Dianggap Langgar UU, Komjen Pol Andap Budhi Revianto Didesak Mundur dari Polri Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Pol Andap Budhi Revianto. Foto: Kemenkumham

MerahPutih.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengkritisi keberadaan Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Hal itu dianggap melanggar UU dan mendesak agar Andap Budhi Revianto mundur dari Polri.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, Komjen Andap Budhi Revianto awalnya hanya sementara ditempatkan sebagai Sekjen Kemenkumham. Namun, mantan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) itu justru telah menjabat lebih dari 1 bulan sejak dilantik pada tanggal 10 Maret 2021.

Baca Juga

Densus 88 Cari Jejak Kegiatan Munarman di Bekas Markas FPI

"Saya menilai jika sekarang ini, dia (Andap) masih aktif di kepolisian, sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kepolisian," kata Neta di Solo, Selasa (27/4).

Menurutnya, kalau rangkap jabatan di dua lembaga sudah menabrak aturan yang ada. Sebagai polisi aktif, kata dia, seharusnya tidak boleh rangkap jabatan. Neta mengatakan hal serupa pernah dialami oleh mantan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian.

"Saat itu dia (Tito) menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian yang bersangkutan melepaskan statusnya dari Polri," katanya.

Komjen Pol Andap Budhi Revianto

Ia mengatakan seorang polisi aktif tidak dilarang menduduki jabatan di luar struktur Polri. Namun, kendati begitu tetap ada batasannya.

"Kalau seorang perwira tinggi kemudian menjabat sebagai Sekjen di Kemenkumham, itu tidak ada berkaitannya dengan Polri. Namun, itu jabatan karir dari institusi, dan ini yang sangat kita sayangkan,” jelas Neta.

Neta berharap ada kejelasan dari Andap Budhi Revianto untuk memilih salah satu jabatannya dan mundur dari jabatan lainnya. Hal itu akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Polisi Duga Ada Bahan Berbahaya di Bekas Markas FPI

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ungkap Sosok yang Bantu Nurhadi Selama Jadi Buronan
Indonesia
KPK Ungkap Sosok yang Bantu Nurhadi Selama Jadi Buronan

Ini yang nanti bisa dikategorikan sebagai melakukan pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Biden Sebut Jakarta Tenggelam, Megawati: Saya Enggak Mau Negaraku Kelelep
Indonesia
Biden Sebut Jakarta Tenggelam, Megawati: Saya Enggak Mau Negaraku Kelelep

Daratan Jakarta sebenarnya tidak tenggelam. Hanya muka air laut terus meninggi sehingga membuat daratan Jakarta tertutup.

Pembangunan Masjid Meruya Diprotes, Anies: Silakan Gugat ke PTUN
Indonesia
Pembangunan Masjid Meruya Diprotes, Anies: Silakan Gugat ke PTUN

Menurut Anies, apabila keputusan yang dibuat Pemprov DKI membuat masjid tidak disetujui, maka warga memiliki hak untuk menyampaikan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bantuan Subsidi Upah Diharapkan Cegah PHK
Indonesia
Bantuan Subsidi Upah Diharapkan Cegah PHK

Dalam BSU 2021, jumlah calon penerima diperkirakan mencapai sekitar 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 8 triliun dan besaran yang diterima bagi setiap orang adalah Rp 1 juta yang disalurkan melalui transfer bank.

[HOAKS atau FAKTA]: Detektor Radiasi Elektromagnetik Mendeteksi Logam di Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Detektor Radiasi Elektromagnetik Mendeteksi Logam di Vaksin COVID-19

Video dimulai dengan seorang wanita mengarahkan alat pendeteksi berlabel 'penguji radiasi elektromagnetik'

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta
Indonesia
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta

Besaran yang diterima setiap PTK sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali.

Vonis Djoko Tjandra Dkk Tak Timbulkan Efek Jera
Indonesia
Vonis Djoko Tjandra Dkk Tak Timbulkan Efek Jera

Djoko Tjandra merupakan aktor intelektual dalam perkara ini. Selain itu, merupakan buronan kasus korupsi yang melarikan diri selama 11 tahun.

Hari Pertama Lebaran, Lima Kabupaten di 4 Provinsi Dihantam Banjir dan Longsor
Indonesia
Hari Pertama Lebaran, Lima Kabupaten di 4 Provinsi Dihantam Banjir dan Longsor

Meliputi provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

PKS Minta Anies Tambah Anggaran Budidaya Ikan dan Tanaman di APBD 2021
Indonesia
PKS Minta Anies Tambah Anggaran Budidaya Ikan dan Tanaman di APBD 2021

Menurutnya, dengan campur tangan pemerintah dapat meringankan masyarakat dalam permodalan dan membantu penghasilan warga di tengah kesulitan ekonomi saat ini.

Infeksi Corona Dunia Tembus 50 Juta Kasus
Dunia
Infeksi Corona Dunia Tembus 50 Juta Kasus

Kasus virus corona baru (COVID-19) di dunia menembus angka 50 juta pada Minggu, menurut hitungan Universitas Johns Hopkins yang berbasis di Amerika Serikat.