Digugat Mantan Anak Buah di PTUN, Riza: Hak Warga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta tidak mempersoalkan mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI, Blessmiyanda menggugat Gubernur Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Alasan Blessmiyanda atau Bless gugat Anies ke PTUN karena ia tidak terima dicopot dari jabatannya setelah diduga melakukan tindakan pelecehan seksual.

Baca Juga:

Eks Kepala BPPBJ Blessmiyanda Terbukti Bersalah Lakukan Pelecehan Seksual

"Ya itu hak tiap warga negara, ya kita hormati apapun proses hukum, nanti biar jalan sesuai dengan aturan," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Sabtu (10/7).

Riza menyampaikan, jika kasus tersebut nantinya akan ditangani oleh Biro Hukum DKI. Sejauh ini tak ada masalah jajaran Pemprov DKI menggugat atasannya karena hal tersebut merupakan hak setiap warga negara.

"Nanti tentu dari pemprov yang mewakili dari biro hukum untuk merespons," terangnya.

Sementara iti soal dipanggil-tidaknya Bless, kata mantan anggota DPR ini, wewenangnya berada di Inspektorat.

"Nanti inspektorat dan biro hukum dan biro kepegawaian," tutur dia.

Gugatan Bless ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdaftar dengan nomor perkara 162/G/2021/PTUN.JKT tertanggal 8 Juli 2021.

Dalam gugatannya, Bless meminta PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 23 April 2021.

Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Blessmiyanda.

Mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, Blessmiyanda. (beritajakarta.id)
Mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, Blessmiyanda. (beritajakarta.id)

"Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021," bunyi gugatan yang tertulis dalam situs SIPP.PTUN.Jakarta.go.id, Kamis (8/7).

Bless juga meminta Anies untuk mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) yang membuatnya dijatuhi sanksi berat lantaran pelanggaran kepegawaian.

Kemudian mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 499 Tahun 2021.

Bless juga mendesak Anies mengembalikan nama baik alias mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat seperti keadaan semula pada Jabatan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Belum Mau Laporkan Blessmiyanda ke Polisi Terkait Kasus Pelecehan Seksual

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Jamin Identitas Pelapor Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Aman
Indonesia
Anies Jamin Identitas Pelapor Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Aman

Pelaporan tersebut akan langsung ditindaklanjuti oleh petugas dari Pemprov DKI Jakarta, kepolisian, dan TNI

Ketua DPRD DKI Tunda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tunda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

"Saya rasa hari ini masih belum bisa kuorum, saya tunda selama 1 jam untuk paripurna ini mendapatkan kuorum, bisa disetujui?," lanjut Prasetyo.

Kejagung Sebut Penyelidikan Dugaan Korupsi Garuda Sejak Tahun Lalu
Indonesia
Kejagung Sebut Penyelidikan Dugaan Korupsi Garuda Sejak Tahun Lalu

Selanjutnya atas RJPP tersebut direalisasikan beberapa jenis pesawat

PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif, PKS: Dari Awal Sudah Salah
Indonesia
PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif, PKS: Dari Awal Sudah Salah

Mobilitas harus tetap diturunkan agar COVID-19 tidak semakin menyebar

Tangkap Pengedar Narkoba, Polisi Temukan Belasan Tabung Oksigen yang Ditimbun
Indonesia
Tangkap Pengedar Narkoba, Polisi Temukan Belasan Tabung Oksigen yang Ditimbun

Tersangka berinisial IF diamankan di daerah Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (22/7) lalu.

Anies Diminta Ikuti Usulan Jokowi Soal Kebijakan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Anies Diminta Ikuti Usulan Jokowi Soal Kebijakan Sekolah Tatap Muka

Uji coba tatap muka kedua yang tengah berjalan di ibu kota juga harus jadi rujukan

Peringati Harkitnas, Jokowi: Pahit dan Manisnya Zaman Sudah Kita Arungi
Indonesia
Peringati Harkitnas, Jokowi: Pahit dan Manisnya Zaman Sudah Kita Arungi

Masyarakat dan semua pihak lainnya dapat bangkit bersama untuk melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Investasi Jawa Barat Tembus Rp 136,1 T, Tertinggi di Indonesia
Indonesia
Investasi Jawa Barat Tembus Rp 136,1 T, Tertinggi di Indonesia

Provinsi Jawa Barat mencatatkan realisasi investasi sepanjang 2021 sebesar Rp 136,1 triliun. Angka ini setara dengan 15,1 persen dari total realisasi investasi nasional pada tahun lalu.

DPD Bantah Kabar M Taufik Didepak dari Gerindra
Indonesia
DPD Bantah Kabar M Taufik Didepak dari Gerindra

M Taufik menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra DKI dan menjadi Wakil Ketua DPRD DKI.

PKS Bakal Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK
Indonesia
PKS Bakal Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK

"PKS sebagai partai politik juga memiliki legal standing yang pas sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Syaiku di Surabaya, Rabu (30/3) malam.