Diaspora Indonesia Gugat Presidential Threshold ke MK Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5). ANTARA/A Rauf Andar Adipati

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) atau agar diturunkan dari sebesar 20 persen menjadi 0 persen.

Kali ini gugatan datang dari Diaspora Indonesia yang berada di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Belanda, Perancis, Swiss, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Australia, dan Qatar.

Baca Juga

Kritik Oligarki, Partai Ummat Bakal Gugat Presidential Threshold ke MK

Mereka telah menunjukkan Refly Harun dan Denny Indrayana sebagai kuasa hukum untuk mengajukan judicial review presidential threshold ke MK dan berkas permohonan telah dimasukkan pada tanggal 31 Desember 2021

Denny Indrayana mengatakan, para pemohon menghendaki agar MK menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 karena telah membatasi hak masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden.

“Hadirnya Pasal 222 UU Pemilu telah mengakibatkan tertutupnya hak rakyat yang ingin maju mencalonkan diri menjadi presiden dan justru memperkuat oligarki partai politik (parpol)," kata Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (4/1).

Akibatnya, kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini, parpol cenderung mengabaikan kepentingan rakyat dan lebih memilih mengakomodir kepentingan para pemodal.

Lebih lanjut, Refly Harun menerangkan, salah satu alasan penghapusan presidential threshold adalah untuk menghilangkan budaya candidacy buying yang sudah menjadi rahasia umum dan sering terjadi pada proses pemilu.

"Bahkan hingga pemilihan tingkat desa sekalipun," imbuhnya.

Refly menambahkan, fenomena ini terjadi karena mahalnya biaya politik, sehingga ambang batas tersebut menjadi komoditas transaksi dalam perhelatan pesta demokrasi.

Baca Juga

Guru Besar Unpad Tegaskan Presidential Threshold Perkokoh Sistem Presidensial

Menurut Refly, adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden hanya menjadi tiket bagi oligarki untuk memenangkan kontestasi secara mudah dan murah.

"Hal ini justru menandai demokrasi kriminal dimana hanya yang berkuasa dan berduit lah yang dapat menentukan siapa-siapa saja yang dapat menjadi calon presiden”, tegas Refly.

Berkaca pada Pilpres 2014 dan 2019, terdapat dua pasangan calon yang sangat erat kaitannya dengan elit parpol. Hal tersebut, kata Refly adalah dampak nyata akibat adanya presidential threshold yang justru menghambat pencalonan tokoh-tokoh alternatif di luar elit parpol tersebut.

Selain itu, kata Refly, ambang batas 20 persen juga telah menyebabkan polarisasi disintegratif yang tidak berorientasi pada gagasan dan program, namun cenderung memecah belah masyarakat.

Pakar hukum tata negara ini melanjutkan, polarisasi dan perpecahan tersebut akan tetap terus terjadi bahkan justru menguat apabila ambang batas tidak dihapuskan.

"Harapan para pemohon yang merupakan diaspora Indonesia yakni tanah air dan kampung halaman mereka dapat tetap terbangun dengan terpilihnya pemimpin yang hadir dari masyarakat dan mewakili kepentingan masyarakat," tutup Refly.

Gugatan WNI diaspora tersebut telah menambah daftar panjang warga negara yang menghendaki pencalonan presiden tidak dibatasi. Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono, dan Anggota DPD RI Fahira Idris menggugat pasal yang sama. (Pon)

Baca Juga

Pengamat Tegaskan Presidential Threshold Masih Diperlukan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Forum Ekonomi Dunia, Indonesia Dorong Perubahan Sistem Perdagangan Komoditas
Indonesia
Di Forum Ekonomi Dunia, Indonesia Dorong Perubahan Sistem Perdagangan Komoditas

Indonesia tidak tinggal diam melihat beragam hambatan terhadap perdagangan dan perekonomian dunia Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN yang memiliki total populasi 600 juta orang.

Mahfud MD Tegaskan Isu Penundaan Pemilu 2024 Urusan Parpol
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Isu Penundaan Pemilu 2024 Urusan Parpol

Menurutnya, isu penundaan Pemilu 2024 urusan partai politik.

Tiket Formula E Mulai Dijual 1 Mei, Harga Berkisar Rp 250 Ribu hingga Rp 10 Juta
Indonesia
Tiket Formula E Mulai Dijual 1 Mei, Harga Berkisar Rp 250 Ribu hingga Rp 10 Juta

Akhirnya panitia secara resmi mengumumkan penjualan tiket Formula E, yang dimulai pada 1 Mei 2022.

KSP Bocorkan Kantor Sementara Kepala Otorita IKN Nusantara
Indonesia
KSP Bocorkan Kantor Sementara Kepala Otorita IKN Nusantara

Ia hanya menyebut, setelah dilantik Kepala Otorita IKN akan berkantor di Jakarta dan Balikpapan.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Bikin Joe Biden Terpukau
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Bikin Joe Biden Terpukau

Akun Youtube bernama Fakta Aktual Terkini, mengunggah video berjudul Anies bikin Joe Biden terpukau.

Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 80 Miliar untuk Bangun Jalur Sepeda
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 80 Miliar untuk Bangun Jalur Sepeda

"Tapi, saya kira di atas Rp 80 miliar lebih mungkin yah," papar orang nomor dua di Jakarta itu.

Kirim 13 Warga Irak ke Australia, Polisi Tetapkan 3 ABK Asal NTT Jadi Tersangka
Indonesia
Kirim 13 Warga Irak ke Australia, Polisi Tetapkan 3 ABK Asal NTT Jadi Tersangka

13 WNA asal Irak itu saat ini sudah berada di Rumah Detensi Imigrasi Kupang, NTT.

Pemkot Surabaya Pasang Ratusan CCTV Jelang Kualifikasi Piala AFC U-20
Indonesia
Pemkot Surabaya Pasang Ratusan CCTV Jelang Kualifikasi Piala AFC U-20

Seluruh CCTV itu akan dapat dilihat di ruang kontrol atau VOC. Di ruangan tersebut akan dipasang 15 unit televisi ukuran 55 inch

Ruang Kelas Madrasah di Sragen Roboh Lukai 3 Orang
Indonesia
Ruang Kelas Madrasah di Sragen Roboh Lukai 3 Orang

Kejadian atap sekolah ambruk saat siswa dan guru berada di dalam kelas.

Presiden Jokowi Ulang Tahun, Sejumlah Menteri Panjatkan Doa
Indonesia
Presiden Jokowi Ulang Tahun, Sejumlah Menteri Panjatkan Doa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merayakan ulang tahun ke-61 tahun, tepat hari ini, Senin (21/6). Sejumlah menteri yang notabene menjadi bawahan Jokowi pun langsung memberikan ucapan selamat untuk sang kepala negara dan pemerintahan.