Difitnah Buzzer Dalangi Demo UU Ciptaker, Partai Demokrat Tempuh Jalur Hukum Lambang Partai Demokrat. Foto: Wikipedia

MerahPutih.com - Partai Demokrat dengan tegas membantah fitnah yang menuding mendalangi aksi demo UU Cipta Kerja yang terjadi dalam beberapa hari ini. Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan

"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," kata Ossy di Jakarta, Jumat (9/10)

Ossy menegaskan pernyataan ini perlu dibuat semata-mata untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance.

Baca Juga

Penangkapan Terhadap Jurnalis saat Meliput Demo UU Ciptaker Dinilai Bertentangan dengan HAM

Sebab, menurut Ossy, fitnah dan hoaks tersebut juga berpotensi melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan karena murni ingin menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Ciptaker.

Ossy mengatakan DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat tersebut.

Memang benar, Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.

"Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda," kata Ossy dilansir Antara

Ossy mengatakan sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.

Kendati demikian, Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah mengeluarkan arahan kepada para Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2020, agar seluruh kader Partai Demokrat tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa pada aksi demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

"Surat nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 itu menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara," ungkapnya

Ossy membenarkan bahwa surat arahan tanggal 7 Oktober 2020 itu juga berisi arahan AHY agar para anggota DPRD dari Partai Demokrat dapat menerima para pendemo di kantor DPRD-nya masing-masing.

Namun, tujuan arahan itu dibuat adalah agar aspirasi masyarakat terkait omnibus law UU Cipta Kerja bisa tersalurkan dengan baik, sehingga pendemo tidak perlu melakukan tindakan anarkis karena suaranya tersalurkan.

Untuk melanjutkan perjuangan politik terkait itu, Fraksi Partai Demokrat juga telah mengirimkan Surat kepada Ketua DPR RI Nomor : FPD.155/DPR.RI/X/2020 pada tanggal 9 Oktober 2020.

Surat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani itu berisi Permohonan Permintaan Dokumen RUU Cipta Kerja. Ossy mengatakan alasan surat itu dikirim kepada Ketua DPR adalah karena Fraksi Partai Demokrat belum secara resmi mendapatkan dokumen UU Ciptaker pasca-pengesahan RUU tersebut menjadi UU.

Padahal lazimnya, kata Ossy, jika RUU tersebut akan disahkan menjadi UU, setiap Fraksi di DPR RI akan menerima dokumennya. Ossy mengatakan ada banyak versi dokumen draf UU Cipta Kerja yang berseliweran di ruang publik. Namun, tidak diketahui mana yang versi finalnya.

Agar tidak membuat chaos informasi yang dapat membingungkan publik, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah, Partai Demokrat berniat untuk mempelajari dokumen final UU Ciptaker tersebut secara utuh, agar dapat diketahui substansinya secara lengkap dan jelas, pasal per pasal.

Baca Juga

Polisi Tangkap Wanita asal Makassar Sebar Hoaks UU Cipta Kerja

"Partai Demokrat ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoaks dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan keamanan dalam negeri," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Gelar Pangan Murah, Ini Lokasinya
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Pangan Murah, Ini Lokasinya

Adapun lokasi penyaluran Pangan Murah Jakarta itu digelar setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 08.00-17.00 WIB

Wilayah Zona Hijau Satu-satunya di Sumsel Laporkan Kasus Pertama COVID-19
Indonesia
Wilayah Zona Hijau Satu-satunya di Sumsel Laporkan Kasus Pertama COVID-19

Kasus tersebut merupakan seorang pegawai UPTD Samsat Pagaralam yang berdomisili di sekitar Pasar Kota Pagaralam.

KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat
Indonesia
KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat

"Jika melakukan kritik, sebaiknya kritiknya konstruktif, disertai data-data yang akurat dan solusi penyelesaian masalah. Ini lebih baik daripada sekadar menyalahkan dan mencari kesalahan,” terangnya.

Bawaslu Akui Sanksi Pelanggar Prokes di Pilkada Terlalu Ringan
Indonesia
Bawaslu Akui Sanksi Pelanggar Prokes di Pilkada Terlalu Ringan

Pelanggar prokes dijerat pidana umum. Tetapi, Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi kepada polisi melalui pokja.

Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212
Indonesia
Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212

Stanislaus mengatakan, konflik itu bisa terjadi karena massa PDIP dikenal militan dan tengah melakukan kunjungan ke sejumlah kantor polisi.

YLKI Nilai Anak Buah Anies tak Bermoral Naikkan Harga Masker
Indonesia
YLKI Nilai Anak Buah Anies tak Bermoral Naikkan Harga Masker

"Ini hal yang tidak bermoral yang dilakukan PD Pasar Jaya selaku pasar yang notabene milik pemerintah," ucap Tulus

Anak TK Hingga SD Rentan Gangguan Psikologi di Masa Pandemu
Indonesia
Anak TK Hingga SD Rentan Gangguan Psikologi di Masa Pandemu

Orang tua selalu berkomunikasi dengan gurunya untuk memastikan proses belajar mengajar di rumah

KPK Tahan Dua Eks Legislator Sumut
Indonesia
KPK Tahan Dua Eks Legislator Sumut

Ahmad dan Mulyani bakal mendekam di rutan setidaknya selama 20 hari pertama terhitung sejak 28 Juli hingga 16 Agustus 2020

 DPRD Minta Perolehan Pendapatan dari Aset DKI Dirasionalisasi
Indonesia
DPRD Minta Perolehan Pendapatan dari Aset DKI Dirasionalisasi

"Dari apa yang kita lihat bahwa aset yang kita miliki kini berjumlah Rp475 triliun, sedangkan (target) pendapatan dari kita hanya Rp158 miliar. Kalau kita bandingkan hal demikian hanya 0,03 persen yang kita dapatkan.