Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dinas Perhubungan DKI terus naikkan alokasikan anggaran Kewajiban Layanan Umum (Public Service Obligation/PSO) transportasi umum. Tercatat pada 2019 mencapai Rp 3,1 triliun dan meningkat pada 2022 menjadi Rp3,5 triliun.
Pada 2022, besaran PSO untuk transportasi umum di DKI mencapai sekitar Rp 4 triliun dengan alokasi paling besar TransJakarta sekitar Rp 3,2 triliun, MRT sekitar Rp 600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp 200 miliar.
Baca Juga:
Anies Harap Kerja Sama Bank DKI dan Bank Maluku Malut Sejahterakan Warga
Sedangkan ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik, tarif angkutan umum massal yang terintegrasi, tidak mengalami kenaikan.
Pemprov DKI menggelontorkan insentif berupa subsidi mencapai Rp 62,1 miliar untuk TransJakarta dan Rp 4,8 miliar untuk angkutan kapal ke Kepulauan Seribu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan jumlah penumpang angkutan umum massal di Ibu Kota pada 2030 mencapai empat juta orang atau naik dari saat ini mencapai satu juta orang.
"Saya yakin jumlah pengguna kendaraan umum di Jakarta akan makin bisa meningkat dan sesuai target," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/9).
Menurut dia, sebelum mencapai satu juga penumpang, jumlah penumpang angkutan umum massal di Jakarta mencapai sekitar 350 ribu orang.
Dia menjelaskan, pihaknya tidak mengharuskan warga menggunakan transportasi umum namun Pemprov DKI mengalokasikan insentif sehingga tarif transportasi lebih mudah dijangkau masyarakat.
Selain itu, menambah kenyamanan angkutan umum hingga melakukan revitalisasi halte atau stasiun dan jalur pejalan kaki seperti trotoar.
Upaya tersebut diyakini mendorong penggunaan transportasi umum massal.
"Pilihan menggunakan kendaraan umum bukan karena diharuskan tapi karena itu adalah pilihan rasional," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Anies Singgung Kebijakan Larangan Motor Lewat Sudirman-Thamrin Era Ahok
