Di Hadapan Para Kapolda, Jokowi Curhat Polisi Sowan ke Pelanggar Hukum sampai Hapus Mural Presiden Jokowi memberikan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 Kabupaten Badung, Bali pada Jumat (3/12/2021) (ANTARA/Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Presiden mengumpulkan seluruh Kepala Kesatuan Wilayah di Kabupaten Badung, Bali, dalam arahanya pada para Kapolda dan Kapolres itu, pemerintah menegaskan ada penurunan kepuasan publik terhadap penegakan hukum termasuk dalam kebebasan berpendapat.

"Berkaitan dengan kepuasan publik terhadap bidang hukum, supaya kita tahu, 2019-2020 naik, tapi masuk ke 2021 turun sedikit, hati-hati," kata Presiden Jokowi di Bali, Jumat (3/12).

Baca Juga:

Kapolri Sebut Lomba Mural Awalnya Minim Peserta karena Takut Ditangkap

Ia meminta, penegakan hukum harus tanpa pandang bulu karena dilihat dan dinilai oleh masyarakat dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei.

"Artinya sering saya sampaikan ya memang ketegasan harus gigit siapapun yang terbukti melakukan tindak kejahatan pada negara juga masyarakat," ungkap Presiden

Selain kepuasan penegakan hukum, Jokowi mengingatkan dengan penurunan indeks kebebasan berpendapat di Indonesia.

Dalam Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3.

Ia menegaskan, meski peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48. Skor tersebut merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam 14 tahun terakhir.

"Indonesia pun dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat. Karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Sedikit-sedikit ditangkap, oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis, persuasif dan dialog," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menyebutkan contoh penghapusan mural yang mengkritik dirinya beberapa waktu lalu.Padahal,dirinya yakin jika penghapusan bukan perintah kapolri, kapolda atau kapolres.

"Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu beritahu kapolsek-kapolsek itu urusan kecil," katanya,"

Dalam pengarahannya, Jokowi mengungkapkan isi hatinya karena urusan mural ini, dirinyalah yang disalahkan. Padahal, aparat harus bisa membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Puncak Bhayangkara Mural Festival 2021 digelar Sabtu (30/10), di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. (Foto: MP/Ist)
Puncak Bhayangkara Mural Festival 2021 digelar Sabtu (30/10), di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. (Foto: MP/Ist)

"Urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa, ada mural saja takut, ngapain?. Hati-hati. Ini kebebasan berpendapat, tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal," katanya.

Ia menyadari, di alam demokrasi, pemerintah tetap harus menghormati kebebasan berpendapat dan menyerap aspirasinya. Dan memerintahkan Kapolda dan Kapores, tidak menghilangkan ketegasan dan kewibawaan dari Polri bahkan sowan pada pelanggar hukum dengan alasan demi ketertiban agar kota kondif.

"Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini? Saya tanya ke Kapolres, kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat," ungkapnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Rebutkan Hadiah Puluhan Juta, 10 Muralis Bikin Mural Kritik Polisi di Mabes Polri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pimpinan KPK Pasrah Dilaporkan 75 Pegawai ke Dewas
Indonesia
Pimpinan KPK Pasrah Dilaporkan 75 Pegawai ke Dewas

Laporan dilayangkan karena para pegawai menganggap Firli Bahuri dan empat pimpinan KPK lainnya, melanggar sejumlah kode etik dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

TNI Hanya Dukung Produksi Vaksin yang Disahkan BPOM
Indonesia
TNI Hanya Dukung Produksi Vaksin yang Disahkan BPOM

TNI mendukung pemerintah untuk melakukan inovasi vaksin buatan dalam negeri dalam rangka penanganan pandemi COVOD-19.

Besok Ancol Mulai Buka Lagi, Pengunjung Diminta Perhatikan Hal Ini
Indonesia
Besok Ancol Mulai Buka Lagi, Pengunjung Diminta Perhatikan Hal Ini

Aplikasi ini berfungsi sebagai proses screening awal untuk menerapkan 3 T

MUI Lebak Minta Warga Jangan Terpengaruh Paham Hakekok Balakasuta
Indonesia
MUI Lebak Minta Warga Jangan Terpengaruh Paham Hakekok Balakasuta

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menyatakan paham Hakekok Balakasuta yang berkembang saat ini adalah sesat dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Kapolsek Sepatan Positif Nyabu Dijerat Pidana Umum
Indonesia
Kapolsek Sepatan Positif Nyabu Dijerat Pidana Umum

Kasus ini, diketahui setelah Brigadir RC seharusnya bertugas dalam tim pengamanan malam natal di Gereja Santa Maria di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat mangkir dari tugas.

Pasca-Kebrutalan KKB, Kondisi Warga Kabupaten Puncak Berangsur Kondusif
Indonesia
Pasca-Kebrutalan KKB, Kondisi Warga Kabupaten Puncak Berangsur Kondusif

Aktivitas masyarakat di Beoga, Kabupaten Puncak saat ini berangsur normal dan warga mulai menggelar dagangan.

Bijak Bepergian dan Disiplin Prokes Jadi Kunci Terhindar dari Omicron
Indonesia
Bijak Bepergian dan Disiplin Prokes Jadi Kunci Terhindar dari Omicron

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pasca-terdeteksinya COVID-19 Omicron di Indonesia.

OJK Tegaskan Pihak Ketiga Bisa Sita Objek Jaminan Fidusia
Indonesia
OJK Tegaskan Pihak Ketiga Bisa Sita Objek Jaminan Fidusia

Banyak debitur yang terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga kesulitan membayar cicilan kendaraan

Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah
Indonesia
Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Ini Harapan Jokowi Setelah Freeport Bangun Smelter di Dalam Negeri
Indonesia
Ini Harapan Jokowi Setelah Freeport Bangun Smelter di Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo resmi menghadiri ground breaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kabupaten Gresik, Selasa (12/10).