Dianggap Remehkan Djoko Tjandra, Yasonna Layak Direshuffle Menkumham Yasonna Laoly. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

Merahputih.com - Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto merasa heran dengan pernyataan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), Yasonna Laoly yang mengatakan terpidana kasus Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra sudah tidak masuk daftar pencarian orang (DPO) Interpol sejak 2014.

Yasonna seolah meremehkan fakta Djoko Tjandra alias Joker bisa menyelinap masuk Indonesia di saat berstatus buron.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Benarkan Joko Tjandra Berada di Indonesia Sejak 8 Juni

"Persoalannya bukan soal cekal yang tidak berlaku atau pun status red notice yang dicabut. Tetapi bagaimana Joker bisa masuk ke teritori Republik Indonesia tanpa terdeteksi. Padahal, dia sudah buron sejak 2012," ujar Hari kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (3/7).

Secara teknis, Djoko sudah tidak punya paspor yang resmi, kecuali ada yang membuatkan. Hari juga menyoroti status Menteri Hukum dan HAM sebagai Central Authority.

Joko Tjandra. Foto: Ist/Net

Dengan predikat ini Yasonna merupakan wakil negara dalam negosiasi soal hukum dengan negara lain. Seharusnya, Yasonna intens memonitor gerakan Joker.

"Sebab sejak 2016 jejak Joker sudah tercium di Papua Nugini dan telah dilakukan negosiasi antara pemerintah RI dan pemerintah PNG," ungkap Haru.

Yasonna memiliki dua tanggung jawab yang saling berkait dan berkelindan untuk mencekal dan memastikan buronan Djoko Tjandra tertangkap. "Terutama jika memasuki wilayah RI," katanya.

Sekedar membuang kesalahan ke red notice yang kadaluwarsa justru menunjukkan dia tidak kompeten dalam bekerja selaku central authority.

Baca Juga

Joko Tjandra Disebut Berada di Indonesia, Menkumham: Di sistem Kami tidak ada!

Sudah waktunya kewenangan penuh melekat di Jaksa Agung sebagai penegak hukum. Di saat yang sama dia justru memberikan gambaran betapa buruknya pengawasan keimigrasian sehingga sosok Joker bisa menyelinap masuk RI.

Situasi ini kan lebih buruk lagi, kalau ternyata Joker masuk menggunakan paspor RI. "Mungkin sudah waktunya Presiden mengevaluasi kompetensi Yasona sebagai Menteri Hukum dan HAM," tandas Hari. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keterlibatan Sekjen Kemensos dalam Kasus Suap Bansos Terbongkar
Indonesia
Keterlibatan Sekjen Kemensos dalam Kasus Suap Bansos Terbongkar

Hartono Laras diduga juga mengetahui adanya perintah dari Juliari Peter Batubara

Kasus Corona Turun, RS Rujukan di Solo Bongkar Kamar Isolasi Jadi Ruang Pasien Umum
Indonesia
Kasus Corona Turun, RS Rujukan di Solo Bongkar Kamar Isolasi Jadi Ruang Pasien Umum

Sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Solo, Jawa Tengah mulai membongkar ruang isolasi menjadi kamar perawatan bagi pasien umum.

MPR Dorong TNI-AD Investigasi Helikopter Jatuh di Kendal
Indonesia
MPR Dorong TNI-AD Investigasi Helikopter Jatuh di Kendal

Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kesabaran

Pemerintah Kucurkan Dana Rp4,1 Triliun untuk KIP Kuliah
Indonesia
Pemerintah Kucurkan Dana Rp4,1 Triliun untuk KIP Kuliah

Bantuan KIP-Kuliah ini hanya berlangsung selama 1 semester

Prakiraan Cuaca: Hujan Lebat Guyur Sebagian Wilayah Indonesia
Indonesia
Prakiraan Cuaca: Hujan Lebat Guyur Sebagian Wilayah Indonesia

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat meliputi sebagian wilayah Indonesia pada Senin (14/12).

Penahanan Anggota TNI AU yang Nyanyikan 'Marahaban Rizieq Shihab' Sesuai Prosedur
Indonesia
Penahanan Anggota TNI AU yang Nyanyikan 'Marahaban Rizieq Shihab' Sesuai Prosedur

“Jadi tidak langsung dihukum juga. Itu emang sudah prosedur karena kita kan TNI punya prosedur sendiri kalau ada anggota yang melanggar,” jelasnya.

2 Orang Tewas akibat Tanah Longsor di Semarang
Indonesia
2 Orang Tewas akibat Tanah Longsor di Semarang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan ada 2 orang meninggal dunia akibat tanah longsor di Semarang, Jawa Tengah.

Komjak Dinilai Bangun Opini di Kasus Pinangki, Pengamat: Harus Objektif
Indonesia
Komjak Dinilai Bangun Opini di Kasus Pinangki, Pengamat: Harus Objektif

Seharusnya memang institusi permanen seperti kejaksaan yang harus didorong maju

Gali Potensi Zakat di Bandung, Baznas Harus Berintegritas dan Transparan
Indonesia
Gali Potensi Zakat di Bandung, Baznas Harus Berintegritas dan Transparan

Sebagai negara dengan pemeluk agama Islam mayoritas, Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp217 triliun.

Gibran Lebih Pilih Lanjutkan Program Kerja Warisan FX Rudy
Indonesia
Gibran Lebih Pilih Lanjutkan Program Kerja Warisan FX Rudy

Prioritas program kerja pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa tidak banyak mengubah dari program wali kota sebelumnya.