Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

MerahPutih.com - Mabes Polri mengatakan 8 orang anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap Polda Sumut dan Dit Siber Bareskrim terkait dengan dalam rangkaian penolakan omnibus law UU Cipta Kerja terancam 6 tahun penjara.

Pertama pada 9 Oktober 2020, tim siber Polda Sumut menangkap Ketua KAMI Medan Khairi Amri.

Kemudian, pada 10 Oktober 2020, tim menangkap Juliana dan Devi. Lalu, polisi menangkap Wahyu Rasari Putri pada 12 Oktober 2020.

Baca Juga:

Polri Benarkan Tangkap Petinggi KAMI

“Mereka yang empat itu sudah dibawa ke Jakarta ditahan oleh Bareskrim Polri di Jakarta. Kami tidak melihat petinggi organisasi apa, tapi kami melihat perbuatannya,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (13/10).

Karopenmas Polri, Brigjen Awi Setiyono. Foto: ANTARA
Karopenmas Polri, Brigjen Awi Setiyono. Foto: ANTARA

Kemudian di Jakarta, Awi melanjutkan, Bareskrim menangkap Kinkin di Tangerang Selatan pada 10 Oktober 2020. Lalu pada 12 Oktober 2020, menangkap Anton Permanadi daerah Rawamangun.

Betikutnya polisi menangkap Syahganda Nainggolan di Depok dan Jumhur Hidayat di Cipete pada hari ini.

“Untuk yang dua terakhir belum ditahan karena masih berstatus terperiksa selama 1 X 24 jam,” lanjutnya.

Baca Juga:

Tak Mungkin Ditinggal, Dedengkot KAMI yang Diciduk Polisi Diberi Bantuan Hukum

Mereka semua diduga melanggar pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Awi hanya menjelaskan penghasutan itu dilakukan di media sosial namun ia tidak menjelaskan detailnya.

Ancaman pidananya untuk yang UU ITE 6 tahun pidana penjara atau denda Rp1 miliar, dan untuk penghasutannya di pasal 160 KUHP ancaman pidananya adalah 6 tahun pidana penjara. (Knu)

Baca Juga:

KAMI Bantah Tunggangi Aksi Rusuh Tolak UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saat Reses, DPR Kebut Bahas RUU Ciptaker
Indonesia
Saat Reses, DPR Kebut Bahas RUU Ciptaker

RUU dan Naskah Akademik (NA) Cipta Kerja ini, dipaksakan untuk segera masuk dan dibahas.

1x24 Jam Keluhan Warga Tidak Ditanggapi Bawahan, Walkot Surabaya Dapat Notifikasi
Indonesia
1x24 Jam Keluhan Warga Tidak Ditanggapi Bawahan, Walkot Surabaya Dapat Notifikasi

aplikasi ‘Wargaku’ merupakan wadah aspirasi warga mulai saran, kritik, pencarian informasi terkait program-program yang dibuat Pemkot Surabaya.

Komisi III Tegaskan Tunggu Lampu Hijau untuk RDP soal Djoko Tjandra
Indonesia
Komisi III Tegaskan Tunggu Lampu Hijau untuk RDP soal Djoko Tjandra

"Ini masih kami tunggu juga," jelas I Wayan

Bio Farma Selesai Produksi 4 Juta Vaksin COVID-19, Februari Didistribusikan
Indonesia
Bio Farma Selesai Produksi 4 Juta Vaksin COVID-19, Februari Didistribusikan

PT Bio Farma (Persero) memastikan 4 juta dosis vaksin COVID-19 sudah selesai diproduksi dan siap didistribusikan pada Februari 2021.

Hentikan Penerimaan CPNS Guru, Pemerintah Dinilai Zalim
Indonesia
Hentikan Penerimaan CPNS Guru, Pemerintah Dinilai Zalim

Guru tak hanya dituntut dari kemampuan mengajar tetapi juga menjadi teladan

Polisi Segera Periksa Pihak Puskesmas Terkait Vaksinasi Helena Lim
Indonesia
Polisi Segera Periksa Pihak Puskesmas Terkait Vaksinasi Helena Lim

Penyidik masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran pidana atau tidak dalam perkara ini

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Bagikan Senter hingga Ban Dalam di 182 RT
Indonesia
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Bagikan Senter hingga Ban Dalam di 182 RT

"Kemarin kami distribusikan sarana pendukung tambahan tahap pertama untuk 182 RT dan 31 RW di 14 Kelurahan rawan genangan dan banjir," ucap Sabdo

Peringati HUT ke-75 RI, Politisi PDIP: Ekonomi Kita Sebagian Besar Masih Dikuasai Segelintir Elit
Indonesia
Peringati HUT ke-75 RI, Politisi PDIP: Ekonomi Kita Sebagian Besar Masih Dikuasai Segelintir Elit

Juga, pentingnya perhatian dan dukungan pemerintah dalam pendidikan pesantren

DPRD DKI Ngotot Keluarga Turut Divaksin, Ombudsman Jakarta: Ini Sudah Ngaco
Indonesia
DPRD DKI Ngotot Keluarga Turut Divaksin, Ombudsman Jakarta: Ini Sudah Ngaco

"Ini sudah ngaco banget DPRD. Bilang saja, ombudsman bilang DPRD ngaco kalau minta anggota keluarganya minta divaksin," ketus Tegus