Difasilitasi Isoman di Hotel, Anggota DPR Diminta Peka Terhadap Kesulitan Rakyat Spanduk bertuliskan "COVID-19 Dilarang Masuk" terpasang di pagar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/7). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

MerahPutih.com - Rencana pemberian fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kritikan tajam. Sebab, kebijakan tersebut dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sebagai wakil rakyat, anggota dewan semestinya dapat berempati dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat.

Baca Juga

Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel

"Makna kata merakyat itu artinya menjiwai situasi dan kondisi rakyat dengan berempati saat rakyat menderita," kata Lucius, kepada wartawan, Rabu (28/7).

Menurut Lucius, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan di tengah pandemi COVID-19, mulai dari mencari fasilitas kesehatan hingga tempat isoasi yang layak.

Lucius menyayangkan, selama masa pandemi, DPR terus menerus mengeluarkan kontroversi terkait fasilitas khusus bagi anggota DPR yang kemudian menuai kritik dari publik.

Surat Setjen DPR soal fasilitas isoman bagi anggota parlemen. Foto: Istimewa

Misalnya, DPR pernah menggelar tes PCR khusus anggota DPR, vaksinasi bagi anggota DPR dan keluarganya, pelat nomor khusus anggota DPR, hingga muncul usulan rumah sakit khusus bagi pejabat.

Menurut Lucius, fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR tersebut menunjukkan wajah parlemen yang tidak peduli, tidak sensitif, dan tidak berempati.

"Sejak awal pandemi mereka sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan layanan terbaik untuk mereka sendiri, sedangkan layanan untuk rakyat ngga penting-pentjng amat," kata dia.

Lucius pun mengingatkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat merusak citra parlemen dan harus menjadi perhatian serius.

Ia mendorong pimpinan DPR untuk bersikap atas kebijakan Sekretariat Jenderal DPR yang memberikan berbagai fasilitas kepada anggota dewan.

"Jika DPR sebagai lembaga membiarkan saja kebijakan-kebijakan itu, mungkin saja pimpinan DPR atau sebagian elite di parlemen terlibat dalam desain kebijakan fasilitas khusus bagi anggota DPR ini," ujar Lucius.

Sebelumnya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyediakan hotel untuk isolasi mandiri anggota dewan yang terpapar COVID-19. Fasilitas Hotel ini dikhususkan bagi anggota DPR yang positif tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan. (Knu)

Baca Juga

Anggota DPR Difasilitasi Isoman di Hotel, Aktivis 98: Pemborosan Uang Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahasiswa UNS Gilang Endi Saputra Meninggal Akibat Kekerasan Benda Tumpul
Indonesia
Mahasiswa UNS Gilang Endi Saputra Meninggal Akibat Kekerasan Benda Tumpul

Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan hasil autopsi penyebab kematian korban karena luka akibat kekerasan, dengan benda tumpul yang mengakibatkan korban mati lemas.

Kemensos: Kegiatan HUT LPDS Ke-33 Hilangkan Stigma Negatif Kaum Disabilitas
Indonesia
Kemensos: Kegiatan HUT LPDS Ke-33 Hilangkan Stigma Negatif Kaum Disabilitas

Kementerian Sosial (Kemensos) menyambut baik kegiatan perlombaan jurnalistik dengan tema "Disabilitas dan Media Massa" dalam peringatan HUT LPDS ke-33 tahun.

Diduga Terlibat Kasus Dugaan Ilegal Akses, Dokter Ini Ditetapkan Sebagai Tersangka
Indonesia
Diduga Terlibat Kasus Dugaan Ilegal Akses, Dokter Ini Ditetapkan Sebagai Tersangka

Richard Lee dipersangkakan dalam Pasal 30 Juncto Pasal 46 Undang-Undang ITE

PDIP Sebut Program Pembangunan yang Dicanangkan Anies Belum Sentuh Persoalan Jakarta
Indonesia
PDIP Sebut Program Pembangunan yang Dicanangkan Anies Belum Sentuh Persoalan Jakarta

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, program pembangunan yang dilakukan Anies sampai saat ini belum menyentuh pokok persoalan di Jakarta.

Libur Natal dan Tahun Baru, Pemprov Jabar Siapkan Bus Gratis ke Kawasan Wisata
Indonesia
Libur Natal dan Tahun Baru, Pemprov Jabar Siapkan Bus Gratis ke Kawasan Wisata

Setiap hari, Pemerintah Jawa Barat menyiapkan kuota bus gratis untuk sebanyak 162 orang atau 54 orang untuk setiap destinasi wisata yang dipilih. Bisa daftar perorangan atau grup dengan maksimal 10 orang per grup.

Anies Sebut Aktivitas Masyarakat Akan Normal Apabila Seluruh Warga Sudah Vaksin
Indonesia
Anies Sebut Aktivitas Masyarakat Akan Normal Apabila Seluruh Warga Sudah Vaksin

Kewajiban vaksinasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir potensi penularan

Vonis Bebas Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Jadi 'Teguran' Buat Polri
Indonesia
Vonis Bebas Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Jadi 'Teguran' Buat Polri

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuat keputusan mengejutkan dengan memvonis bebas dua oknum Polisi yang menembak mati anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).

Menteri PPPA Soroti Kasus Kekerasan Seksual di Bandung
Indonesia
Menteri PPPA Soroti Kasus Kekerasan Seksual di Bandung

Kementerian PPPA bersama perguruan tinggi pada pertengahan Desember 2021 lalu telah merilis hasil survei prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang angkanya menurun.

La Nyalla Minta Revisi JHT Tak Sekadar Lip Service
Indonesia
La Nyalla Minta Revisi JHT Tak Sekadar Lip Service

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti meminta agar revisi aturan JHT tidak sekadar lip service untuk meredam gejolak penolakan dari publik. Namun, benar-benar berpihak pada kaum pekerja.

Perang Rusia dan Ukraina Jadi Alasan Pemerintah Beri BSU Rp 1 Juta
Indonesia
Perang Rusia dan Ukraina Jadi Alasan Pemerintah Beri BSU Rp 1 Juta

Kelompok pekerja bakal kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah kembali mengucurkan Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2022.