Dicecar Batas Gaji Rumah DP 0 Rupiah, Anies: Nanti Dulu Ya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Ahmad Riza Patria meninjau mesin pompa yang menyedot air banjir ke Kali Mookervaart di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (22/2) Foto: ANTAR

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak mau berkomentar banyak mengenai keputusannya menaikan batas penghasilan untuk pembelian program Rumah DP 0 Rupiah sebesar Rp14 juta.

"Nanti satu-satu saja dulu ya," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/3).

Jawaban itu dilontarkan Anies di sela-sela pertemuannya dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla.

Baca Juga

Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi

Sebelumnya, Anies mengeluarkan aturan baru soal batasan tertinggi penghasilan warga untuk bisa memiliki program Rumah DP 0 Rupiah. Nilai batasan itu cukup mencengangkan sebesar belasan juta rupiah.

Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 588 Tahun 2020 tentang Batasan Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14.800.000,00 per bulan," tulis Kepgub itu yang ditandatangani Gubernur Anies.

Vaksinasi di Jakarta. (Foto: Antara)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Foto: Antara)

Dengan berlakunya aturan baru ini, Kepgub Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Anggota Komisi B DPRD DKI, Eneng Malianasari menyebut, langkah Anies menaikan batasan penghasilan itu tertuang dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca Juga

KPK Geledah Satu Ruko di Cibubur Terkait Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

Eneng pun berpendapat, meningkatkan batas gaji sampai Dp14 juta ini bisa membuat masyarakat kelas menengah ke bawah tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi.

"Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?” jelas dia. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bantuan Sosial Buat Buruh Perlu Dievaluasi
Indonesia
Bantuan Sosial Buat Buruh Perlu Dievaluasi

Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Ketenagakerjaan untuk meringankan beban masyarakat dan pekerja dinilain belum optimal.

Kejagung Siap Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri
Indonesia
Kejagung Siap Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri

Febrie pun tidak menyebut identitas para calon tersangka

[HOAKS atau FAKTA] Bank Indonesia Mengeluarkan Uang Pecahan 1.0
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Bank Indonesia Mengeluarkan Uang Pecahan 1.0

Pengguna TikTok dengan nama pengguna PuspoTV mengunggah sebuah video (2/4) yang menunjukkan selembar uang pecahan 1.0 yang bergambarkan seorang penari pendet.

KPK Diminta Dalami Potensi Suap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
KPK Diminta Dalami Potensi Suap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami potensi tindak pidana suap di balik komunikasi antara Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial.

Pemprov DKI Pastikan Harga dan Pasokan Pangan Saat Ramadan Terjaga
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Harga dan Pasokan Pangan Saat Ramadan Terjaga

Dinas KPKP bekerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melaksanakan gelar pangan murah

PKS Akui harus Belajar Banyak Soal Kedisiplinan dari PDIP
Indonesia
PKS Akui harus Belajar Banyak Soal Kedisiplinan dari PDIP

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) merupakan partai yang berdisiplin dan memiliki rekam jejak panjang di Indonesia.

Drone Bawah Laut Beredar, DPD Minta Menhan Prabowo Waspadai Potensi Spionase
Indonesia
Drone Bawah Laut Beredar, DPD Minta Menhan Prabowo Waspadai Potensi Spionase

Menhan Prabowo Subianto untuk menjadikan temuan ini sebagai bentuk evaluasi terhadap sistem pertahanan Indonesia, khususnya di laut.

Ghufron Sebut yang Tuduh KPK Membangkang Justru Menghina Ombudsman
Indonesia
Ghufron Sebut yang Tuduh KPK Membangkang Justru Menghina Ombudsman

Pembangkangan itu berkaitan dengan keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI (ORI).

Begini Anggaran Pemulihan Ekonomi di 2021
Indonesia
Begini Anggaran Pemulihan Ekonomi di 2021

Sementara itu, realisasi anggaran PEN 2020 hingga akhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp695,2 triliun.

NTB Bolehkan Mudik Antarkabupaten Kota
Indonesia
NTB Bolehkan Mudik Antarkabupaten Kota

Meski mudik lokal dalam daerah boleh dilakukan, namun masyarakat diminta tidak boleh kendor menerapkan protokol kesehatan COVID-19.