Dianggap Langgar UU, Komjen Pol Andap Budhi Revianto Didesak Mundur dari Polri Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Pol Andap Budhi Revianto. Foto: Kemenkumham

MerahPutih.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengkritisi keberadaan Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Hal itu dianggap melanggar UU dan mendesak agar Andap Budhi Revianto mundur dari Polri.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, Komjen Andap Budhi Revianto awalnya hanya sementara ditempatkan sebagai Sekjen Kemenkumham. Namun, mantan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) itu justru telah menjabat lebih dari 1 bulan sejak dilantik pada tanggal 10 Maret 2021.

Baca Juga

Densus 88 Cari Jejak Kegiatan Munarman di Bekas Markas FPI

"Saya menilai jika sekarang ini, dia (Andap) masih aktif di kepolisian, sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kepolisian," kata Neta di Solo, Selasa (27/4).

Menurutnya, kalau rangkap jabatan di dua lembaga sudah menabrak aturan yang ada. Sebagai polisi aktif, kata dia, seharusnya tidak boleh rangkap jabatan. Neta mengatakan hal serupa pernah dialami oleh mantan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian.

"Saat itu dia (Tito) menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian yang bersangkutan melepaskan statusnya dari Polri," katanya.

Komjen Pol Andap Budhi Revianto

Ia mengatakan seorang polisi aktif tidak dilarang menduduki jabatan di luar struktur Polri. Namun, kendati begitu tetap ada batasannya.

"Kalau seorang perwira tinggi kemudian menjabat sebagai Sekjen di Kemenkumham, itu tidak ada berkaitannya dengan Polri. Namun, itu jabatan karir dari institusi, dan ini yang sangat kita sayangkan,” jelas Neta.

Neta berharap ada kejelasan dari Andap Budhi Revianto untuk memilih salah satu jabatannya dan mundur dari jabatan lainnya. Hal itu akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Polisi Duga Ada Bahan Berbahaya di Bekas Markas FPI

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Bakal Gabungkan BUMN Pariwisata dan Penerbangan
Indonesia
Jokowi Bakal Gabungkan BUMN Pariwisata dan Penerbangan

Indonesia mengklaim memiliki 30 bandara internasional. Bahkan, negara lain yang tidak memiliki bandara internasional sebanyak Indonesia.

Ketika Murid SD-SMP Ethiopia Tanam Pohon untuk Persahabatan dengan Anak Indonesia
Dunia
Ketika Murid SD-SMP Ethiopia Tanam Pohon untuk Persahabatan dengan Anak Indonesia

Enam orang murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ethiopia beramai-ramai menam pohon di taman yang terletak di depan gedung KBRI Addis Ababa.

[HOAKS atau FAKTA]: IDI Tolak Disuntik Vaksin COVID-19 Pertama Kali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: IDI Tolak Disuntik Vaksin COVID-19 Pertama Kali

Akun Facebook Atjhev Bin Sugiharto mengunggah status bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk disuntik vaksin COVID-19 pertama kali.

Baintelkam Cium Adanya Penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua
Indonesia
Baintelkam Cium Adanya Penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua

Dugaan penyelewengan ini sudah tercium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan penggunaan tidak untuk peruntukannya.

10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh
Indonesia
10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh

Kelompok buruh melakukan demonstrasi di di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat serta beberapa titik lainnya, pada Senin (12/4).

KPK Pantau Penyelenggaraan Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Pantau Penyelenggaraan Bansos COVID-19

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial penanganan COVID-19 di tahun 2021.

Dihukum Seumur Hidup, Heru Hidayat Akan Ajukan Banding
Indonesia
Dihukum Seumur Hidup, Heru Hidayat Akan Ajukan Banding

Hukuman Heru Hidayat menyusul putusan terhadap Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro

Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Anies Minta Jemaah Taati Prokes
Indonesia
Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Anies Minta Jemaah Taati Prokes

Anies pun meminta kepada seluruh pengurus masjid yang ada di ibu kota untuk disiplin protokol kesehatan. Khususnya, dalam mengutamakan pelayanan ibadah untuk kebutuhan warga sekitar rumah ibadah yang bersangkutan.

Demi Jaga 'Sinergitas' dengan TNI, Kapolda Metro Tanggung Kerusakan Polsek Ciracas
Indonesia
Demi Jaga 'Sinergitas' dengan TNI, Kapolda Metro Tanggung Kerusakan Polsek Ciracas

Warga yang mengadukan kerugian fisik tersebut mengalami penganiayaan, pembacokan, pemukulan, dan penusukan

Ingin Naik Kereta Jarak Jauh? Wajib Tunjukkan 'Surat Bebas COVID-19'
Indonesia
Ingin Naik Kereta Jarak Jauh? Wajib Tunjukkan 'Surat Bebas COVID-19'

Hal ini dikhususkan bagi calon penumpang yang tempat tinggalnya tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid test