Diduga Tak Profesional Verifikasi Berkas, Penyelenggara Pemilu Segera Diperiksa DKPP Ilustrasi sidang etik DKPP. (Foto: DKPP).

Merahputih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berencana memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kota Bukittinggi yang diduga tidak profesional dalam melakukan verifikasi berkas calon perseorangan dalam Pilkada Bukittinggi.

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 100-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Sumbar pada Selasa (27/10).

Baca Juga:

DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu

Ia mengatakan perkara ini diadukan Martias Tanjung dan Kiki Lia Evinta Saputri. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota KPU Bukittinggi yaitu Heldo Aura, Yasrul, Benny Azis, Donny Syahputra, dan Zulwida Rahmayani sebagai teradu I sampai V.

Selain itu mereka mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Haryadi, Eri Vitria, dan Asneli Warni sebagai Teradu VI sampai VIII.

Ia mengatakan pengadu mengadukan teradu I sampai V diduga tidak profesional dalam melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan (independen) milik Pengadu.

"Hal ini mengakibatkan ribuan dokumen dukungan gugur tanpa alasan yang jelas dan pengadu tidak dapat memenuhi syarat minimum bakal calon perseorangan," ujar Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno melalui keterangan tertulisnya, Senin (26/10).

Sementara itu, Teradu VI sampai VIII diduga tidak profesional dalam menangani laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pengadu dengan nomor pengaduan 001/LP/PW/Kota/03.02/VII/2020 pada tanggal 23 Juli 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Barat.

Ia mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta daksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan. "DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," ucap dia.

Sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP sehingga dapat dilihat oleh siapa pun "Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming," ujarnya dikutip Antara.

Baca Juga:

Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN

DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran COVID-19 dalam sidang DKPP yaitu memfasilitasi tes cepat bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes cepat dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

"Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang," kata dia. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MKD Bawa Laporan Terkait Azis Syamsuddin ke Rapat Pleno
Indonesia
MKD Bawa Laporan Terkait Azis Syamsuddin ke Rapat Pleno

Azis Syamsuddin disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengurusan perkara Walikota Tanjungbalai

Pemprov DKI Belum Izinkan Live Music di Kafe, Bahayanya?
Indonesia
Pemprov DKI Belum Izinkan Live Music di Kafe, Bahayanya?

Pemerintah DKI hanya mengizinkan konser dengan konsep drive-in mulai 6-16 Juli 2020.

Gandeng Baznas, Pemkab Jombang Hadirkan ATM Beras untuk Fakir Miskin
Indonesia
Gandeng Baznas, Pemkab Jombang Hadirkan ATM Beras untuk Fakir Miskin

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menghadirkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beras untuk fakir miskin dan kaum dhuafa.

Puluhan Warga Karanganyar Keracunan Takjil, Satu Meninggal Dunia
Indonesia
Puluhan Warga Karanganyar Keracunan Takjil, Satu Meninggal Dunia

Data sementara ada 29 warga RT 02 yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas setempat karena mengalami gejala mual, muntah dan diare. Sedangkan data sementara warga RT 03 ada sekitar 30 orang.

Pemprov DKI Siap Beri Sanksi PNS yang Nekat Mudik
Indonesia
Pemprov DKI Siap Beri Sanksi PNS yang Nekat Mudik

Pemprov DKI sangat mudah melacak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang nekat pulang kampung

[HOAKS Atau FAKTA]: Elektabilitas Anies Melorot Gegara Terapkan PSBB Ketat
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Elektabilitas Anies Melorot Gegara Terapkan PSBB Ketat

Dalam unggahan foto itu, Anies Baswedan tengan melakukan konferensi pers

TNI Senantiasa Dukung Penegakan Hukum Oleh Polri
Indonesia
TNI Senantiasa Dukung Penegakan Hukum Oleh Polri

Kapolri dan Panglima TNI didampingi Pejabat Utama masing-masing

Rizieq Shihab Tak Hadiri Sidang Perdana Praperadilan
Indonesia
Rizieq Shihab Tak Hadiri Sidang Perdana Praperadilan

Rizieq Shihab disebut tidak akan menghadiri sidang perdana praperadilan penetapan tersangka kasus kerumunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam Usia Ke-79, Mantan Atlet Sepeda Ini Pecahkan Rekor MURI Surabaya-Jakarta
Indonesia
Dalam Usia Ke-79, Mantan Atlet Sepeda Ini Pecahkan Rekor MURI Surabaya-Jakarta

Bersamaan dengan HUT ke-79 Unesa, pemberangkatan Tour de Java berlangsung di depan Gedung Rektorat Unesa, Kamis (18/09).

Ribuan Penumpang KA di Yogyakarta Pilih Layanan Rapid Test Antigen di Stasiun
Indonesia
Ribuan Penumpang KA di Yogyakarta Pilih Layanan Rapid Test Antigen di Stasiun

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Yogyakarta mencatat sebanyak 1.215 penumpang kereta api telah memanfaatkan layanan rapid test antigen di stasiun.