Dianggap Remehkan Djoko Tjandra, Yasonna Layak Direshuffle Menkumham Yasonna Laoly. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

Merahputih.com - Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto merasa heran dengan pernyataan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), Yasonna Laoly yang mengatakan terpidana kasus Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra sudah tidak masuk daftar pencarian orang (DPO) Interpol sejak 2014.

Yasonna seolah meremehkan fakta Djoko Tjandra alias Joker bisa menyelinap masuk Indonesia di saat berstatus buron.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Benarkan Joko Tjandra Berada di Indonesia Sejak 8 Juni

"Persoalannya bukan soal cekal yang tidak berlaku atau pun status red notice yang dicabut. Tetapi bagaimana Joker bisa masuk ke teritori Republik Indonesia tanpa terdeteksi. Padahal, dia sudah buron sejak 2012," ujar Hari kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (3/7).

Secara teknis, Djoko sudah tidak punya paspor yang resmi, kecuali ada yang membuatkan. Hari juga menyoroti status Menteri Hukum dan HAM sebagai Central Authority.

Joko Tjandra. Foto: Ist/Net

Dengan predikat ini Yasonna merupakan wakil negara dalam negosiasi soal hukum dengan negara lain. Seharusnya, Yasonna intens memonitor gerakan Joker.

"Sebab sejak 2016 jejak Joker sudah tercium di Papua Nugini dan telah dilakukan negosiasi antara pemerintah RI dan pemerintah PNG," ungkap Haru.

Yasonna memiliki dua tanggung jawab yang saling berkait dan berkelindan untuk mencekal dan memastikan buronan Djoko Tjandra tertangkap. "Terutama jika memasuki wilayah RI," katanya.

Sekedar membuang kesalahan ke red notice yang kadaluwarsa justru menunjukkan dia tidak kompeten dalam bekerja selaku central authority.

Baca Juga

Joko Tjandra Disebut Berada di Indonesia, Menkumham: Di sistem Kami tidak ada!

Sudah waktunya kewenangan penuh melekat di Jaksa Agung sebagai penegak hukum. Di saat yang sama dia justru memberikan gambaran betapa buruknya pengawasan keimigrasian sehingga sosok Joker bisa menyelinap masuk RI.

Situasi ini kan lebih buruk lagi, kalau ternyata Joker masuk menggunakan paspor RI. "Mungkin sudah waktunya Presiden mengevaluasi kompetensi Yasona sebagai Menteri Hukum dan HAM," tandas Hari. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tito Pastikan Anggaran Pilkada 'On The Track', Tidak Buat COVID-19
Indonesia
Tito Pastikan Anggaran Pilkada 'On The Track', Tidak Buat COVID-19

Tahapan-tahapan Pilkada akan berjalan lancar tanpa ada hambatan

BRI Kucurkan Rp1,5 Triliun di Bisnis Fintech
Indonesia
BRI Kucurkan Rp1,5 Triliun di Bisnis Fintech

Dengan layanan digital, BRI mampu mencatat efektivitas dalam pengajuan dan penyaluran kredit melalui sistem biometri.

Sejumlah Anak Kepergok Ikut Aksi 212 Sambil Merokok, Kapolri Diminta Turun Tangan
Indonesia
Sejumlah Anak Kepergok Ikut Aksi 212 Sambil Merokok, Kapolri Diminta Turun Tangan

Anak-anak itu kebanyakan tak tahu alasan mereka ke sana dan hanya merokok saja sepanjang aksi.

Balai Latihan Kerja Bantu Pembuatan APD Untuk Tenaga Medis Lawan Corona
Foto
Balai Latihan Kerja Bantu Pembuatan APD Untuk Tenaga Medis Lawan Corona

Siswa pelatihan menyelesaikan pembuatan alat perlindungan diri (APD) untuk tenaga medis di Balai Latihan Kerja Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten

Pandemi, Dividen BUMN di 2021 Dipatok Rp26,1 Triliun
Indonesia
Pandemi, Dividen BUMN di 2021 Dipatok Rp26,1 Triliun

Dampak panderni COVID-19 yang cukup berat dirasakan oleh BUMN yang bergerak di sektor perhubungan, pariwisata dan industri manufaktur.

KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya
Indonesia
KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Aldres Jonathan Napitupulu diketahui merupakan pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Heru Hidayat.

Alasan Polisi 'Garap' Anji Lebih Dulu
Indonesia
Alasan Polisi 'Garap' Anji Lebih Dulu

Anji dilaporkan oleh Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya

Kejagung Periksa 27 Pemilik Saham Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Periksa 27 Pemilik Saham Jiwasraya

Rekening saham milik 27 saksi tersebut dicek untuk menyelidiki ada tidaknya keterlibatan dalam korupsi Jiwasraya.

MPR: Pelonggaran Defisit Anggaran Cadangan Terakhir kalau Semakin Berat
Indonesia
MPR: Pelonggaran Defisit Anggaran Cadangan Terakhir kalau Semakin Berat

Defisit anggaran itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Eks Gubernur Riau Annas Maamun Hirup Udara Bebas
Indonesia
Eks Gubernur Riau Annas Maamun Hirup Udara Bebas

Annas merupakan terpidana perkara suap alih fungsi hutan.