Diduga Ada Agenda Tersembunyi di Balik Revisi UU MK Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi UU pada Senin (1/9). Diduga ada agenda tersembunyi dari Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU MK tersebut.

"Sulit untuk tidak mengatakan terdapat agenda tersembunyi dari pemerintah dan DPR dalam revisi UU MK ini," kata Sekretaris Nasional PILNET Indonesia, Erwin Natosmal Oemar kepada wartawan, Kamis (3/9).

Baca Juga

Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI

Indikasinya, kata Erwin, proses pembahasan revisi UU MK dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Terlebih, proses pembahasan revisi UU MK dilakukan dalam tempo singkat.

"Prosesnya dibuat secara kilat dan rekor dalam sejarah pembuatan UU di Indonesia," ujar Erwin.

Mahkamah Konstitusi

Di sisi lain, Erwin menilai, revisi UU MK tidak menguatkan marwah konstitusi secara kelembagaan. Sebab, substansinya tidak merubah dan tidak menguatkan MK secara institusional.

"Revisi hanya menambah masa jabatan hakim yang sedang menjabat sampai 15 tahun dan masa umur minimal dan maksimal. Artinya, dalam UU MK hasil revisi ini, tidak memberikan satu manfaat apa pun bagi publik kecuali bagi para hakim konstitusi yang sedang menjabat," kata Erwin.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan RUU MK dalam rapat paripurna pada Senin (1/9). RUU ini tetap disahkan meski menuai polemik di tengah masyarakat.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly pun menyampaikan ucapan terima kasih pemerintah atas persetujuan DPR untuk mengesahkan RUU Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Baca Juga

KPK Garap Dirut PT PAL Terkait Kasus Korupsi di PT DI

"Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang terhormat, tenaga ahli Komisi III DPR RI, serta Sekretariat Komisi III DPR RI yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini," kata Yasonna dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9).

Yasonna menyebut, pengesahan RUU MK menjadi UU akan menjadi dasar yuridis dalam menetapkan syarat untuk menjadi hakim konstitusi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli
Indonesia
Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli

Dugaan pelanggaran etik Firli terkait penggunaan helikopter milik swasta bertentangan dengan nilai dasar integritas yang diatur dalam Peraturan Dewas.

Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur
Indonesia
Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur

KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster.

Penyidik Periksa CCTV Bandara Soetta Terkait Kasus Pelecehan Seksual, Begini Hasilnya
Indonesia
Penyidik Periksa CCTV Bandara Soetta Terkait Kasus Pelecehan Seksual, Begini Hasilnya

Polisi telah memeriksa rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, hingga tiga bulan kebelakang.

Andreau Pernah Jadi Caleg PDIP, Tapi Setelah Gagal Tak Aktif Lagi di Partai
Indonesia
Andreau Pernah Jadi Caleg PDIP, Tapi Setelah Gagal Tak Aktif Lagi di Partai

Segala bentuk perilaku dan tindak tanduk Andreau tidak berkaitan dengan partai

Warga Berkerumun, Laju Pertambahan Pasien COVID-19 Masih Melejit
Indonesia
Warga Berkerumun, Laju Pertambahan Pasien COVID-19 Masih Melejit

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 7,9%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 5,9%.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Direktur Teknik Garuda Indonesia
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Direktur Teknik Garuda Indonesia

Sejak Agustus 2019, KPK melakukan penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka

Sekjen MUI Setuju Usul Fadli Zon Provinsi Sumbar Ganti Nama Minangkabau
Indonesia
Sekjen MUI Setuju Usul Fadli Zon Provinsi Sumbar Ganti Nama Minangkabau

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengusulkan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Minangkabau.

KPU Diminta Bikin Aturan Larangan Kumpulkan Massa di Pilkada
Indonesia
KPU Diminta Bikin Aturan Larangan Kumpulkan Massa di Pilkada

Bawaslu mencatat selama dua hari pendaftaran peserta Pilkada 2020, terjadi 243 dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon kepala daerah.

Suhu Bumi Makin Panas, Kekeringan Ancam Indonesia
Indonesia
Suhu Bumi Makin Panas, Kekeringan Ancam Indonesia

Rata-rata kenaikan suhu global naik sekitar 1 derajat celcius tiap tahunnya. Bahkan ada peluang naik hingga 20 persen atau sekitar 1,5 derajat.

Pertama di Jatim, Universitas Kristen Petra Surabaya Cetak Ijazah Digital
Indonesia
Pertama di Jatim, Universitas Kristen Petra Surabaya Cetak Ijazah Digital

Diterbitkannya ijazah digital tersebut, UK Petra merupakan yang pertama dan pelopor di Jawa Timur.