Diduga Terlibat Kasus Penganiayaan, Dua Aktivis Asal Papua Ditangkap Polisi Ilustrasi. (Foto: Pixabay)

Merahputih.com - Polda Metro Jaya menangkap dua aktivis Papua yakni Roland Levy dan Kelvin Molama terkait kasus dugaan penganiayaan di depan Gedung MPR/DPR Januari lalu.

"Kejadian cukup lama, Januari lalu kemudian sempet viral adanya pemukulan beberapa orang pada saat itu, adanya di depan gedung MPR/DPR kemudian dilaporkan itu bulan Januari," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di kantornya, Kamis (4/3).

Laporan dugaan penganiayaan dibuat oleh Rajut Patiray. Polisi memeriksa bukti video pemukulan yang beredar serta bukti visum. Hasilnya, polisi menetapkan tiga tersangka.

"Hasil pengembangan penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dua sudah kita tahan, satu ini masih kita kejar," kata dia.

Ilustrasi (Pixabay)

Ketiga tersangka disangkakan Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasanmlantaran saat kejadian mereka sempat mengambil ponsel milik korban.

Polisi sendiri telah mengantongi identitas satu tersangka yang buron. Hingga kini, pengejaran masih dilakukan.

"Sekarang kami masih cari bararang bukti handphone dan sekarang sedang berproses oleh Krimum PMJ," katanya.

Kuasa Hukum Aliansi Mahasiswa Papua Jabodetabek, Michael Hilman mengklaim aparat kepolisian tidak menunjukan surat perintah penangkapan saat itu.

Sesuai aturan, polisi harusnya menunjukan surat proses penangkapan saat itu. Menurutnya, kedua tersangka tidak mengenal korban yang disebut dianiaya keduanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rapat Paripurna DPR Dihadiri 269 Orang, Pengamat : Jangan Jadikan Pandemi Alasan Tak Ngantor
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Dihadiri 269 Orang, Pengamat : Jangan Jadikan Pandemi Alasan Tak Ngantor

Anggota DPR tidak boleh menjadikan pandemi virus corona sebagai alasan untuk tidak berkantor di kompleks MPR/DPR.

Sebelas Ribu Warga Jakarta 'Curi Start' Mudik Naik Kereta Api
Indonesia
Sebelas Ribu Warga Jakarta 'Curi Start' Mudik Naik Kereta Api

Sebanyak 11 ribu warga meninggalkan Jakarta dengan naik kereta api, Senin (3/5). Atau tiga hari jelang berlakunya larangan mudik Lebaran.

Sejarawan Kritisi Guru Sejarah Masih Ajarkan Narasi Kudatuli Versi Penguasa Orba
Indonesia
Sejarawan Kritisi Guru Sejarah Masih Ajarkan Narasi Kudatuli Versi Penguasa Orba

Asvi mengatakan dirinya sangat khawatir dengan narasi sejarah di buku pelajaran resmi yang menjadi pegangan bagi para guru dalam mengajar murid-murid di sekolah.

Staf Kedubes Jerman Sowan ke Markas FPI, TB Hasanuddin Sindir Etika Berdiplomasi
Indonesia
Staf Kedubes Jerman Sowan ke Markas FPI, TB Hasanuddin Sindir Etika Berdiplomasi

Menurut bekas Sekretaris Militer Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, seharusnya Jerman menghormati dan memiliki etika dalam berdiplomasi.

APBD Terkuras Gegara COVID-19, Ribuan ASN Pemkot Solo Tidak Terima Gaji ke-13
Indonesia
APBD Terkuras Gegara COVID-19, Ribuan ASN Pemkot Solo Tidak Terima Gaji ke-13

gaji ke-13 ASN salah satu sumbernya dari pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tim Basarnas Sisir Titik Duga Jatuhnya Sriwijaya Air
Indonesia
Tim Basarnas Sisir Titik Duga Jatuhnya Sriwijaya Air

Sejumlah nelayan melihat ada benda jatuh di laut sekitar perairan Pulau Lancang dan Pulau Laki

Update Corona di DKI Kamis (4/6): 7.601 Positif, 2.608 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona di DKI Kamis (4/6): 7.601 Positif, 2.608 Orang Sembuh

Ada 1.670 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.793 orang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Pemprov DKI Minta Pemerintah Pusat tak Potong Intensif Tenaga Kesehatan
Indonesia
Pemprov DKI Minta Pemerintah Pusat tak Potong Intensif Tenaga Kesehatan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak memotong intensif tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19.

Disebut Ketua DPP PKS Manfaatkan Sang Ayah, Begini Jawaban Gibran
Indonesia
Disebut Ketua DPP PKS Manfaatkan Sang Ayah, Begini Jawaban Gibran

Gibran mengaku menjalankan prosedur yang telah ditetapkan DPP PDIP.

Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY
Indonesia
Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY

Semuanya sudah diatur di dalam AD/ART