Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Setkab/pri.

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terkait dengan industri minuman keras.

Keputusan ini diambil usai mendengar sejumlah masukan.

Jokowi mengaku menerima masukan dari tokoh agama hingga pemerintah daerah. Seperti masukan-masukan dari ulama MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya serta tokoh agama yang lain, juga masukan dari provinsi dan daerah.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara

"Saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol dicabut," kata Jokowi dalam keterangannya, Selasa (2/3).

Aturan investasi miras ini sebenarnya merupakan lampiran dari Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres ini ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Aturan soal penanaman modal terkait minuman keras termuat dalam lampiran III perpres soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Ilustrasi - Minuman keras di Garut. ANTARA/Feri Purnama
Ilustrasi - Minuman keras di Garut. ANTARA/Feri Purnama

Berikut daftar bidang usaha soal minuman beralkohol beserta syaratnya:

1. Bidang usaha: industri minuman keras mengandung alkohol

Persyaratan: a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

2. Bidang usaha: industri minuman mengandung alkohol (anggur)

Persyaratan: a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

3. Bidang usaha: industri minuman mengandung malt

Persyaratan: a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4. Bidang usaha: perdagangan eceran minuman keras atau alkohol

Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

5. Bidang usaha: perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol

Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

Muhammadiyah menyatakan, sikap resmi soal Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang di antaranya membuka investasi untuk usaha miras.

Ada sejumlah poin pernyataan sikap Muhammadiyah soal perpres tersebut. Pertama, Muhammadiyah menyatakan keberatan dengan perpres tersebut.

Baca Juga:

Perpres Yang Buka Investasi Miras Dinilai Bermasalah

Kedua, Muhammadiyah meminta Pemerintah mendengarkan suara masyarakat, khususnya umat muslim soal perpres tersebut. Muhammadiyah mendesak perpres tersebut dicabut atau direvisi.

"Mendesak pemerintah untuk merevisi atau mencabut Perpres Nomor 10 tahun 2021," ujar Ketua PP Muhammadiyah Danang Sugianto dalam jumpa pers virtual, Selasa (2/3).

Ketiga, Muhammadiyah memandang ada potensi bahaya di balik Perpres 10/2021 terhadap integrasi bangsa.

Muhammadiyah juga mengingatkan pemerintah wajib membina mental spiritual dan akhlak bangsa.

Poin selanjutnya, Muhammadiyah mendorong pemerintah memprioritaskan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. (Knu)

Baca Juga:

Tak Setuju Jokowi, PKS Sejak Awal Dukung Anies Lepas Saham Miras di PT Delta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 Persen Lowongan CPNS dan PPPK Khusus Pendaftar Disabilitas
Indonesia
2 Persen Lowongan CPNS dan PPPK Khusus Pendaftar Disabilitas

Paling tidak, total instansi Pemerintah yang membuka formasi seleksi ASN Tahun 2021 berdasarkan data progres finalisasi formasi pada SSCASN per 30 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB, berjumlah 568.

KPK Sidik Dugaan Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan

Praktik rasuah itu terjadi sepanjang 2016 hingga 2018

Varian B1617 India Masuk Solo dari Kudus, Pemkot Usulkan Pemprov Terapkan PSBB
Indonesia
Varian B1617 India Masuk Solo dari Kudus, Pemkot Usulkan Pemprov Terapkan PSBB

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengusulkan pada Pemprov Jawa Tengah untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan penularan varian baru.

[Hoaks atau Fakta]: Robot Dirancang untuk Memberikan Vaksinasi Secara Paksa
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Robot Dirancang untuk Memberikan Vaksinasi Secara Paksa

Beredar video di Facebook yang menampilkan robot mengetuk pintu dan memberikan suntikan kepada manusia.

Nataru, Pengawasan Prokes Ketat Dilakukan di Tempat Wisata
Indonesia
Nataru, Pengawasan Prokes Ketat Dilakukan di Tempat Wisata

Bakal ada sejumlah kegiatan diusulkan dilarang pelaksanaanya saat periode libur Natal dan Tahun Baru.

Warga Solo Temukan 24 Granat Diduga Sisa PD II Tersimpan di Dalam Guci
Indonesia
Warga Solo Temukan 24 Granat Diduga Sisa PD II Tersimpan di Dalam Guci

"Sebanyak 24 granat di dalam guci tanah itu lalu diamankan personel Sat Brimob Polresta Solo," ujar Tugino,

Pemprov Jakarta Siapkan 5 Truk Bok Angkut Tabung Oksigen ke RS
Indonesia
Pemprov Jakarta Siapkan 5 Truk Bok Angkut Tabung Oksigen ke RS

Kami selalu berkomunikasi kalau ada kendala dari arah suplier karena ada keterbatasan armada atau SDM kami siap membantu untuk bisa sampai ke rumah sakit," jelas Widyastuti.

Golkar Diminta Segera Copot Azis Syamsuddin dari Kursi Wakil Ketua DPR
Indonesia
Golkar Diminta Segera Copot Azis Syamsuddin dari Kursi Wakil Ketua DPR

Partai Golkar diminta untuk segera mencopot Azis Syamsuddin dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR.

DPRD Karanganyar Kritik Surat Edaran Penggalangan Dana untuk Palestina
Indonesia
DPRD Karanganyar Kritik Surat Edaran Penggalangan Dana untuk Palestina

"Kami perlu berikan kritik pada bupati (Juliyatmono). Harusnya tidak melibatkan lembaga pemerintah daerah dalam persoalan Palestina, ini urusan negara dengan negara," kata Tony.

Terungkap! Nama-Nama Kasatgas KPK yang Tangani Kasus Besar dan Ikut Dinonaktifkan
Indonesia
Terungkap! Nama-Nama Kasatgas KPK yang Tangani Kasus Besar dan Ikut Dinonaktifkan

Sebab, mereka yang dinonaktifkan adalah pegawai-pegawai KPK yang berintegritas