Didorong Punya Produk Unggulan, Pesantren Diharapkan Tidak Bergantung Sedekah Produk UMKM Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Pemerintah Jawa Barat terus mengenjot program satu pesantren satu produk (one pesantren one product (OPOP), yang bertujuan mendorong pemberdayaan pesantren agar memiliki produk unggulan dan mandiri secara ekonomi. Program yang diluncurkan, Desember 2018, telah menyentuh 2.574 pesantren.

"Yang dimaksud dengan Pesantren Juara adalah pesantren yang mandiri dalam bidang ekonomi, yang operasional dan kebutuhannya tidak bergantung pada zakat, infak dan sedekah," Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat menjadi pembicara dalam Webinar OPOP Tahun 2021 di Rumah Singgah Wakil Gubernur, Kota Tasikmalaya, Rabu (15/12).

Baca Juga:

Buntut 12 Santri Diperkosa di Bandung, Menag Investigasi Seluruh Pesantren

Uu mengatakan, program OPOP menjadi salah satu upaya Pemda Provinsi Jabar dalam meningkatkan perekonomian secara adil dan merata, terutama pascapandemi COVID-19. Menurutnya, peningkatan ekonomi pesantren dapat memberi dampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar pesantren.

"Dalam rangka mewujudkan perkembangan ekonomi yang adil dan merata, maka Pemprov Jabar melahirkan program-program, seperti desa wisata, OVOC (One Village One Company), BUMDes, dan program lain termasuk OPOP," kata Uu.

Ia meyakini, kalau pesantren memiliki kegiatan ekonomi yang hebat, maka masyarakat sekitar akan menikmati peluang dan pergerakan ekonomi.

"Biasanya ponpes ada di pedesaan, maka uang akan beredar di wilayah tersebut," imbuhnya.

Uu memaparkan, program OPOP memiliki payung hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang memuat visi misi Pemda Provinsi Jabar Periode 2012-2023, dan Perda terkait anggaran setiap tahunnya.

Selain itu, payung hukum OPOP juga diperkuat oleh Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dalam Perda tersebut, tercantum tiga kewajiban pemerintah terhadap pesantren, yakni pemberdayaan, penyuluhan, serta pembiayaan.

Wakil  Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. (Foto: Antara)
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. (Foto: Antara)

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (DISKUK) Jabar Kusmana Hartadji menuturkan, target pesantren dalam program OPOP adalah 5.000 pesantren. Dengan demikian, capaian target OPOP sudah lebih dari 50 persen.

"Sesuai dengan RPJMD Jabar 2018-2023 kita punya target sebetulnya 5.000 (ponpes), dan saat ini realisasinya untuk tahun 2019 dan 2020 itu 1.574 (ponpes) dan di tahun 2021 ini 1.000 pesantren,” kata Kusmana.

Kusmana mengatakan, OPOP juga mendorong seluruh pesantren untuk meningkatkan kualitas produk. Bahkan, pasarnya sudah tidak lagi hanya regional dan nasional, tetapi juga mulai go international.

"Kemarin sudah dilepas oleh Pak Gubernur untuk ekspor perdana beberapa produk ke Dubai, seperti manggis, salak, jengkol, fashion muslim dan mukena," ucapnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Buntut Pencabulan Belasan Santri, Dewan Pengawas Pesantren Akan Dibentuk

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah Tetapkan Tiga Prioritas Nasional
Indonesia
Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah Tetapkan Tiga Prioritas Nasional

“Untuk Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah telah menetapkan tiga prioritas nasional," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/2).

Jaksa Agung Janji Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat, Sahroni: Ini Jawaban yang Ditunggu
Indonesia
Belum ada Pembahasan, Sri Mulyani Ogah Paparkan Detail Rencana Kenaikan PPN
Indonesia
Belum ada Pembahasan, Sri Mulyani Ogah Paparkan Detail Rencana Kenaikan PPN

Menurut Sri Mulyani draf RUU KUP tersebut bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan kondisi menjadi kikuk.

KM Karya Indah Terbakar di Laut Malut, 181 Penumpang Dievakuasi
Indonesia
KM Karya Indah Terbakar di Laut Malut, 181 Penumpang Dievakuasi

Kapal penumpang KM Karya Indah terbakar di perairan Pulau Mangoli, Maluku Utara (Malut). 181 penumpang dievakuasi tim gabungan Rescue Unit Siaga SAR Sanana.

SMAN 96 Jakarta Roboh, Wagub: Nanti Dicek Ya
Indonesia
SMAN 96 Jakarta Roboh, Wagub: Nanti Dicek Ya

"Disdik harus kroscek lagi jangan sampai kejadian begini terulang. SMAN 96 itu anggaran 2021 total Rp 33 miliar," kata Ima.

Tempat Wisata Tak Terkendali saat PPKM Level 3 Libur Nataru Bakal Ditutup
Indonesia
Tempat Wisata Tak Terkendali saat PPKM Level 3 Libur Nataru Bakal Ditutup

Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Gus Yahya Ingin PBNU Fokus Tangani Kemiskinan
Indonesia
Gus Yahya Ingin PBNU Fokus Tangani Kemiskinan

NU sebagai elemen masyarakat madani nanti akan ikut berpartispasi dan kontribusi untuk menjalankan yang menjadi agenda negara.

Mantan Bupati Muara Enim Dituntut 10 Tahun Penjara
Indonesia
Mantan Bupati Muara Enim Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Bupati Muara Enim periode 2019-2018 Muzakir Sai Sohar dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta dalam perkara suap.

Hajar M Kece, Irjen Napoleon Dijerat Pasal 170 KUHP
Indonesia
Hajar M Kece, Irjen Napoleon Dijerat Pasal 170 KUHP

“Dikenakan Pasal 170 juncto Pasal 351 ayat (1) KUHP,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Rabu (29/9).

Polda Metro Enggan Berkomentar Soal Status Hukum Terkini Ade Armando
Indonesia
Polda Metro Enggan Berkomentar Soal Status Hukum Terkini Ade Armando

Polisi tak kunjung memberikan informasi pasti apakah Ade Armando masih berstatus tersangka kasus dugaan penodaan agama atau tidak.