Diduga Terdapat Pemalsuan Tanda Tangan, Perkara MAKI Cs Dicabut Suasana sidang pengujian materiil Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/4/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

MerahPutih.com - Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan sejumlah lembaga masyarakat mencabut pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan dalam permohonan.

Hakim konstitusi Aswanto dalam sidang pendahuluan tambahan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/8), meminta klarifikasi kepada kuasa hukum pemohon terkait adanya ketidaksamaan tanda tangan dalam berkas-berkas permohonan.

Baca Juga:

MAKI Desak MK Percepat Pemeriksaan Perkara Perppu COVID-19

"Sebenarnya apa yang terjadi sehingga tiga dokumen berbeda-beda tanda tangannya? Orangnya sama, tapi kemudian tanda tangan berbeda. Tanda tangan di surat kuasa berbeda dengan tanda tangan di permohonan pertama, tanda tangan di permohonan pertama berbeda dengan tanda tangan di perbaikan permohonan," ujar Aswanto, seperti dikutip Antara.

Ia mempertanyakan keaslian tanda tangan pemohon serta meminta informasi benar tidaknya terdapat pihak yang menandatangankan guratan-guratan tanda tangan yang tampak berbeda-beda.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono)
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono)

Apabila permohonan dilanjutkan, ia mengatakan akan terdapat konsekuensi hukum karena pemalsuan dokumen termasuk tindak pidana. Pemalsuan dokumen juga dipandang sebagai penghinaan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi.

"Kalau Saudara tidak ingin muncul masalah hukum yang lebih lanjut, Saudara bisa menarik permohonan ini kembali," ucap Aswanto menegaskan.

Dalam kesempatan itu, kuasa hukum pemohon yang hadir dalam sidang, Rizky Dwi Cahyo Putra, mengatakan tidak mengetahui perkara ketidaksamaan tanda tangan itu lantaran menerima berkas sudah dengan tanda tangan. Namun, ia mengakui para pemohon tidak berdomisili di Jakarta.

Selanjutnya untuk menghidari masalah hukum di masa depan, ia mengatakan memutuskan untuk mencabut perkara yang diajukan MAKI bersama Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997; Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki); Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI); serta Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka) itu.

Baca Juga:

MAKI Gugat Pasal Impunitas Pejabat di Perppu Jokowi Soal COVID-19 ke MK

"Kami bisa langsung menyatakan dulu untuk dicabut, jika ada memang kekhawatiran seperti itu dan istilahnya adalah kecurigaan yang besar gitu, terhadap hal itu. Dan memang kami juga tidak bisa saat ini mengonfirmasi apakah itu benar adanya seperti itu, Yang Mulia," tutur Rizky Dwi Cahyo Putra.

Secara terpisah, Koordinator MAKI Boyamin mengatakan pihaknya berniat mengajukan kembali pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (*)

Baca Juga:

DPR Sahkan Perppu COVID-19, MAKI: Lebih Mantap Untuk Menggugatnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Survei 100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Kemenag Dinilai Miliki Kinerja Paling Buruk
Indonesia
Survei 100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Kemenag Dinilai Miliki Kinerja Paling Buruk

Peringkat pertama adalah Kementerian Agama (Kemenag). Posisi berikutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan KKP.

Kapolri Cabut Maklumatnya Soal Larangan Unjuk Rasa dan Pernikahan
Indonesia
Kapolri Cabut Maklumatnya Soal Larangan Unjuk Rasa dan Pernikahan

New normal atau adaptasi kebiasaan baru memang akan dan sudah dilakukan di daerah-daerah

Anies Tinjau Langsung Halte TransJakarta HI yang Hangus Terbakar
Indonesia
Anies Tinjau Langsung Halte TransJakarta HI yang Hangus Terbakar

Gubernur Anies Baswedan meninjau langsung Halte TransJakarta yang ada di kawasan HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10) malam.

KA Reguler Beroperasi Lagi 12 Juni dengan Protokol Kesehatan Ketat
Indonesia
KA Reguler Beroperasi Lagi 12 Juni dengan Protokol Kesehatan Ketat

KAI akan mengoperasikan 14 KA Jarak Jauh dan 23 KA Lokal yang akan dioperasikan

Dua Nama Paling 'Terdepan' Gantikan Jenderal Idham Azis Versi Analis Intelijen UI
Indonesia
Dua Nama Paling 'Terdepan' Gantikan Jenderal Idham Azis Versi Analis Intelijen UI

Permasalahan kubu-kubu yang ada di dalam internal Polri harus di kesampingkan

DPR Kecam Teror Diskusi UGM
Indonesia
DPR Kecam Teror Diskusi UGM

Herman mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dan berdiskusi merupakan hak yang dijamin oleh UU selama memang tidak melanggar ketertiban sosial.

Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis
Indonesia
Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis

“Alasan Dubes Palestina ini tidak masuk akal. Seorang dubes itu pasti punya staf atau analis politik,” kata Stanislaus

 Jumlah Orang Dalam Pengawasan di Indonesia Nyaris Tembus 200 Ribu
Indonesia
Jumlah Orang Dalam Pengawasan di Indonesia Nyaris Tembus 200 Ribu

Jumlah kasus sembuh pasien positif virus Corona atau Covid-19 terus menunjukkan peningkatan bahkan jauh melampaui jumlah kasus yang meninggal.

31 Perusahaan Tutup Akibat Corona, Golkar Sebut Pemprov DKI Gagal Antisipasi
Indonesia
31 Perusahaan Tutup Akibat Corona, Golkar Sebut Pemprov DKI Gagal Antisipasi

Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) pun diminta Baco untuk mengevaluasi pengawasan di perusahaan agar tidak ada lagi klaster kasus COVID-19.

Masyarakat Diprediksi Tak Patuhi 'New Normal' Meski TNI-Polri Sudah Dilibatkan
Indonesia
Masyarakat Diprediksi Tak Patuhi 'New Normal' Meski TNI-Polri Sudah Dilibatkan

Harusnya ada penjelasan secara gamblang maupun intens dari pemerintah soal penyebaran corona