Diduga Tak Profesional Verifikasi Berkas, Penyelenggara Pemilu Segera Diperiksa DKPP Ilustrasi sidang etik DKPP. (Foto: DKPP).

Merahputih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berencana memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kota Bukittinggi yang diduga tidak profesional dalam melakukan verifikasi berkas calon perseorangan dalam Pilkada Bukittinggi.

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 100-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Sumbar pada Selasa (27/10).

Baca Juga:

DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu

Ia mengatakan perkara ini diadukan Martias Tanjung dan Kiki Lia Evinta Saputri. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota KPU Bukittinggi yaitu Heldo Aura, Yasrul, Benny Azis, Donny Syahputra, dan Zulwida Rahmayani sebagai teradu I sampai V.

Selain itu mereka mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Haryadi, Eri Vitria, dan Asneli Warni sebagai Teradu VI sampai VIII.

Ia mengatakan pengadu mengadukan teradu I sampai V diduga tidak profesional dalam melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan (independen) milik Pengadu.

"Hal ini mengakibatkan ribuan dokumen dukungan gugur tanpa alasan yang jelas dan pengadu tidak dapat memenuhi syarat minimum bakal calon perseorangan," ujar Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno melalui keterangan tertulisnya, Senin (26/10).

Sementara itu, Teradu VI sampai VIII diduga tidak profesional dalam menangani laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pengadu dengan nomor pengaduan 001/LP/PW/Kota/03.02/VII/2020 pada tanggal 23 Juli 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Barat.

Ia mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta daksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan. "DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," ucap dia.

Sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP sehingga dapat dilihat oleh siapa pun "Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming," ujarnya dikutip Antara.

Baca Juga:

Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN

DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran COVID-19 dalam sidang DKPP yaitu memfasilitasi tes cepat bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes cepat dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

"Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang," kata dia. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cegah Wabah COVID-19, Jadwal KA Surabaya ke Jakarta Dipangkas Bertahap
Indonesia
Cegah Wabah COVID-19, Jadwal KA Surabaya ke Jakarta Dipangkas Bertahap

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Suprapto mengatakan pembatalan dibagi dua tahap

Dua PAW Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Dilantik Pekan Depan
Indonesia
Dua PAW Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Dilantik Pekan Depan

“Insya Allah, dijadwalkan Selasa 15 Desember 2020, Bu Israyani pengganti almarhum Dany Anwar dan Pak Karyatin Subiantoro pengganti almarhumah Umi Kulsum yang keduanya berada di Komisi A,” ujar Arifin

Soal 'Hantu PKI', Jokowi Didesak Segera Lakukan Rekonsiliasi
Indonesia
Soal 'Hantu PKI', Jokowi Didesak Segera Lakukan Rekonsiliasi

Kasus terbaru adalah digaungkannya kembali isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh sejumlah elit yang menimbulkan gesekan di masyarakat.

Khofifah dan Gus Ipul bakal Gelar Konser Dihadiri Penonton di Tengah Pandemi
Indonesia
Khofifah dan Gus Ipul bakal Gelar Konser Dihadiri Penonton di Tengah Pandemi

Konser tersebut akan digelar 12 September 2020 di Pasuruan dengan mendatangkan artis papan atas seperti Ari Lasso, Via Vallent dan sebagai hostnya Luna Maya

Sejak 2018, Polri Tangani 223 Kasus Miras
Indonesia
Sejak 2018, Polri Tangani 223 Kasus Miras

Merujuk catatan kepolisian, sejak 2018 hingga 2020 setidaknya ada 223 kasus yang dilatarbelakangi dengan konsumsi minuman keras

Jaksa Agung Angkat Bicara Bareskrim Temukan Unsur Dugaan Pidana Kebakaran Kantornya
Indonesia
Jaksa Agung Angkat Bicara Bareskrim Temukan Unsur Dugaan Pidana Kebakaran Kantornya

Jaksa Agung membantah kalau Gedung Kejaksaan yang terbakar tersebut menjadi tempat penyimpanan barang bukti

Realisasi Penyaluran Dana Pemerintah di Bank Capai Rp49,6 Triliun
Indonesia
Realisasi Penyaluran Dana Pemerintah di Bank Capai Rp49,6 Triliun

OJK akan terus memantau agar perbankan terus mengakselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya pemulihan sektor riil.

TransJakarta Hadirkan JAK 88 Tanjung Priok - Ancol Barat
Indonesia
TransJakarta Hadirkan JAK 88 Tanjung Priok - Ancol Barat

Di sepanjang rute terdapat sekitar 60 titik pemberhentian bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanannya baik untuk pulang maupun pergi.

ICMI: Awal Korupsi Adalah Ketika Seorang Punya Jabatan
Indonesia
ICMI: Awal Korupsi Adalah Ketika Seorang Punya Jabatan

Dalam prinsip Islam, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah

Tambah Ratusan Kasus Per Hari, Pemerintah Sebut Masyarakat Tak Disiplin Lakukan Pembatasan Sosial
Indonesia
Tambah Ratusan Kasus Per Hari, Pemerintah Sebut Masyarakat Tak Disiplin Lakukan Pembatasan Sosial

pemerintah juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka meningkatkan efektivitas physical distancing.