Diduga Terdapat Pemalsuan Tanda Tangan, Perkara MAKI Cs Dicabut Suasana sidang pengujian materiil Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/4/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

MerahPutih.com - Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan sejumlah lembaga masyarakat mencabut pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan dalam permohonan.

Hakim konstitusi Aswanto dalam sidang pendahuluan tambahan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/8), meminta klarifikasi kepada kuasa hukum pemohon terkait adanya ketidaksamaan tanda tangan dalam berkas-berkas permohonan.

Baca Juga:

MAKI Desak MK Percepat Pemeriksaan Perkara Perppu COVID-19

"Sebenarnya apa yang terjadi sehingga tiga dokumen berbeda-beda tanda tangannya? Orangnya sama, tapi kemudian tanda tangan berbeda. Tanda tangan di surat kuasa berbeda dengan tanda tangan di permohonan pertama, tanda tangan di permohonan pertama berbeda dengan tanda tangan di perbaikan permohonan," ujar Aswanto, seperti dikutip Antara.

Ia mempertanyakan keaslian tanda tangan pemohon serta meminta informasi benar tidaknya terdapat pihak yang menandatangankan guratan-guratan tanda tangan yang tampak berbeda-beda.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono)
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono)

Apabila permohonan dilanjutkan, ia mengatakan akan terdapat konsekuensi hukum karena pemalsuan dokumen termasuk tindak pidana. Pemalsuan dokumen juga dipandang sebagai penghinaan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi.

"Kalau Saudara tidak ingin muncul masalah hukum yang lebih lanjut, Saudara bisa menarik permohonan ini kembali," ucap Aswanto menegaskan.

Dalam kesempatan itu, kuasa hukum pemohon yang hadir dalam sidang, Rizky Dwi Cahyo Putra, mengatakan tidak mengetahui perkara ketidaksamaan tanda tangan itu lantaran menerima berkas sudah dengan tanda tangan. Namun, ia mengakui para pemohon tidak berdomisili di Jakarta.

Selanjutnya untuk menghidari masalah hukum di masa depan, ia mengatakan memutuskan untuk mencabut perkara yang diajukan MAKI bersama Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997; Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki); Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI); serta Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka) itu.

Baca Juga:

MAKI Gugat Pasal Impunitas Pejabat di Perppu Jokowi Soal COVID-19 ke MK

"Kami bisa langsung menyatakan dulu untuk dicabut, jika ada memang kekhawatiran seperti itu dan istilahnya adalah kecurigaan yang besar gitu, terhadap hal itu. Dan memang kami juga tidak bisa saat ini mengonfirmasi apakah itu benar adanya seperti itu, Yang Mulia," tutur Rizky Dwi Cahyo Putra.

Secara terpisah, Koordinator MAKI Boyamin mengatakan pihaknya berniat mengajukan kembali pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (*)

Baca Juga:

DPR Sahkan Perppu COVID-19, MAKI: Lebih Mantap Untuk Menggugatnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sheet Pile Penahan Dinding Sungai Cara Kadis SDA Baru Atasi Banjir Jakarta
Indonesia
Sheet Pile Penahan Dinding Sungai Cara Kadis SDA Baru Atasi Banjir Jakarta

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta yang baru Yusmada Faizal bakal memprioritaskan program normalisasi atau naturalisasi sungai dalam penanganan banjir ibu kota.

Respons Pemprov DKI Vaksinasi di Tanah Abang Dibubarkan Polisi
Indonesia
Respons Pemprov DKI Vaksinasi di Tanah Abang Dibubarkan Polisi

Ketua DPD Gerindra DKI ini menganggap persoalan tersebut sesungguhnya merupakan hal sederhana

UU ITE Sering Menyasar yang 'Berseberangan', BEM SI: Sarana untuk Membungkam
Indonesia
UU ITE Sering Menyasar yang 'Berseberangan', BEM SI: Sarana untuk Membungkam

Ia mendesak pemerintah bersama DPR untuk melakukan revisi UU ITE

Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat
Indonesia
Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat

Padahal, setelah hakim mengetok palu baru denda tilang yang harus dibayar

Tenaga Kesehatan di Solo Ngeluh Efek Samping Vaksin Sinovac
Indonesia
Tenaga Kesehatan di Solo Ngeluh Efek Samping Vaksin Sinovac

Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah, menerima laporan adanya dua orang tenaga kesehatan (nakes) di Solo yang merasakan efek samping usai disuntik vaksinasi Sinovac.

Setelah Suntik Vaksin, Ridwan Kamil Sempat Ngantuk 3 Hari
Indonesia
Setelah Suntik Vaksin, Ridwan Kamil Sempat Ngantuk 3 Hari

Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menjadi relawan vaksin COVID-19 mengajak masyarakat menyambut positif rencana vaksinasi yang digulirkan pemerintah.

Kapasitas Hunian di RSD Wisma Atlet Hampir Terisi Penuh
Indonesia
Kapasitas Hunian di RSD Wisma Atlet Hampir Terisi Penuh

Dengan demikian, orang yang tengah dirawat sebanyak 5.812 orang dari semula 5.730 orang.

20 Halte Transjakarta Rusak Pasca Demo Rusuh, Anies Rugi Rp55 Miliar
Indonesia
Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE
Indonesia
Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE

Kapolri sudah memerintahkan pembentukan virtual police, yang nantinya, menegur orang yang diduga pelanggar UU ITE dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal di UU ITE sebelum memproses terduga pelanggar.

 6 Tokoh Diberi Gelar Pahlawan Nasional di 2020
Indonesia
6 Tokoh Diberi Gelar Pahlawan Nasional di 2020

Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 TK Tahun 2020 yang ditetapkan pada 6 November 2020.