Digelar di Tengah Pandemi, Ini Perbedaan Sidang Tahunan 2020 dengan Tahun Lalu Presiden Joko Widodo mengenakan busana Sabu asal NTTdi sidang tahunan MPR 2020. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Akbar Nugroho Gumay)

MerahPutih.com - Sidang Tahunan MPR 2020 tahun ini digelar secara berbeda karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Tidak ada "kemeriahan", semua perserta menjaga jarak, tidak ada salam-salaman dan cipika-cipiki, juga semua memakai masker.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam rangka Hari Kemerdekaan 17 Agustus menggunakan baju adat Suku Sabu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di tahun lalu, Jokowi berbaju adat Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Juga:

Pemprov DKI Tiadakan 32 Kawasan Khusus Pesepeda

Berikut merahputih.com rangkum perbedaan Sidang Tahunan MPR 2020 dengan tahun lalu.

1. Penerapan protokol kesehatan

Protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dalam Sidang Tahunan MPR 2020 menjadi hal yang harus dilakukan. Kasus COVID-19 secara nasional kini menjadi sebanyak 132.816, terhitung sejak awal Maret 2020 lalu. Sementara Jakarta sampai hari Kamis sebanyak 27.863 kasus.

Semua orang wajib memakai masker. Beberapa terlihat mengenakan faceshield. Selain itu, terlihat jarak antara peserta sidang diatur sedemikian rupa sehingga tidak berdempet-dempetan. Tidak ada salam-salaman antar-peserta dan tamu, tetapi hanya dengan mengatupkan tangan dalam jarak jauh.

Peserta dan tamu juga wajib menjalani swab test COVID-19 sebelum sidang berlangsung. Tes swab dilakukan dari wartawan yang hadir hingga Presiden dan pimpinan DPR/MPR.

2. Jumlah peserta sidang

Peserta dan tamu Sidang Tahunan MPR 2020 dibatasi untuk penerapan protokol kesehatan jaga jarak. Peserta sidang hadir secara fisik sebanyak 161 anggota dan kehadiran virtual 274 orang.

Anggota DPR yang hadir secara fisik yaitu pimpinan DPR, para ketua dan sekretaris fraksi, ketua komisi, dan ketua kelompok fraksi di masing-masing komisi.

Selain itu, sidang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, dan hanya sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara.

Sejumlah tamu undangan mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD secara virtual di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14-8-2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Sejumlah tamu undangan mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD secara virtual di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14-8-2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Sementara pada tahun lalu, para mantan petinggi negara juga turut hadir dalam sidang tahunan, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Try Soetrisno, dan Wapres ke-9 Hamzah Haz.

Terlihat pula Ibu Negara ke-4 RI Hj Sinta Nuriyah Wahid, istri mendiang Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga hadir. Dari jajaran lembaga tinggi negara, di antaranya Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Ketua MK Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus.

Sidang Tahunan MPR 2019 dihadiri 473 anggota dari 692 anggota MPR.

Baca Juga:

2 'Kekompakan' SBY dan Megawati di Sidang Tahunan MPR Saat Pandemi

3. Pidato Jokowi

Di pidato Presiden dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI, sebagian besar pidato Jokowi berbicara terkait krisis keuangan dan kesehatan akibat pandemi COVID-19.

Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja lebih cepat di tengah krisis akibat COVID-19. Pola pikir harus berubah, fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan.

Jokowi juga mengajak agar efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan agar bangsa Indonesia bisa keluar dari krisi.

"Krisis bukan membuat kita mundur, krisis harus membuahkan lompatan kemajuan," kata Jokowi.

Pada tahun ini, Jokowi membacakan pidato hanya sebanyak dua kali yaitu dalam rangka 17 Agustus dan kedua penyampaian RUU APBN TA 2021 disertai nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya.

Berbeda dengan saat ini, tahun lalu Jokowi membacakan tiga agenda pidato seperti biasanya, yaitu dua rangka 17 Agustus dan penyampaian RUU APBN TA 2021, ketiga tentang sidang tahunan MPR 2019. Salah satu isi pidato Jokowi yang disoroti tahun lalu yaitu "izin" pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. (*)

Baca Juga:

Jokowi Bakal Pidato Kenegaraan, Ini Rekayasa Arus Lalu Lintas di Seputar DPR/MPR



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH