Digitalisasi Layanan BPN Diklaim Mencegah Mafia Tanah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Baru-baru ini, Polda Metro Jaya menjerat pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diduga terlibat kasus mafia tanah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia tersebut.

Baca Juga:

Menteri ATR Ancam Pecat Pegawai yang Lakukan Pungli

Pihaknya, terus menyempurnakan digitalisasi layanan pertanahan guna memerangi mafia tanah.

"Digitalisasi layanan pertanahan adalah program strategis dari Kementerian ATR/BPN dan terus saya jadikan prioritas. Dan kemudian, saat ini juga kita akan meningkatkan kemampuannya dengan teknologi yang terkini seperti blockchain, itu untuk implementasi sertipikat elektronik," katanya dikutip dari Antara, Selasa (19/7).

Hadi Tjahjanto memaparkan sejumlah penyempurnaan terus dilakukan sebelum layanan pertanahan digital diimplementasikan secara menyeluruh. Penyempurnaan dilakukan guna menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh mafia tanah.

"Mafia tanah tidak akan bisa masuk dengan sistem digital yang akan saya bangun, hingga kepercayaan akan terus meningkat hingga masyarakat bisa tenang, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa tanahnya tidak akan hilang," ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi Ganti Mendag dan Menteri ATR/BPN, Seskab: Momentumnya Pas

Namun, Hadi Tjahjanto menekankan meskipun nantinya layanan digital sudah terealisasi, Kementerian ATR/BPN tetap melakukan pengecekan secara manual untuk meminimalkan terjadinya kesalahan.

"Kita harus melakukan double check, cek pertama adalah proses secara robot dimasukkan ke suatu sistem, ketika keluar kita harus cek lagi secara fisik, benar tidak, luasnya sekian, atas nama siapa, sesuai dengan yang diinginkan," jelasnya.

Digitalisasi layanan pertanahan ini juga terus disosialisasikan kepada seluruh Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hadi Tjahjanto berharap setiap insan pertanahan di Kementerian ATR/BPN mampu menjalankan, mengembangkan, hingga memaksimalkan layanan pertanahan digital tersebut.

Digitalisasi layanan pertanahan ini diharapkan dapat membantu menuntaskan tiga instruksi utama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala BPN, yakni mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia, menyelesaikan konflik pertanahan, dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). (*)

Baca Juga:

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Target Bereskan Masalah Sertifikat Tanah hingga IKN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Larangan Ekspor Minyak Goreng Dicabut,  Kebijakan DMO Harus Diperbaiki
Indonesia
Larangan Ekspor Minyak Goreng Dicabut, Kebijakan DMO Harus Diperbaiki

Moratorium ini memang tidak mungkin dilakukan terlalu lama. Sebab yang akan terpukul paling keras itu adalah rakyat petani di bawah.

Sentil Jokowi, AHY Sebut Era SBY Utamakan Pembangunan Manusia
Indonesia
Sentil Jokowi, AHY Sebut Era SBY Utamakan Pembangunan Manusia

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai kurang memperhatikan pembangunan manusia.

Ledakan di mana-mana, Serangan Rusia Targetkan Ibu Kota Ukraina dan Bandara
Dunia
Ledakan di mana-mana, Serangan Rusia Targetkan Ibu Kota Ukraina dan Bandara

Serangan militer awalnya muncul di Kharkiv di timur jauh Ukraina yang dihuni 1,4 juta oran

Saksi Kunci Sudah Sembuh, Brigjen Hendra Kurniawan Segera Diadili di Sidang Etik
Indonesia
Saksi Kunci Sudah Sembuh, Brigjen Hendra Kurniawan Segera Diadili di Sidang Etik

AKBP Arif Rahman (AKBP AR) yang merupakan salah satu saksi dari sidang etik yang akan dilaksanakan terhadap Brigjen Hendra Kurniawan disebut telah selesai menjalani operasi.

Penumpang Kereta Api H-5 Lebaran Capai 91 Ribu Lebih
Indonesia
Penumpang Kereta Api H-5 Lebaran Capai 91 Ribu Lebih

Pelanggan KA Jarak Jauh pada H-5 atau tanggal 27 April 2022 terdapat sebanyak 91.738 pelanggan KA Jarak Jauh.

Anggota DPR Sebut Kampanye di Kampus Uji Intelektualitas untuk Kontestan Pemilu
Indonesia
Anggota DPR Sebut Kampanye di Kampus Uji Intelektualitas untuk Kontestan Pemilu

Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang berencana memperbolehkan kampanye politik di lingkungan kampus dinilai tidak ada yang salah.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terancam Dipenjara akibat Melanggar Aturan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terancam Dipenjara akibat Melanggar Aturan

Beredar sebuah video melalui media sosial YouTube bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dipenjara, lantaran terbukti melanggar aturan.

Mendagri Peringatkan Tegas Pejabat Pemerintah soal Kasus COVID-19
Indonesia
Mendagri Peringatkan Tegas Pejabat Pemerintah soal Kasus COVID-19

Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami pelandaian. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai, melandainya kasus COVID-19 di Indonesia bukan berarti situasi pandemi telah hilang.

Pemerintah Diminta Transparan Jelaskan Tarif PCR
Indonesia
Pemerintah Diminta Transparan Jelaskan Tarif PCR

Menurut Wana, berdasarkan catatan, sedikitnya terdapat empat kali perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak pandemi melanda Indonesia awal 2020 lalu.

Persiapan MotoGP Mandalika Tinggal Hitungan Hari
Indonesia
Persiapan MotoGP Mandalika Tinggal Hitungan Hari

Kesiapan Indonesia mendapat apresiasi dari pihak Dorna, termasuk kesiapan infrastruktur, akomodasi, aksesibilitas, juga transportasi.