Diduga Ada Kecurangan TSM, Pilkada Asmat Bakal Dibawa ke MK Calon wakil bupati Asmat dari paslon nomor urut 2, Boni Jakfu (Ist)

Merahputih.com - Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asmat, Papua, Yulianus Payzon Aituru dan Bonifasius Jakfu bakal membawa dugaan kecurangan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asmat, Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka ingin pilkada dilakukan secara terbuka dan menjunjung tinggi demokrasi yang fair play.

Pilkada Asmat dinilai penuh kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Apalagi saat pilkada berlangsung juga sempat muncul video viral di mana petugas KPPS sedang mencoblos kertas suara paslon petahana nomor urut 1, Elisa Kambu-Thomas Eppe Safanpo.

Baca Juga

Eri-Armuji Unggul Hitung Cepat, Putra Risma Cukur Gundul

“Ada begitu banyak bukti sengketa kecurangan yang dilakukan pihak paslon petahana di Pilkada Kabupaten Asmat 2020. Sangat masif dan itu sangat merugikan kami,” kata calon wakil bupati Asmat dari paslon nomor urut 2, Boni Jakfu, Minggu (20/12).

Dia akan membawa bukti-bukti kecurangan ke MK. Diharapkan, dengan bukti yang ada, majelis hakim MK akan memutuskan secara fair untuk mengugurkan kemenangan paslon petahana.

“Selisih suara antara kami dengan paslon petahana cuma sekitar 7.000 suara untuk keunggulan mereka. Sangat tipis. Jadi kami masih punya kemungkinan memenangi Pilkada Asmat 2020 melalui sidang MK. Semoga itu terjadi,” tegas dia. Selama proses pilkada pihaknya pun banyak menerima intimidasi, terutama para saksi di TPS. Hampir semua saksi paslon nomor urut 2, tak diberikan banyak kesempatan untuk hadir mengawasi proses pencoblosan dan penghitungan suara berdasarkan formulir C1 di TPS.

Baca Juga

Risma 'Bantu' Kemenangan Eri-Armuji

Bahkan, ada satu TPS yang memunculkan hasil penghitungan suara sebanyak 2.208 untuk paslon petahana. Sementara saksi dan para pendukung paslon nomor urut 2 tak diberikan kesempatan untuk mencoblos. “Saya sampai menemui Ketua KPU Kabupaten Asmat untuk meminta klarifikasi atas penolakan terhadap kubu kami di TPS tersebut. Kami ingin hak politik kami dihargai secara benar. Tapi tak dapat jawaban yang memuaskan,” tandas dia. (Ayu)

Kanal