Diduga Ada Kebocoran Data KTP Milik Warga, Boyamin Lapor ke Polresta Surakarta Boyamin Saiman warga Kelurahan Jebres, Solo, Jawa Tengah mengadukan dugaan tindak pidana penyebaran data pribadi kependudukan di Mapolresta Surakarta Jumat (21/5). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Boyamin Saiman mengadukan adanya dugaan tindak pidana penyebaran data pribadi kependudukan di Mapolresta Surakarta Jumat (21/5). Dalam laporan tersebut, data kependudukan dan data pribadi diduga dijual ke portal hacker di internet.

"Berdasarkan penelusuran kami, kebocoran data itu diduga dari BPJS Kesehatan," ujar Boyamin pada awak media.

Baca Juga

Ratusan Juta Data Penduduk Bocor, DPD Desak RUU PDP Segera Disahkan

Meskipun masih dugaan kebocoran data dari BPJS Kesehatan, kata dia, pihaknya meyakini kebocoran dari data BPJS juga terjadi di Solo. Atas dasar tersebut, ia melaporkannya ke Mapolresta Solo.

"Pengaduan di Mapolresta Solo ini dikarenakan saat input data BPJS, korban melakukannya di Solo," kata dia.

Boyamin Saiman warga Kelurahan Jebres, Solo, Jawa Tengah mengadukan dugaan tindak pidana penyebaran data pribadi kependudukan di Mapolresta Surakarta Jumat (21/5). (MP/Ismail)
Boyamin Saiman warga Kelurahan Jebres, Solo, Jawa Tengah mengadukan dugaan tindak pidana penyebaran data pribadi kependudukan di Mapolresta Surakarta Jumat (21/5). (MP/Ismail)

Ia mengatakan dalam Undang-Undang Kependudukan Pasal 79 ayat (3), Pasal 86 ayat (1a), dan Pasal 95A ancaman hukuman penyebarluasan data pribadi cenderung ringan, yakni dua tahun penjara dan dengan Rp20 juta. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa dijerat pasal lain seperti pemerasan.

"Penyebaran data pribadi bisa disalahgunakan seperti data rekening bank. Bisa juga pembobolan handphone yang digunakan untuk penipuan seperti meminta sejumlah uang kepada rekan," papar dia.

Ia mengaku yang dilaporkan ini adalah oknum untuk melakukan pemerasan. Ia juga memperkirakan kasus kebocoran data KTP ini bisa juga digunakan hacker yang hendak memeras BPJS.

"Tadi sudah saya serahkan ke Polresta Solo, tindak lanjutnya ke Mabes Polri karena menyangkut data nasional atau seperti apa,” papar dia.

Ia menambahkan sampai saat ini belum diketahui oknum-oknum penyebar data itu. Pihaknya berharap ikut menangani kasus ini. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Ketua MPR Tegaskan Dugaan Kebocoran Data Bukan Persoalan Main-Main

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kriteria UMKM di UU Cipta Kerja Diprotes Pengusaha
Indonesia
Kriteria UMKM di UU Cipta Kerja Diprotes Pengusaha

Esensi UU Cipta Kerja pada pokoknya untuk membuat playing field yang gampang, sederhana, dan kondusif bagi seseorang agar bisa menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang terus tumbuh besar.

Komnas HAM Kirim Surat Panggilan Kedua ke Firli Bahuri Cs
Indonesia
Komnas HAM Kirim Surat Panggilan Kedua ke Firli Bahuri Cs

Hal ini dilakukan untuk meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Catatkan Rekor, Sehari Kasus COVID-19 Tembus lebih dari 20 Ribu
Indonesia
Catatkan Rekor, Sehari Kasus COVID-19 Tembus lebih dari 20 Ribu

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 355 orang

Anies dan Kepala Daerah Se-Indonesia Dinilai Tak Wajib Patuhi Kemenaker Soal UMP
Indonesia
Anies dan Kepala Daerah Se-Indonesia Dinilai Tak Wajib Patuhi Kemenaker Soal UMP

Anies maupun kepala daerah lain berhak menetapkan UMP 2021 karena bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.

10 Ribu Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Solo, 10 Orang Disuntik Pertama Kali
Indonesia
10 Ribu Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Solo, 10 Orang Disuntik Pertama Kali

Solo masuk daftar tiga daerah di Jawa Tengah yang tenaga kesehatan (nakes) mendapatkan giliran vaksin pertama. Ketiga daerah tersebut adalah Kota Semarang, Kota Solo, dan Kabupaten Semarang.

Banten Perpanjang PSBB sampai 18 April
Indonesia
Banten Perpanjang PSBB sampai 18 April

Gubernur Banten Wahidin Halim kembali memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pandemi COVID-19, Desain Produk Ditantang Kedepankan Aspek Kesehatan
Indonesia
Pandemi COVID-19, Desain Produk Ditantang Kedepankan Aspek Kesehatan

Desainer produk industri, tidak hanya berdaya guna tinggi, namun juga sedap dipandang dan mampu memenuhi standar protokol kesehatan.

[Hoaks atau Fakta]: 6 Ormas Radikal Telah Dibubarkan Pemerintah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: 6 Ormas Radikal Telah Dibubarkan Pemerintah

Info ini telah muncul sejak tahun 2017 sepanjang Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

PKS Sebut Harga Vaksin Gotong Royong Beratkan UMKM dan Pekerja
Indonesia
PKS Sebut Harga Vaksin Gotong Royong Beratkan UMKM dan Pekerja

Pemerintah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik sebesar Rp879.140.

Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional
Indonesia
Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional.