Diduga Bertemu Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Diperiksa Komisi Kejaksaan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist

MerahPutih.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) soal pertemuan Pinangki dengan buronan, Djoko Tjandra.

"Ya benar, kami menjadwalkan yang bersangkutan (Pinangki Sirna Malasari) untuk dimintai keterangan dan penjelasan atas laporan pengaduan dari MAKI," kata Ketua Komjak, Barita Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (30/7).

Baca Juga

MAKI Desak Kejagung Pecat Jaksa Pinangki

Barita mengatakan, pemanggilan terhadap mantan Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejaksaan Agung itu telah dilayangkan pada Senin (27/7).

Menurut Barita, Pinangki bakal diperiksa hari ini terkait dugaan pertemuan dengan Djoko Tjandra dan pengacaranya, Anita Kolopaking.

"Suratnya sudah kami kirim Senin (27/7) lalu untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai laporan pengaduan MAKI pada Jumat, 24 Juli 2020," ujar Barita.

Paspor Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Foto: MP/MAKI
Paspor Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Foto: MP/MAKI

Sementara itu, MAKI meminta Komisi Kejaksaan merekomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Jaksa Pinangki apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra.

"Kami meminta Komisi Kejaksaan merekomendasi pemecatan dengan tidak hormat dari PNS terhadap Pinangki apabila terbukti dugaan pertemuan dengan Djoko Tjandra," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam keterangannya, Kamis (30/7).

MAKI hari ini akan menyerahkan bukti tambahan kepada Komisi Kejaksaan berupa poto dokumen perjalanan penerbangan Pinangki bersama Anita Kolopaking, pada tanggal 25 November 2019.

Pinangki bersama Anita Kolopaking mengendarai pesawat Garuda GA 820 jurusan Jakarta Kuala Lumpur keberangkatan jam 08.20 WIB.

"Bukti tambahan itu akan sangat berguna untuk bahan pemeriksaan dan berjaga-jaga jika Pinangki mengelak dan membantah seperti yang telah dilakukannya di depan pemeriksa tim Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung," ujarnya.

Baca Juga

Pengamat: Deputi Intelijen Aparatur Cegah ASN Intoleran

Kejaksaan Agung telah mencopot Jaksa Pinangki dari jabatannya sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sanksi berat atas perbuatannya sembilan kali pergi keluar negeri tanpa izin atasan.

Menurut Boyamin, pemberian sanksi tersebut belum cukup. Dia meminta Pina gki dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil Kejagung dan dikeluarkan dari lembaga Kejaksaan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Sulut Siap Gelar Pilkada Serentak 2020
Indonesia
KPU Sulut Siap Gelar Pilkada Serentak 2020

KPU Sulut akan melakukan pendaftaran bakal calon kepala daerah (cakada) untuk empat kabupaten, tiga kota, dan pilgub.

Distribusi dan Vaksinasi COVID-19 Butuh Waktu Lama
Indonesia
Distribusi dan Vaksinasi COVID-19 Butuh Waktu Lama

Pendistribusian vaksin yang lama berdampak pada pemulihan ekonomi mengingat selama vaksin belum didistribusikan maka protokol kesehatan ketat tetap harus diterapkan.

Kritisi Rencana Impor Beras, PDIP Singgung Pidato Bung Karno Sebelum Bacakan Teks Proklamasi
Indonesia
Kritisi Rencana Impor Beras, PDIP Singgung Pidato Bung Karno Sebelum Bacakan Teks Proklamasi

Tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Lima Mahasiswa ITS Temukan Alat Pencegah Illegal Fishing
Indonesia
Lima Mahasiswa ITS Temukan Alat Pencegah Illegal Fishing

Teknologi temuan mereka kali ini diberi nama Humanless Underwater Sensors Technology (HUST).

Hari Ini MK Sidangkan 34 Sengketa Pilkada
Indonesia
Hari Ini MK Sidangkan 34 Sengketa Pilkada

Waktu yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai peraturan perundang-undangan adalah 45 hari sejak permohonan perselisihan.

Pengamat: Gatot Nurmantyo Harusnya Jadi Penuntun
Indonesia
Pengamat: Gatot Nurmantyo Harusnya Jadi Penuntun

Kepentingan bangsa dan negara lebih besar, itu yang mestinya dipikul Gatot

Yasonna: Jakob Oetama Memberi Teladan Lewat Komitmennya pada Kemanusiaan
Indonesia
Yasonna: Jakob Oetama Memberi Teladan Lewat Komitmennya pada Kemanusiaan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya tokoh pers Jakob Oetama.

Libur Panjang, Warga Jakarta 'Hijrah' ke Luar Kota
Indonesia
Libur Panjang, Warga Jakarta 'Hijrah' ke Luar Kota

Libur panjang Tahun Baru Islam 1442 Hijriah yang dimulai pada Kamis (20/8) hingga Minggu (23/8) membuat warga Jakarta dan sekitarnya 'hijrah' ke luar kota.

Pekerja Dengan Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bantuan Sosial
Indonesia
Pekerja Dengan Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bantuan Sosial

Peningkatan belanja pemerintah juga akan dilakukan untuk melindungi masyarakat seperti melalui bantuan sosial produktif hingga Rp30 triliun bagi 12 juta UMKM

Ketahuan Mesum, Perangkat Desa di Ponorogo Disanksi Bayar Semen 400 Sak
Indonesia
Ketahuan Mesum, Perangkat Desa di Ponorogo Disanksi Bayar Semen 400 Sak

Seorang perangkat desa di Ponorogo, Jawa Timur, terkena sanksi adat membayar semen 400 sak karena ketahuan mesum dengan janda.