Dicokok KPK di Bandara, Menteri Edhy Tersandung Ekspor Benur Menteri KKP Edhy Prabowo. (Foto: KKP)

MerahPutih.com - KPK membenarkan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Cengkareng pagi tadi, terkait dengan polemik ekspor benur yang ramai belakangan ini.

"Benar KPK tangkap Menteri KKP berkait ekspor benur tadi pagi jam 01.23 WIB di Soetta," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dalam pesan singkat kepada MerahPutih.com, Rabu (25/11).

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK: Menteri Edhy Prabowo Ditangkap Bersama Keluarga

Menurut Ghufron, ada sejumlah orang yang ikut diamankan dalam proses penangkapan petinggi Partai Gerindra itu. “Yang bersangkutan (Edhy Prabowo) ditangkap bersama beberapa orang dari Kementerian Kelautan dan keluarganya,” imbuh wakil ketua KPK termuda ini.

Komisioner KPK Nurul Ghufron sambangi Gedung KPK
Salah satu pimpinan KPK, Nurul Ghufron (Foto: antaranews)

Setelah dilakukan penangkapan, politikus Gerindra dan beberapa orang yang ditangkap ini dibawa ke KPK untuk dilakukan pengembangan. Namun, KPK belum memberikan informasi detil terkait kasus apa sehingga pihaknya menangkap Edhy.

Baca Juga:

BREAKING NEWS: Operasi Dini Hari, KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap tersebut. Sumber internal di KPK menyebutkan, Edhy tiba di bandara sepulang dari Amerika Serikat menggunakan pesawat dari Jepang.

Bahkan sumber tersebut mengatakan bahwa keluarga Edhy yang ikut ditangkap adalah sang istri. “Hingga saat ini mereka masih di dalam gedung KPK untuk diperiksa,” kata sumber itu.

susi pudjiastuti
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia, Susi Pudjiastuti. (Foto: Instagram/susipudjiastuti115)

Sejak 4 Mei 2020 lalu, Indonesia resmi memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia beserta berbagai petunjuk teknis lainnya.

Peraturan ini digagas Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menggantikan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 yang dikeluarkan pendahulunya Susi Pudjiastuti melarang ekspor benur lobster. Silang pendapat masih bermunculan, hingga menyembulkan pertanyaan, sejauhmana keuntungan buat nelayan di antara dua kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan itu. (Pon)

Baca Juga:

Susi Minta Nelayan Bijak Ambil Benur di Laut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Zona Hijau COVID-19 Diklaim Meningkat
Indonesia
Jumlah Zona Hijau COVID-19 Diklaim Meningkat

Reisa optimistis langkah pemerintah untuk menekan penularan corona sudah tepat

Begini Nasib Kru ANTV dan Dua Anggota Polri Korban Penyerangan Polsek Ciracas
Indonesia
Begini Nasib Kru ANTV dan Dua Anggota Polri Korban Penyerangan Polsek Ciracas

Sebelumnya, ketiga korban yang terdiri dua anggota Polri dan seorang kru Stasiun TV ANTV mendapatkan perawatan di RS Polri Kramat Jati.

KPK Sita Dokumen Kontrak Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Sita Dokumen Kontrak Bansos COVID-19

Seluruh barang bukti yang disita dari dua lokasi tersebut akan dianalisis

Update COVID-19 DKI: 1.268 Positif, 284 Dirawat di Rumah, 507 tak Terdeteksi
Indonesia
Update COVID-19 DKI: 1.268 Positif, 284 Dirawat di Rumah, 507 tak Terdeteksi

Dari 1.268 yang positif, ada 126 orang meninggal dunia

OTT KPK Diduga Terkait Bansos COVID-19
Indonesia
OTT KPK Diduga Terkait Bansos COVID-19

Ghufron enggan membeberkan detail siapa saja yang ditangkap termasuk barang bukti yang disita.

Andreau Pernah Jadi Caleg PDIP, Tapi Setelah Gagal Tak Aktif Lagi di Partai
Indonesia
Andreau Pernah Jadi Caleg PDIP, Tapi Setelah Gagal Tak Aktif Lagi di Partai

Segala bentuk perilaku dan tindak tanduk Andreau tidak berkaitan dengan partai

Indonesia Bakal Uji Klinis Tahap II Vaksin Buatan Korsel
Indonesia
Indonesia Bakal Uji Klinis Tahap II Vaksin Buatan Korsel

Genexine mengembangkan calon vaksin COVID-19 yang disebut dengan GX 19 dan untuk uji klinis di Indonesia dengan menggandeng PT Kalbe Farma Tbk.

Jokowi Minta Pekerja Informal Masuk Jaring Pengaman Sosial
Indonesia
Jokowi Minta Pekerja Informal Masuk Jaring Pengaman Sosial

Jokowi memberikan perhatian kepada sektor ketenagakerjaan secara menyeluruh

Pencairan Subsidi Pegawai Capai 95 Persen, Kapan Masuk Tahap Ke-3?
Indonesia
Pencairan Subsidi Pegawai Capai 95 Persen, Kapan Masuk Tahap Ke-3?

Subsidi ini merupakan salah satu bantuan dari pemerintah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak COVID-19.

BMKG Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah
Indonesia
BMKG Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah

BMKG mewaspadai potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin (30/11).