatuli. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Peristiwa Kudatuli tidak bisa terlepas dari upaya rezim Orde Baru mengintervensi terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI saat itu. Kantor partai sebagai simbol kedaulatan lalu diserang secara paksa dan menimbulkan banyak korban.

"Perjuangan kita belum selesai, termasuk di dalam menuntut kebenaran hukum atas peristiwa tersebut," tegas Hasto.

Kata Hasto, PDIP tidak akan pernah bosan datang ke Komnas HAM, mengingatkan perlunya pengadilan koneksitas agar mereka yang terlibat diadili. Seperti aktor-aktor politik sebagai penyusun skenario yang mencoba mematikan suara rakyat dengan menimbulkan korban jiwa di kantor DPP PDI saat itu.

"Ketika menaburkan bunga ini tentunya semangat kita bukan hanya untuk mendoakan arwah para korban, tetapi juga agar keadilan ditegakkan, keadilan yang sebenar-benarnya di mata hukum dan politik," kata Hasto.

Selain itu, Hasto menyampaikan pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Bahwa penting untuk membangun sebuah batu monumen untuk memperingati peristiwa itu.

"Tadi pagi saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri terhadap acara tabur bunga ini, beliau juga mengingatkan bahwa penting bagi kita di tempat ini untuk membangun monumen 27 Juli," kata Hasto.

Baca Juga:

Sejarawan Kritisi Guru Sejarah Masih Ajarkan Narasi Kudatuli Versi Penguasa Orba

Karena itu, pihaknya akan segera meminta berbagai masukan agar Monumen 27 Juli bisa diwujudkan. Semangatnya adalah bagaimana monumen itu bisa menunjukkan suatu gelora semangat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang tidak pernah bisa dibungkam oleh kekuasaan yang otoriter.

"Dan dengan adanya monumen itu, kita juga mengingatkan agar hal tersebut tidak boleh terjadi kembali," ujar Hasto.

"Kita doakan para korban peristiwa Kudatuli tersebut. Kita doakan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena kekuatan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu terbukti mampu menumbangkan kekuasaan otoriter Soeharto," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kisahkan Kudatuli, Sejarawan Singgung Menlu AS, Sutiyoso Hingga SBY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Peserta Tes Wawancara Pertamina Harus Bayar Biaya Akomodasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peserta Tes Wawancara Pertamina Harus Bayar Biaya Akomodasi

Beredar sebuah narasi melalui pesan WhatsApp yang diklaim merupakan surat panggilan wawancara dari PT Pertamina.

Partai Demokrat Bantah Sodorkan AHY Jadi Capres atau Cawapres Sebagai Syarat Koalisi
Indonesia
Partai Demokrat Bantah Sodorkan AHY Jadi Capres atau Cawapres Sebagai Syarat Koalisi

Pembahasan tentang capres dan cawapres setelah koalisi terbentuk

Kedelai Mahal dan Langka, Pemerintah Diminta Respons Cepat
Indonesia
Kedelai Mahal dan Langka, Pemerintah Diminta Respons Cepat

Pemerintah harus segera melakukan stabilisasi harga sehingga tidak ada gejolak di masyarakat dan para perajin tahu-tempe.

Pemerintah Yakin Inflasi Pangan 2022 Terkendali
Indonesia
Pemerintah Yakin Inflasi Pangan 2022 Terkendali

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis inflasi pangan Indonesia di 2022 akan terkendali di tengah perang antar kedua negara.

Menteri ATR Harus Lakukan 'Bersih-bersih' di Internal Kementeriannya
Indonesia
Menteri ATR Harus Lakukan 'Bersih-bersih' di Internal Kementeriannya

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang meminta Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto segera melakukan "bersih-bersih" di internal kementeriannya, mulai dari jajaran kantor pertanahan (Kantah) hingga Kementerian.

Tentara Rusia Divonis Seumur Hidup Karena Kejahatan Perang di Ukraina
Dunia
Tentara Rusia Divonis Seumur Hidup Karena Kejahatan Perang di Ukraina

Jaksa penuntut umum Ukraina mengatakan Shishimarin dan empat tentara Rusia lainnya mencuri sebuah mobil untuk melarikan diri setelah pasukan mereka diserang oleh tentara Ukraina.

Boneka Squid Game Dibongkar Satpol PP, Warga Kecewa
Indonesia
Boneka Squid Game Dibongkar Satpol PP, Warga Kecewa

Boneka Squid Game berukuran 2 meter yang dipasang di pertigaan Jalan Tunjungan Surabaya sempat menjadi pusat untuk berswafoto bagi masyakarat yang melintas.

PKS Ingatkan Anies Soal Prokes Terkait Penambahan Jumlah Sekolah PTM
Indonesia
PKS Ingatkan Anies Soal Prokes Terkait Penambahan Jumlah Sekolah PTM

Komisi E DPRD DKI yang bidangi pendidikan menyambut baik niatan Gubernur Anies Baswedan yang menambah jumlah sekolah peserta pembelajaran tatap muka terbatas.

Jaksa KPK Mendakwa Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara Terima Suap Rp 5,7 Miliar
Indonesia
Jaksa KPK Mendakwa Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara Terima Suap Rp 5,7 Miliar

Abdul Gafur Mas’ud disebut Jaksa, telah menyetujui pengaturan paket-paket pekerjaan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada lingkup Pemerintah Kabupaten PPU

Utang Berbagai Negara Sudah Lampaui Batas
Indonesia
Utang Berbagai Negara Sudah Lampaui Batas

Implikasi nilai tukar, inflasi, keberlanjutan utang, dan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin menguntungkan bagi negara berkembang.