Diduga Ada Kebocoran Data KTP Milik Warga, Boyamin Lapor ke Polresta Surakarta Boyamin Saiman warga Kelurahan Jebres, Solo, Jawa Tengah mengadukan dugaan tindak pidana penyebaran data pribadi kependudukan di Mapolresta Surakarta Jumat (21/5). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Boyamin Saiman mengadukan adanya dugaan tindak pidana penyebaran data pribadi kependudukan di Mapolresta Surakarta Jumat (21/5). Dalam laporan tersebut, data kependudukan dan data pribadi diduga dijual ke portal hacker di internet.

"Berdasarkan penelusuran kami, kebocoran data itu diduga dari BPJS Kesehatan," ujar Boyamin pada awak media.

Baca Juga

Ratusan Juta Data Penduduk Bocor, DPD Desak RUU PDP Segera Disahkan

Meskipun masih dugaan kebocoran data dari BPJS Kesehatan, kata dia, pihaknya meyakini kebocoran dari data BPJS juga terjadi di Solo. Atas dasar tersebut, ia melaporkannya ke Mapolresta Solo.

"Pengaduan di Mapolresta Solo ini dikarenakan saat input data BPJS, korban melakukannya di Solo," kata dia.

Boyamin Saiman warga Kelurahan Jebres, Solo, Jawa Tengah mengadukan dugaan tindak pidana penyebaran data pribadi kependudukan di Mapolresta Surakarta Jumat (21/5). (MP/Ismail)
Boyamin Saiman warga Kelurahan Jebres, Solo, Jawa Tengah mengadukan dugaan tindak pidana penyebaran data pribadi kependudukan di Mapolresta Surakarta Jumat (21/5). (MP/Ismail)

Ia mengatakan dalam Undang-Undang Kependudukan Pasal 79 ayat (3), Pasal 86 ayat (1a), dan Pasal 95A ancaman hukuman penyebarluasan data pribadi cenderung ringan, yakni dua tahun penjara dan dengan Rp20 juta. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa dijerat pasal lain seperti pemerasan.

"Penyebaran data pribadi bisa disalahgunakan seperti data rekening bank. Bisa juga pembobolan handphone yang digunakan untuk penipuan seperti meminta sejumlah uang kepada rekan," papar dia.

Ia mengaku yang dilaporkan ini adalah oknum untuk melakukan pemerasan. Ia juga memperkirakan kasus kebocoran data KTP ini bisa juga digunakan hacker yang hendak memeras BPJS.

"Tadi sudah saya serahkan ke Polresta Solo, tindak lanjutnya ke Mabes Polri karena menyangkut data nasional atau seperti apa,” papar dia.

Ia menambahkan sampai saat ini belum diketahui oknum-oknum penyebar data itu. Pihaknya berharap ikut menangani kasus ini. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Ketua MPR Tegaskan Dugaan Kebocoran Data Bukan Persoalan Main-Main

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
M. Taufik Berencana Mundur dari DPRD DKI Jakarta
Indonesia
M. Taufik Berencana Mundur dari DPRD DKI Jakarta

Mulai hari ini Mohammad Taufik resmi dilengserkan tidak lagi menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Polisi Blokir Rekening Tersangka Kasus Mafia Tanah yang Timpa Ibu Nirina Zubir
Indonesia
Polisi Blokir Rekening Tersangka Kasus Mafia Tanah yang Timpa Ibu Nirina Zubir

Penyidik Sub Direktorat Harta dan Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan pemblokiran terhadap rekening tersangka.

Sopir Gocar yang Diduga Perkosa Perawat Ditetapkan sebagai Tersangka
Indonesia
Sopir Gocar yang Diduga Perkosa Perawat Ditetapkan sebagai Tersangka

Setelah menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan HS sebagai tersangka

Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS
Indonesia
Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

Setelah menggagas koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam barisan Koalisi Semut Merah, kini Partai Demokrat juga berpotensi bergabung dalam koalisi ini.

Polda Jatim Bikin Tim Khusus Telusuri Dugaan Jual Beli Vaksin Booster di Surabaya
Indonesia
Polda Jatim Bikin Tim Khusus Telusuri Dugaan Jual Beli Vaksin Booster di Surabaya

Nico menyebut, selama ini pihaknya juga memastikan vaksin yang didistribusikan telah sesuai SOP

Tutup Celah Korupsi, IMI Rangkul KPK Awasi Penyelenggaraan Formula E
Indonesia
Tutup Celah Korupsi, IMI Rangkul KPK Awasi Penyelenggaraan Formula E

"Setelah panitia terbentuk untuk pelaksanaan, kami akan meminta pendampingan dari KPK dalam pelaksanaan Formula E," kata Sahroni

KSP Dorong BPN Verifikasi Status Tanah IKN Agar Bebas Konflik Agraria
Indonesia
KSP Dorong BPN Verifikasi Status Tanah IKN Agar Bebas Konflik Agraria

"IKN harus dibangun di atas tanah yang sudah tidak mengandung masalah sehingga di masa depan tidak lagi memicu konflik agraria," kata Usep dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (14/3).

DPR Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia
Indonesia
DPR Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia

Ketua Panja Penyelamatan Garuda Indonesia, Martin Manurung mengatakan, Panja dibentuk sebagai dukungan politik agar maskapai Garuda Indonesia dapat tetap bertahan.

 Menhub Bersyukur Layanan Angkutan Logistik Berjalan Lancar
Indonesia
Menhub Bersyukur Layanan Angkutan Logistik Berjalan Lancar

Kelancaran angkutan barang/logistik ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan logistik nasional

Istri Marahin Suami Mabuk Dituntut 1 Tahun, Jaksa Harusnya Kedepankan Keadilan
Indonesia
Istri Marahin Suami Mabuk Dituntut 1 Tahun, Jaksa Harusnya Kedepankan Keadilan

Pengadilan Negeri Karawang bisa memandang dengan cermat, dan membebaskan Valencya.